25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

PPN Pulsa hanya Sampai Pada Distributor Tingkat Dua

MANADOPOST.ID—Beleid terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan soal pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) penjualan pulsa, kartu perdana, dan token listrik, sempat menimbulkan kerisauan bagi masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap, bahwa aturan tersebut bisa menimbulkan kenaikan harga.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Tri Bowo menegaskan, pengenaan pajak (PPN dan PPh) atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer, selama ini sudah diberlakukan. Sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru.

Dia menjelaskan, dalam ketentuan baru ini, pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

“Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi faktur pajak secara elektronik (eFaktur), jelasnya.

Tri pun menekankan, pada token listrik, PPN yang dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

“Voucer, PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucer itu sendiri. Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN,” tekannya.

Di sisi lain, lanjutnya, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucer, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT Tahunannya.

“Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucer,” pungkasnya. (ayu)

Artikel Terbaru