32C
Manado
Kamis, 15 April 2021

Wujudkan Kota Layak Anak

MANADOPOST.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menggelar rapat gugus tugas kota layak anak, yang disertai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di aula P3A Kotamobagu, Kamis (25/2/2021).

Kepala DP3A Kotamobagu, Virgina Olii, mengatakan, rapat gugus tugas kota layak anak ini melibatkan instansi terkait dari Dinas Catatan Sipil, Kominfo, Kesehatan, Pendidikan, PPKB dan Hukum.

“Untuk penilaian kota layak anak, kita harus memenuhi beberapa indikator penilaian yang harus lengkapi dan diisi. Seperti dari dinas Catatan Sipil kita memintakan jumlah akte kelahiran gratis, kartu identitas anak sudah berapa persen, itu semua untuk pemenuhan indikator penilaian kota layak anak,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, dalam upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap anak pihaknya telah menyelesaikan beberapa kasus.

“Ya Alhamdulillah selama ini tahun 2020 lalu itu ada 66 kasus, sudah termasuk disitu kasus kekerasan terhadap anak yakni ada 36 kasus kekerasan anak. dan semua sudah terselesaikan, sementara untuk 20 kasus di tahun 2021 masih sementara ditangani,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Sande Dodo, menambahkan, Kotamobagu menargetkan bisa masuk dalam klasifikasi Madya, karena sudah mendapatkan dua kali penghargaan kota layak anak, dengan klasifikasi Pratama.

“Untuk itu, diharapkan bisa mendapatkan Madya kan sudah 2 kali ini mendapatkan pratama, jadi ditargetkan Madya. Harus ada program pemerintah yang melindungi anaka-anak terutama terhadap eksploitasi anak, pelecehan dan itu ada di P3A. Makanya ada gugus tugas ini, yang gunanya untuk mengawal menyosialisasikan aturan-aturan supaya menjadi efek Jera kepada para pelaku pelecehan anak tersebut,” ujar Sekkot.

Untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di tahun 2021 pihaknya akan menambah anggaran untuk DP3A melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Upaya pemerintah tahun lalu telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kotamobagu, dan itu sudah dibentuk dari tahun lalu karena kami menyadari bahwa semua butuh dana maka ada Dana Alokasi Khusus yang masuk dan itu baru di 4 kabupaten kota di Sulawesi Utara salah satunya Kotamobagu itu mendapatkan DAK,” tutupnya. (*/ayu)

Artikel Terbaru