29.4 C
Manado
Sabtu, 25 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Kadis Capil Boltim Siap-siap Dibui, Eyang: Saya Rekomendasikan ke Kepolisian Dalam Waktu Dekat

- Advertisement -

BOLTIM, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Bupati Boltim Sehan Salim Landjar (Eyang) berang dengan dugaan pembuatan surat keterangan (suket) ilegal yang digunakan dalam Pilkada Boltim 2020.

Menurutnya, ribuan suket yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boltim Rusmin Mokoagow itu melanggar aturan.

“Kadis Capil melanggar UU Nomor 6. Saya tidak pernah memerintahkan dia di Senin dan Selasa itu mengeluarkan suket. Itu ribuan suket. Dan rata-rata yang dikeluarkan suket adalah orang yang belum merekam e-KTP,” ujarnya.

Eyang juga membeber, ada bahkan warga dari luar Sulawesi Utara (Sulut) yang mendapatkan suket dari Disdukcapil Boltim.

- Advertisement -

“Ada dua yang saya lihat. Satu ada penduduk DKI Jakarta dan penduduk Maluku dikeluarkan suket,” katanya.

Dia menegaskan, persoalan tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib.

“Saya akan merekomendasikan ke pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Kepala dinas dan kroni-kroninya terindikasi melakukan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Eyang mengaku, dia sudah mendapatkan data by name by address terkait warga yang dikeluarkan suket. Bahkan ada anak di bawah umur yang mendapatkan suket.

“Dan orang yang datang minta surat keterangan itu tanpa didasari rekomendasi kepala desa atau sangadi. Dia (kadis, Red) tahu apa dengan penduduk ini? Ini orang kampung dan dibawa bergerombol. Seperti ada mobilisasi tanpa ada dasar surat keterangan kepala desa,” bebernya.

Suket yang dikeluarkan juga kebanyakan hanya manual. Bukan suket elektronik. Jadi kebanyakan warga yang mendapat suket untuk memilih belum melakukan perekaman e-KTP.

“Yang saya heran, KPU berdalih bahwa kata Asisten I rakyat akan bakar kantor capil kalau tidak keluarkan itu suket. Omong kosong! Itu UU Nomor 6. KPU gunakan UU Nomor 10. UU Nomor 10 tidak boleh tunduk pada UU Nomor 6. Tapi UU Nomor 6 harus tunduk pada UU Nomor 10. Itu logika hukumnya,” tegasnya. (can)

BOLTIM, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Bupati Boltim Sehan Salim Landjar (Eyang) berang dengan dugaan pembuatan surat keterangan (suket) ilegal yang digunakan dalam Pilkada Boltim 2020.

Menurutnya, ribuan suket yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boltim Rusmin Mokoagow itu melanggar aturan.

“Kadis Capil melanggar UU Nomor 6. Saya tidak pernah memerintahkan dia di Senin dan Selasa itu mengeluarkan suket. Itu ribuan suket. Dan rata-rata yang dikeluarkan suket adalah orang yang belum merekam e-KTP,” ujarnya.

Eyang juga membeber, ada bahkan warga dari luar Sulawesi Utara (Sulut) yang mendapatkan suket dari Disdukcapil Boltim.

“Ada dua yang saya lihat. Satu ada penduduk DKI Jakarta dan penduduk Maluku dikeluarkan suket,” katanya.

Dia menegaskan, persoalan tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib.

“Saya akan merekomendasikan ke pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Kepala dinas dan kroni-kroninya terindikasi melakukan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Eyang mengaku, dia sudah mendapatkan data by name by address terkait warga yang dikeluarkan suket. Bahkan ada anak di bawah umur yang mendapatkan suket.

“Dan orang yang datang minta surat keterangan itu tanpa didasari rekomendasi kepala desa atau sangadi. Dia (kadis, Red) tahu apa dengan penduduk ini? Ini orang kampung dan dibawa bergerombol. Seperti ada mobilisasi tanpa ada dasar surat keterangan kepala desa,” bebernya.

Suket yang dikeluarkan juga kebanyakan hanya manual. Bukan suket elektronik. Jadi kebanyakan warga yang mendapat suket untuk memilih belum melakukan perekaman e-KTP.

“Yang saya heran, KPU berdalih bahwa kata Asisten I rakyat akan bakar kantor capil kalau tidak keluarkan itu suket. Omong kosong! Itu UU Nomor 6. KPU gunakan UU Nomor 10. UU Nomor 10 tidak boleh tunduk pada UU Nomor 6. Tapi UU Nomor 6 harus tunduk pada UU Nomor 10. Itu logika hukumnya,” tegasnya. (can)

Most Read

Artikel Terbaru

/