25 C
Manado
Kamis, 6 Mei 2021
spot_img

Dirikan Pos Pengawasan, ASN yang Nekat Mudik Bakal Disanksi

MANADOPOST.ID- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dilarang mudik saat lebaran.

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Sande Dodo MT, mengatakan, larangan mudik lebaran 2021 untuk ASN mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menpan-RB.
“ASN boleh mudik dengan persyaratan ketat. Jadi ini yang lagi kami pelajari. Tentunya persyaratan ketat itu ada kriterianya,” ujar Sande.

Dia juga menambahkan, beberapa kriteria bagi ASN yang diizinkan mudik Lebaran adalah ASN tugas luar dan harus memiliki surat tugas dari Wali Kota Kotamobagu atau Sekertaris Daerah.

“Tapi kalau ada yang paksakan tanpa persyaratan itu, pastinya akan diberikan sanksi. Sebenarnya, di peraturan kepegawaian sudah jelas. Di PP tentang Kepegawaian, ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya tengah mendiskusikan untuk membuat peraturan turunan dari SE Kemenpan-RB dan Pos pengawasan untuk ASN di Kota Kotamobagu.

Untuk itu dia mengimbau, kepada ASN di Kota Kotamobagu agar dapat mematuhi edaran Kemenpan-RB terkait larangan mudik lebaran 2021. Dengan mematuhi aturan tersebut, ASN diharapkan bisa menjadi bagian untuk memutus dan mencegah penyebaran virus covid-19.

“Saya berharap, teman-teman ASN juga disiplin. Kita sama-sama menjadi bagian untuk memutus dan mencegah penularan Covid-19 yang sekarang masih ada,” harap Sekkot.

Sementara itu, Kepala Dishub Kotamobagu Nasli Paputungan, mengatakan, pihaknya akan mendirikan pos pengawasan mudik, untuk menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

“Dalam waktu dekat, kita akan mengadakan rapat dengan Satlantas Polres Kotamobagu, untuk membahas titik lokasi pendirian pos pengawasan. Kebijakan terintegrasi antar satuan kerja di daerah akan segera ditindaklanjuti dengan pendirian pos pengendalian mudik,” ujar Nasli.

Untuk Kotamobagu sendiri, lanjutnya, akan menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

“Walaupun kami harus menunggu lagi hasil rapat koordinasi teknis terkait dengan mudik lebaran dari Dishub Sulawasi Utara selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi, ketika aturannya keluar makanya harus kita tindak lanjuti, untuk melakukan pengawasan di jalan bersama dengan Satlantas Polres Kotamobagu,” tutupnya. (Yusuf/Ayurahmi)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru