MANADOPOST.ID– Program rehabilitasi peningkatan 40 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, secara resmi telah dibatalkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boltim. Kepala bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Ni’ma Mokoagow SE mengatakan, saat ini pihaknya hanya akan melanjutkan pembangunan RTLH tahun 2019 yang sebelumnya telah putus kontrak. “Tahun ini kita hanya melaksanakan program lanjutan RTLH tahun 2019. Sedangkan untuk 40 unit RTLH yang rencananya akan ditingkatkan, terpaksa dibatalkan mengingat minimnya ketersediaan anggaran,” ujar Mokoagow, pada Selasa (01/08) kemarin. Ni’ma menegaskan, pembatalan program peningkatan RTLH di Desa Tutuyan dilakukan dengan alasan ketidakmampuan keuangan daerah, dimana untuk anggaran yang sudah tertata berdasarkan aturan harus dialihkan ke penanganan Covid-19. “Sebelumnya memang sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 300-an juta lebih untuk peningkatan 40 unit RTLH di Tutuyan. Karena kondisi negara sedang menghadapi masa pandemi wabah Covid-19, maka anggaran tersebut pun dialihkan dan program RTLH itu terpaksa tidak dilanjutkan,” bebernya. Sementara itu, Kepala Dinsos Boltim Slamet R Umbola SE menyebutkan, untuk pembangunan RTLH yang akan dilaksanakan di tahun 2020 berjumlah 183 unit tersebar dibeberapa wilayah kecamatan, dimana untuk Kecamatan Kotabunan 71 unit, Nuangan 15 unit, Mooat 10 unit, Modayag 25 unit, dan Modayag Barat 62 unit. “Insya Allah untuk program RTLH yang sedianya belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, semoga akan diakomodir di tahun mendatang. Memang awal perencanaannya kita akan membangun peningkatan RTLH di Desa Tutuyan, namun itu batal dilaksanakan karena minimnya anggaran,” kata Umbola. Dia pun berharap, semoga dengan adanya penundaan tersebut para penerima RTLH di Desa Tutuyan dapat memaklumi dengan alasan ketidakmampuan keuangan daerah. “Jadi bukan tidak diakomidir, melainkan semua kegiatan ada penyesuaian anggaran. Insya Allah kedepan apa yang ditunda akan tetap dilaksanakan dengan harapan masyarakat bisa memberikan pemakluman terkait kondisi keuangan daerah,” pungkas Umbola. (ctr-05/ayu)