MANADOPOST-ID– Penyerapan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini masih sangat lambat.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeber, masih sekira 182 triliun anggaran APBD masih tersimpan di bank.
”Kemarin aya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp 182 triliun yang seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.Com.
Presiden dua periode itu pun meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit. Dengan begitu, para pekerja bisa mulai bekerja secara produktif. Sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Namun, semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
Reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersinergi melaksanakan serta memanfaatkan reformasi struktural itu.
”Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau. Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan mangrove.
”Karena itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai,” ucap Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta green economy, green technology, dan green product diperkuat. Tujuannya, bisa bersaing di pasar global.
Mengenai hal tersebut, pemerintah telah merencanakan pembuatan green industrial park di Kalimantan Utara. Caranya, memanfaatkan hydropower. Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi yang disalurkan ke kawasan industri hijau.
”Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy,” ujarnya. Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut. Dia meminta semua pihak dapat memanfaatkan kekayaan itu dengan bijak.
Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. ”Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi antardaerah, antardesa, dengan kota,” katanya.
Pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi yang cukup dalam. Bagi Indonesia, pandemi dapat membuat terjerembap ke jurang negara berpendapatan menengah ke bawah.
Di sisi lain, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, kontraksi ekonomi pada 2020 membuat Indonesia berisiko menjadi negara dengan kategori lower middle income (berpenghasilan menengah ke bawah).
”Indonesia harus bekerja keras dan cerdas agar mampu beradaptasi dengan keadaan. Termasuk melakukan redesain terhadap strategi transformasi ekonomi nasional,” ujarnya dalam acara musrenbangnas
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemulihan ekonomi saat ini belum merata. Menurut dia, masih ada beberapa sektor dan daerah yang jungkir balik menghadapi dampak pandemi. Hal itu berdampak pada keuangan negara. ’’Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN kita. Ditambah APBD yang jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia,” ujarnya
“Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan begitu, APBN bisa menjalankan fungsi countercyclical secara optimal. Ani juga mengimbau agar seluruh pihak mewaspadai ledakan komoditas atau commodity boom. Hal itu ditandai dengan naiknya harga-harga komoditas,” tutupnya.
(ayurahmi)
