30.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Monitoring Perkembangan Desa Tidak Jalan, DPRD Boltim Segera Hearing DPMD

MANADOPOST.ID – Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Boltim dalam melakukan monitoring pengembangan desa menuai sorotan.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Manado Post, pelaksanaan monitoring hanya dijalankan sampai pada Mei 2021. Hingga saat ini, pihak DPMD belum turun melakukan pengawasan dan pasti berdampak pada proses evaluasi perkembangan desa, di Kabupaten Boltim.

Kepala DPMD Boltim Dra Herlina Damopolii mengatakan, memang hingga Oktober 2021 pihaknya belum melakukan monitoring di semua desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk melakukan proses evaluasi perkembangan desa.

“Memang benar untuk pelaksanaan monitoring DPMD ke semua desa sangat minim. Bahkan, terakhir kami turun lapangan sekitar bulan Mei 2021. Tentu kami punya alasan. Untuk kegiatan monitoring tidak tertata lagi di Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan konsekuensinya pasti berdampak pada proses evaluasi perkembangan desa termasuk kegiatan yang ada di desa,” ucap Damopolii, kepada Manado Post, Kamis (7/10/2021).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Menanggapi perihal itu, Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir menjelaskan, dengan adanya laporan itu maka pihaknya akan mengagendakan pelaksanaan hearing terhadap kinerja DPMD Boltim.

Menurutnya, sudah tepat jika dilakukan hearing sebab ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD dengan semua mitra kerja dalam hal ini SKPD.

“Sesuai agenda Banmus DPRD dalam waktu dekat atau tepatnya minggu ini akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Nanti kita akan lakukan hearing untuk DPMD Boltim,” pungkas politisi Partai NasDem itu. (ctr-05/can)

MANADOPOST.ID – Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Boltim dalam melakukan monitoring pengembangan desa menuai sorotan.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Manado Post, pelaksanaan monitoring hanya dijalankan sampai pada Mei 2021. Hingga saat ini, pihak DPMD belum turun melakukan pengawasan dan pasti berdampak pada proses evaluasi perkembangan desa, di Kabupaten Boltim.

Kepala DPMD Boltim Dra Herlina Damopolii mengatakan, memang hingga Oktober 2021 pihaknya belum melakukan monitoring di semua desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk melakukan proses evaluasi perkembangan desa.

“Memang benar untuk pelaksanaan monitoring DPMD ke semua desa sangat minim. Bahkan, terakhir kami turun lapangan sekitar bulan Mei 2021. Tentu kami punya alasan. Untuk kegiatan monitoring tidak tertata lagi di Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan konsekuensinya pasti berdampak pada proses evaluasi perkembangan desa termasuk kegiatan yang ada di desa,” ucap Damopolii, kepada Manado Post, Kamis (7/10/2021).

Menanggapi perihal itu, Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir menjelaskan, dengan adanya laporan itu maka pihaknya akan mengagendakan pelaksanaan hearing terhadap kinerja DPMD Boltim.

Menurutnya, sudah tepat jika dilakukan hearing sebab ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD dengan semua mitra kerja dalam hal ini SKPD.

“Sesuai agenda Banmus DPRD dalam waktu dekat atau tepatnya minggu ini akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Nanti kita akan lakukan hearing untuk DPMD Boltim,” pungkas politisi Partai NasDem itu. (ctr-05/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/