27.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Covid-19, Makalalag Cs ‘Pesta’ Randis 1,9 M

KOTAMOBAGUPembelian kendaraan dinas (randis) mewah untuk tiga pimpinan DPRD Kota Kotamobagu dinilai dipaksakan saat pandemik Covid-19. Randis ini dibanderol seharga Rp1,9 miliar di tengah merosotnya keuangan daerah akibat wabah.

Hal ini pun menuai kritikan pedas dari berbagai pihak. Salah satunya Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di BMR. “Saya sangat menyayangkan pangadaan randis dengan nilai yg tidak sedikit, sekira sekira 1.9 miliar rupiah di tengah upaya semua elemen masyarakat Kotamobagu berjuang mencegah dan keluar dari cekraman pandemik covid-1g,” ungkap Ketua HMI Cabang BMR Irwanto Mamonto.

Menurutnya harusnya selaku anggota legislatif (aleg) skaligus pimpinan DPRD yang menjadi representatif masyarakat Kota Kotamobagu, bisa menentukan skala prioritas dalam menggunakan anggaran.

“Uang sebanyak kurang lebih Rp1,9 miliar itu bukan jumlah yang sedikit. Saya berharap pimpinan DPRD Kotamobagu lebih bijak dengan mau berpuasa untuk belum memiliki randis di tengah pandemik Covid-19. Uang segitu banyak bisa dialihkan dulu untuk membantu masyarakat Kotamobagu yang terdampak, minimal dikonversi menjadi sembako dan APD berupa masker,” kritiknya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Belum ada aksi nyata yang konstituen lihat selama Covid-19 melanda Kotamobagu. Terlebih dari para pimpinan dewan, jika dibandingkan dengan aleg di daerah lain yang bahkan merelakan gajinya untuk membantu masyarajat terdampak,” bebernya

Dia berharap agar pimpinan dewan dapat membuktikan baktinya pada rakyat. “Ini saatnya para aleg dan pimpinan membantu meringankan beban rakyat bukan malah gagah-gagahan, dengan randis baru, agar tidak terbangun stigma bahwa para Aleg DPRD Kotamobagu dekat dengan rakyat hanya di saat ingin terpilih sebagai Aleg, setelah terpilih lupa siapa konstituennya. Jangan berpesta di tengah penderitaan rakyat,” sorotnya.

Senada, diungkapkan salah satu tokoh pemuda yang cukup berpengaruh Ariel Mokodongan. Ia juga mempertanyakan berbagai kejanggalan dalam pengadaan mobil mewah ini. “Karena setahu kami Kementerian keuangan secara resmi menginstruksikan untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa untuk seluruh jenis, bidang, sub-bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  tahun 2020,” bebernya

“Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan S-247/MK.07/2020 yang terbit pada Jumat 27 Maret silam, seluruh pengadaan barang atau jasa baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya harus dihentikan, kecuali pada bidang kesehatan dan pendidikan,” tegas Mokodongan.

Sehingga tambah dia, harusnya Sekretariat DPRD dapat menunda pembelian tiga mobil mewah seharga Rp1,9 miliar. “DPRD RI saja, menunda pembayaran uang muka mobil dinas, karena anggarannya akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, namun yang aneh di Kotamobagu pembayaran tetap dilakukan,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan, melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Kotamobagu Khairudin Mamonto, saat dikonfirmasi via WhatsApp, membantah tudingan tersebut. Ia berdalih pengadaan tiga randis mewah pimpinan DPRD Kota Kotamobagu, proses administrasinya sudah dilakukan sesuai aturan sejak 3 Februari silam. Sesuai surat pesanan dan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan randis.

“Nah saat itu kan Covid-19, belum ada di Indonesia, khususnya di Kotamobagu, sehingga kita tetap laksanakan pengadaannya, kemudian penyerahan mobil dinas dilakukan pada pimpinan dewan 24 Maret, sehingga dapat dikatakan, pengadaan tersebut sebelum wabah Covid-19,” jelasnya.

Ketika disentil terkait proses pembayaran, Mamonto mengakui, pembayaran randis tersebut dilakukan 24 April. Padahal diketahui saat itu pemerintah tengah gencar melakukan berbagai pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19. “Tapi kita harus melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak yang sudah jalan,” dahlinya lagi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan I Syarifuddin Mokodongan menegaskan jika mereka tidak memaksakan pengadaan randis. “Kami tidak paksaan harus ada randis. Terlebih itu urusan sekertariat dewan untuk pengadaan, kami hanya sebatas pengguna saja. Jika memang dianggap randis ini tidak layak untuk kami pakai, saya pribadi bersedia mengembalikannya,” kuncinya. Diketahui, pengadaan sebanyak tiga unit kendaraan tipe Fortuner. Masing-masing diberikan kepada Ketua Dewan Meydi Makalalag, Wakil Ketua I Syarifuddin Mokodongan, Wakil Ketua II Herdy Korompot.(ctr-01/ayu)

KOTAMOBAGUPembelian kendaraan dinas (randis) mewah untuk tiga pimpinan DPRD Kota Kotamobagu dinilai dipaksakan saat pandemik Covid-19. Randis ini dibanderol seharga Rp1,9 miliar di tengah merosotnya keuangan daerah akibat wabah.

