25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Sidang MK Perdana, Jamal Rahman: Jawaban Sedang Kami Susun

JAKARTA, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim Jamal Rahman memberikan tanggapan terkait dugaan banyak pelanggaran di Pilkada Boltim 2020. Dugaan pelanggaran itu sebelumnya telah dibeber kuasa hukum pasangan calon (paslon) Amalia Ramadhan Landjar – Uyun Kunaifi Pangalima (AMA-UKP) dan Suhendro Boroma – Rusdi Gumalangit (SB-RG) dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (29/1).

Menurutnya, pihak KPU Boltim nanti akan menjawab secara resmi dalam persidangan selanjutnya.

“Kami akan menjawab semuanya dalam persidangan selanjutnya. Tadi kami hadir sebagai pihak termohon. Jawaban sedang kami susun dan akan dilengkapi dengan alat bukti,” singkatnya kepada Manado Post.

Sedangkan Ketua Bawaslu Boltim Harmoko Mando belum memberikan konfirmasi. Dihubungi via telepon dan pesan WhatsApp tidak direspon.

Diketahui, dalam sidang pendahuluan tadi, Harli Muin SH MA MT, Kuasa Hukum SB-RG mengatakan, pihaknya mendalilkan banyak pelanggaran yang menciderai demokrasi dan hak konstitusi SB-RG.

Di antaranya, tim SB-RG mendalilkan pelanggaran 140 pengguna surat keterangan (suket) pengganti e-KTP di sejumlah TPS yang tidak sama.

“Kemudian penggunaan kabel ties (Pileg) 2019 dan kotak suara yang sudah dibuka. Artinya, kotak suara yang menggunakan kabel ties 2019 berarti sudah dibuka. Karena pengadaan kabel ties Pilkada 2020 itu cukup,” ujarnya.

Selain itu, ada temuan beberapa pemilih mencoblos dua kali di TPS. Ada juga kotak suara yang masih dibuka pada pukul 14.00 saat pemilihan 9 Desember. Padahal seharusnya sudah tidak boleh.

“Kuncinya juga soal keberatan-keberatan kita di Bawaslu Boltim tidak pernah ditindaklanjuti. Mereka tidak melakukan penyelidikan. Ada lima laporan kita yang tidak ditindaklanjuti. Jadi hak konstitusi kita yang belum selesai,” jelasnya.

Dia juga membeber ada keberatan saksi di TPS tidak diselesaikan. “Ada tiga keberatan itu tidak diselesaikan. Kata KPU diselesaikan di PPK. Tapi juga tidak diselesaikan,” katanya.

Irwan Gustaf Lalegit SH, Kuasa Hukum SB-RG yang lain mengatakan, intinya ditemukan ada kecurangan yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di Pilkada Boltim 2020.

“Kita minta MK untuk mengesampingkan pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 karena ditemukan adanya kecurangan yang bersifat TSM,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum AMA-UKP Hendro Christian Silow SH MH CLA mengatakan, dalil gugatan mereka, pertama, terkait dugaan money politics. Selanjutnya soal penggunaan suket pengganti e-KTP yang tidak sesuai ketentuan.

“Juga terkait masalah pemilih ganda. Serta ada laporan kita kepada Bawaslu Boltim tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Lanjutnya, yang paling fatal soal penggunaan kabel ties 2019. “Karena pemilihan kepala daerah tapi menggunakan kabel ties Pileg 2019. Padahal pengadaannya ada dan jumlahnya sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Dia juga menyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM di Pilkada Boltim 2020.

“Jadi ini TSM. Karena dari 207 TPS, hampir semua ‘main’ begitu. Jadi harapan kita memang TSM, sehingga kemungkinan untuk PSU di seluruh TPS,” katanya.

Silow juga mengaku ada potensi paslon yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi.

“Kemungkinan juga ada diskualifikasi calon jika terbukti. Dan wewenang itu ada pada MK. Kami tetap optimis,” pungkasnya.

Diketahui, sidang pendahuluan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Boltim 2020 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra. Sidang selanjutnya akan digelar 9 Februari nanti. (can)

Artikel Terbaru