alexametrics
27.4 C
Manado
Kamis, 19 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Pejabat ‘Doyan’ Kawin Lagi, Kaban Kepegawaian akan Di-hearing DPRD

MANADOPOST.ID – Terkait maraknya isu ‘doyan’ kawin lagi atau poligami yang menghantam beberapa pejabat dan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ditanggapi anggota DPRD Boltim H Sunarto Kadengkang.

Menurut Sunarto, pihak DPRD akan merencanakan pemanggilan atau hearing terhadap Kepala Badan BKPSDM Rezha Mamonto dalam waktu dekat ini.

“Menanggapi pemberitaan sejumlah media yang menyoroti persoalan poligami yang menerpa sejumlah ASN maka kami akan merencanakan pemanggilan hering terhadap kepala BKPSDM,” ujar Kadengkang.

Lanjutnya, Setiap ASN sudah di atur dalam undang-undang dan kode etik terkait perkawinan dan perceraian.

“Setiap ASN itu jika ingin beristri lebih dari satu (poligami) itu ada aturannya. Mereka harus mendapat ijin lebih dulu dari pejabat dalam hal ini bupati dan istri sah yang bersangkutan,” jelas Kadengkang saat ditemui di ruangan Ketua Dekab Boltim, Senin (24/1/2022).

Ada pun persoalan ini diketahui sudah tertuang di PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 mengatur prosedur pernikahan dan perceraian ASN harus ada ijin pejabat atau pimpinanp. (Buyung/can)

MANADOPOST.ID – Terkait maraknya isu ‘doyan’ kawin lagi atau poligami yang menghantam beberapa pejabat dan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ditanggapi anggota DPRD Boltim H Sunarto Kadengkang.

Menurut Sunarto, pihak DPRD akan merencanakan pemanggilan atau hearing terhadap Kepala Badan BKPSDM Rezha Mamonto dalam waktu dekat ini.

“Menanggapi pemberitaan sejumlah media yang menyoroti persoalan poligami yang menerpa sejumlah ASN maka kami akan merencanakan pemanggilan hering terhadap kepala BKPSDM,” ujar Kadengkang.

Lanjutnya, Setiap ASN sudah di atur dalam undang-undang dan kode etik terkait perkawinan dan perceraian.

“Setiap ASN itu jika ingin beristri lebih dari satu (poligami) itu ada aturannya. Mereka harus mendapat ijin lebih dulu dari pejabat dalam hal ini bupati dan istri sah yang bersangkutan,” jelas Kadengkang saat ditemui di ruangan Ketua Dekab Boltim, Senin (24/1/2022).

Ada pun persoalan ini diketahui sudah tertuang di PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 mengatur prosedur pernikahan dan perceraian ASN harus ada ijin pejabat atau pimpinanp. (Buyung/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/