Hal ini pun menuai kritikan pedas dari berbagai pihak. Salah satunya Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di BMR. “Saya sangat menyayangkan pangadaan randis dengan nilai yg tidak sedikit, sekira sekira 1.9 miliar rupiah di tengah upaya semua elemen masyarakat Kotamobagu berjuang mencegah dan keluar dari cekraman pandemik covid-1g,” ungkap Ketua HMI Cabang BMR Irwanto Mamonto.

Menurutnya harusnya selaku anggota legislatif (aleg) skaligus pimpinan DPRD yang menjadi representatif masyarakat Kota Kotamobagu, bisa menentukan skala prioritas dalam menggunakan anggaran.

“Uang sebanyak kurang lebih Rp1,9 miliar itu bukan jumlah yang sedikit. Saya berharap pimpinan DPRD Kotamobagu lebih bijak dengan mau berpuasa untuk belum memiliki randis di tengah pandemik Covid-19. Uang segitu banyak bisa dialihkan dulu untuk membantu masyarakat Kotamobagu yang terdampak, minimal dikonversi menjadi sembako dan APD berupa masker,” kritiknya.

“Belum ada aksi nyata yang konstituen lihat selama Covid-19 melanda Kotamobagu. Terlebih dari para pimpinan dewan, jika dibandingkan dengan aleg di daerah lain yang bahkan merelakan gajinya untuk membantu masyarajat terdampak,” bebernya

Dia berharap agar pimpinan dewan dapat membuktikan baktinya pada rakyat. “Ini saatnya para aleg dan pimpinan membantu meringankan beban rakyat bukan malah gagah-gagahan, dengan randis baru, agar tidak terbangun stigma bahwa para Aleg DPRD Kotamobagu dekat dengan rakyat hanya di saat ingin terpilih sebagai Aleg, setelah terpilih lupa siapa konstituennya. Jangan berpesta di tengah penderitaan rakyat,” sorotnya.

Senada, diungkapkan salah satu tokoh pemuda yang cukup berpengaruh Ariel Mokodongan. Ia juga mempertanyakan berbagai kejanggalan dalam pengadaan mobil mewah ini. “Karena setahu kami Kementerian keuangan secara resmi menginstruksikan untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa untuk seluruh jenis, bidang, sub-bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  tahun 2020,” bebernya

“Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan S-247/MK.07/2020 yang terbit pada Jumat 27 Maret silam, seluruh pengadaan barang atau jasa baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya harus dihentikan, kecuali pada bidang kesehatan dan pendidikan,” tegas Mokodongan.

Sehingga tambah dia, harusnya Sekretariat DPRD dapat menunda pembelian tiga mobil mewah seharga Rp1,9 miliar. “DPRD RI saja, menunda pembayaran uang muka mobil dinas, karena anggarannya akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, namun yang aneh di Kotamobagu pembayaran tetap dilakukan,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan, melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Kotamobagu Khairudin Mamonto, saat dikonfirmasi via WhatsApp, membantah tudingan tersebut. Ia berdalih pengadaan tiga randis mewah pimpinan DPRD Kota Kotamobagu, proses administrasinya sudah dilakukan sesuai aturan sejak 3 Februari silam. Sesuai surat pesanan dan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan randis.

“Nah saat itu kan Covid-19, belum ada di Indonesia, khususnya di Kotamobagu, sehingga kita tetap laksanakan pengadaannya, kemudian penyerahan mobil dinas dilakukan pada pimpinan dewan 24 Maret, sehingga dapat dikatakan, pengadaan tersebut sebelum wabah Covid-19,” jelasnya.

Ketika disentil terkait proses pembayaran, Mamonto mengakui, pembayaran randis tersebut dilakukan 24 April. Padahal diketahui saat itu pemerintah tengah gencar melakukan berbagai pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19. “Tapi kita harus melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak yang sudah jalan,” dahlinya lagi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan I Syarifuddin Mokodongan menegaskan jika mereka tidak memaksakan pengadaan randis. “Kami tidak paksaan harus ada randis. Terlebih itu urusan sekertariat dewan untuk pengadaan, kami hanya sebatas pengguna saja. Jika memang dianggap randis ini tidak layak untuk kami pakai, saya pribadi bersedia mengembalikannya,” kuncinya. Diketahui, pengadaan sebanyak tiga unit kendaraan tipe Fortuner. Masing-masing diberikan kepada Ketua Dewan Meydi Makalalag, Wakil Ketua I Syarifuddin Mokodongan, Wakil Ketua II Herdy Korompot.(ctr-01/ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/