alexametrics
26.4 C
Manado
Minggu, 29 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Profesor Ini Sebut Rolling Kepsek di Boltim Memalukan Dunia Pendidikan, Ini Alasannya

MANADOPOST.ID – Rolling kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang melanggar aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI mendapat tanggapan keras dari pengamat pendidikan Prof Max Ruindungan.

Ruindungan mengatakan, rolling atau pelantikan kepsek tanpa Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan belum S1 adalah sesuatu yang keliru. Malahan dengan tegas dia mengatakan rolling beraroma politik itu memalukan dunia pendidikan.

Baca Juga: Bupati Boltim ‘Rasa’ Menteri, Mendikbud Bilang Kepsek Wajib Miliki NUKS, di Boltim Tak Berlaku

“Saya kira bupati telah melakukan keputusan yang melawan aturan pokok tentang pengangkatan kepsek. Yaitu bahwa kepsek itu harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan harus memiliki kualifikasi S1. Pelantikan ini agak memalukan masyarakat pendidikan karena dilakukan oleh seorang pejabat publik yang semestinya dianggap memahami dan menguasai regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pengangkatan kepsek itu ranah administrasi dan bukan ranah politik,” tegasnya kepada Manado Post, Jumat (7/1/2021) malam.

Ruindungan juga menegaskan setiap pengangkatan atau pelantikan kepsek wajib sudah melewati pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (cakep).

“Sebagaimana aturan yang ada, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, memberikan legitimasi bagi peningkatan profesionalisme seorang kepala sekolah ataupun calon kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah yang diangkat harus melewati pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (cakep). Itu yang harus dipastikan dulu apakah sudah dilakukan atau belum,” kata Ruindungan.

Menurutnya, jika pelantikan kepsek tanpa proses cakep maka melanggar aturan.

“Dan hemat saya DPR dalam hal ini harus ikut melakukan pengawasan. Memastikan proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Otonami daerah memang ada, namun dalam hal pendidikan harusnya tidak boleh masuk dalam instrumen politik,” nilai Ruindungan.

Sementara itu, Reza Mamonto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Boltim, ketika dikonfirmasi mengatakan, rolling tersebut sudah dibahas dan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

MANADOPOST.ID – Rolling kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang melanggar aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI mendapat tanggapan keras dari pengamat pendidikan Prof Max Ruindungan.

Ruindungan mengatakan, rolling atau pelantikan kepsek tanpa Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan belum S1 adalah sesuatu yang keliru. Malahan dengan tegas dia mengatakan rolling beraroma politik itu memalukan dunia pendidikan.

Baca Juga: Bupati Boltim ‘Rasa’ Menteri, Mendikbud Bilang Kepsek Wajib Miliki NUKS, di Boltim Tak Berlaku

“Saya kira bupati telah melakukan keputusan yang melawan aturan pokok tentang pengangkatan kepsek. Yaitu bahwa kepsek itu harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan harus memiliki kualifikasi S1. Pelantikan ini agak memalukan masyarakat pendidikan karena dilakukan oleh seorang pejabat publik yang semestinya dianggap memahami dan menguasai regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pengangkatan kepsek itu ranah administrasi dan bukan ranah politik,” tegasnya kepada Manado Post, Jumat (7/1/2021) malam.

Ruindungan juga menegaskan setiap pengangkatan atau pelantikan kepsek wajib sudah melewati pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (cakep).

“Sebagaimana aturan yang ada, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, memberikan legitimasi bagi peningkatan profesionalisme seorang kepala sekolah ataupun calon kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah yang diangkat harus melewati pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (cakep). Itu yang harus dipastikan dulu apakah sudah dilakukan atau belum,” kata Ruindungan.

Menurutnya, jika pelantikan kepsek tanpa proses cakep maka melanggar aturan.

“Dan hemat saya DPR dalam hal ini harus ikut melakukan pengawasan. Memastikan proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Otonami daerah memang ada, namun dalam hal pendidikan harusnya tidak boleh masuk dalam instrumen politik,” nilai Ruindungan.

Sementara itu, Reza Mamonto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Boltim, ketika dikonfirmasi mengatakan, rolling tersebut sudah dibahas dan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Most Read

Artikel Terbaru

/