alexametrics
27.4 C
Manado
Kamis, 26 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Bupati Boltim ‘Rasa’ Menteri, Mendikbud Bilang Kepsek Wajib Miliki NUKS, di Boltim Tak Berlaku

MANADOPOST.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI telah membuat aturan bahwa kepsek wajib memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Namun aturan tersebut ternyata tidak berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Seperti saat rolling kepala sekolah (kepsek) yang dilakukan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto di Desember 2021 lalu disinyalir menabrak aturan tersebut. Karena ada sejumlah kepsek yang dilantik tidak memiliki NUKS bahkan belum S1.

Sachrul pun disebut bupati ‘rasa’ menteri karena mengangkangi aturan Mendikbud tersebut.

Lebih miris lagi karena yang diganti adalah kepsek yang sudah punya NUKS dan S1.

Selain itu, ada juga Kepsek Penggerak yang turut dihantam ‘badai’ rolling akhir tahun itu. Padahal Kepsek Penggerak sesuai aturan tidak boleh diganti. Bahkan tidak boleh mengundurkan diri hingga selesai program.

Reza Mamonto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Boltim, ketika dikonfirmasi mengatakan, rolling tersebut sudah dibahas dan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Itu sudah dibahas lewat kajian Baperjakat.

Intinya sudah dibahas lewat tim,” ujarnya, Jumat (7/1/2021).

Menurut Mamonto, rolling tersebut juga berdasarkan evaluasi. Mulai dari disiplin dan kinerja pejabat.

“Kalau menabrak aturan, tidak. Kami tidak langsung definitifkan tapi Plt. Sesuai syarat harus sekolah dulu ikut diklat dan lain sebagainya, sebelum didefinitifkan,” katanya.

Diketahui, rolling puluhan kepsek yang digelar 13 Desember lalu itu menyasar PAUD, SD dan SMP. Hingga saat ini masih terjadi pro kontra di publik. Terutama terkait aturan yang menjadi acuan Pemkab Boltim dalam menggelar rolling tersebut. (can)

MANADOPOST.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI telah membuat aturan bahwa kepsek wajib memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Namun aturan tersebut ternyata tidak berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Seperti saat rolling kepala sekolah (kepsek) yang dilakukan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto di Desember 2021 lalu disinyalir menabrak aturan tersebut. Karena ada sejumlah kepsek yang dilantik tidak memiliki NUKS bahkan belum S1.

Sachrul pun disebut bupati ‘rasa’ menteri karena mengangkangi aturan Mendikbud tersebut.

Lebih miris lagi karena yang diganti adalah kepsek yang sudah punya NUKS dan S1.

Selain itu, ada juga Kepsek Penggerak yang turut dihantam ‘badai’ rolling akhir tahun itu. Padahal Kepsek Penggerak sesuai aturan tidak boleh diganti. Bahkan tidak boleh mengundurkan diri hingga selesai program.

Reza Mamonto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Boltim, ketika dikonfirmasi mengatakan, rolling tersebut sudah dibahas dan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Itu sudah dibahas lewat kajian Baperjakat.

Intinya sudah dibahas lewat tim,” ujarnya, Jumat (7/1/2021).

Menurut Mamonto, rolling tersebut juga berdasarkan evaluasi. Mulai dari disiplin dan kinerja pejabat.

“Kalau menabrak aturan, tidak. Kami tidak langsung definitifkan tapi Plt. Sesuai syarat harus sekolah dulu ikut diklat dan lain sebagainya, sebelum didefinitifkan,” katanya.

Diketahui, rolling puluhan kepsek yang digelar 13 Desember lalu itu menyasar PAUD, SD dan SMP. Hingga saat ini masih terjadi pro kontra di publik. Terutama terkait aturan yang menjadi acuan Pemkab Boltim dalam menggelar rolling tersebut. (can)

Most Read

Artikel Terbaru

/