23.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Banner Mobile (Anymind)

Santunan untuk Ahli Waris Covid-19 Dibatalkan

- Advertisement -

MANADOPOST.ID – Rencana pemberian santuan kepada ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal dunia tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal ini berdasarkan surat edaran Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Nomor 150/3.2/BS 01.02/06/2020 tentang rekomendasi dan usulan santunan ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Dalam surat edaran itu menyebutkan, berkenaan dengan surat edaran, Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana sosial nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020, Tanggal 18 juni 2020, poin 1 yakni, pada tahun anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bagi ahli waris pada Kemensos RI, sehingga terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti.

“Oleh karenanya, berkenan Kepala Dinas Sosial Provinsi dapat menyampaikan hal tersebut pada angka 1 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing, dan selanjutnya untuk tidak memberikan rekomendasi dan/atau usulan pada Kementerian Sosial,” isi poin kedua surat edaran tersebut.

- Advertisement -

Sementara itu, Kepala Dinsos Kotamobagu, Noval Manoppo, mengatakan, kalau pihaknya telah menerima edaran tersebut. Namun, mereka masih menunggu adanya surat dari Dinsos Sulut terkait dengan tindak lanjut edaran tersebut.

“Kita masih menuggu surat dari Dinsos Sulut, tapi pastinya kami Dinas Sosial Kotamobagu, tetap akan mengikuti hal-hal yang tertuang dalam edaran Kemensos tersebut. Prinsipnya, kami mengacu kepada Edaran Kemensos,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Sosial yang ada di Kabupaten/Kota juga Provinsi, hanya sebatas melakukan pengusulan terkait santunan bagi korban meninggal dunia akibat Covid-19.

“Usulan tersebut berdasarkan pada surat edaran Kemensos sebelumnya yang bernomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020, kemudian yang terakhir kembali direvisi dengan terbitnya surat edaran bernomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021,” pungkasnya. (*/ayu)

MANADOPOST.ID – Rencana pemberian santuan kepada ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal dunia tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal ini berdasarkan surat edaran Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Nomor 150/3.2/BS 01.02/06/2020 tentang rekomendasi dan usulan santunan ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Dalam surat edaran itu menyebutkan, berkenaan dengan surat edaran, Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana sosial nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020, Tanggal 18 juni 2020, poin 1 yakni, pada tahun anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bagi ahli waris pada Kemensos RI, sehingga terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti.

“Oleh karenanya, berkenan Kepala Dinas Sosial Provinsi dapat menyampaikan hal tersebut pada angka 1 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing, dan selanjutnya untuk tidak memberikan rekomendasi dan/atau usulan pada Kementerian Sosial,” isi poin kedua surat edaran tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kotamobagu, Noval Manoppo, mengatakan, kalau pihaknya telah menerima edaran tersebut. Namun, mereka masih menunggu adanya surat dari Dinsos Sulut terkait dengan tindak lanjut edaran tersebut.

“Kita masih menuggu surat dari Dinsos Sulut, tapi pastinya kami Dinas Sosial Kotamobagu, tetap akan mengikuti hal-hal yang tertuang dalam edaran Kemensos tersebut. Prinsipnya, kami mengacu kepada Edaran Kemensos,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Sosial yang ada di Kabupaten/Kota juga Provinsi, hanya sebatas melakukan pengusulan terkait santunan bagi korban meninggal dunia akibat Covid-19.

“Usulan tersebut berdasarkan pada surat edaran Kemensos sebelumnya yang bernomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020, kemudian yang terakhir kembali direvisi dengan terbitnya surat edaran bernomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021,” pungkasnya. (*/ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/