alexametrics
24.4 C
Manado
Selasa, 17 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Pengumuman! Esok THR ASN Kotamobagu Cair

MANADOPOST.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), memastikan pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai dilakukan, esok Selasa (4/5/2021).

Kepala BPKD Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, Senin (3/5/2021) membenarkan hal tersebut. “Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ASN Pemkot Kotamobagu, dibutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp 11 Miliar. Dana tersebut sudah tertata dalam APBD Pemkot 2021,” ujarnya.

Dalam pembayaran THR, tambah Yunus Pemkot mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2021, tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, yang telah diterima pada hari Jumat.

“Sesuai PP tersebut, pemerintah Daerah (Pemda) masih harus menetapkan Peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut PP dimaksud. Karena sesuai amanat PP tersebut, untuk penerima THR dari APBN ditetapkan lagi dengan PMK dan untuk penerima THR dari APBD ditetapkan lagi dengan Perkada,” tutupnya. (yusuf/iswan)

MANADOPOST.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), memastikan pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai dilakukan, esok Selasa (4/5/2021).

Kepala BPKD Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, Senin (3/5/2021) membenarkan hal tersebut. “Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ASN Pemkot Kotamobagu, dibutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp 11 Miliar. Dana tersebut sudah tertata dalam APBD Pemkot 2021,” ujarnya.

Dalam pembayaran THR, tambah Yunus Pemkot mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2021, tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, yang telah diterima pada hari Jumat.

“Sesuai PP tersebut, pemerintah Daerah (Pemda) masih harus menetapkan Peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut PP dimaksud. Karena sesuai amanat PP tersebut, untuk penerima THR dari APBN ditetapkan lagi dengan PMK dan untuk penerima THR dari APBD ditetapkan lagi dengan Perkada,” tutupnya. (yusuf/iswan)

Most Read

Artikel Terbaru

/