25 C
Manado
Selasa, 1 Desember 2020

Alat Perekam Pajak Siap Running, PAD Maksimal

MANADOPOST.ID– Tidak bisa dipungkiri hampir 75 persen anggaran pendapatan daerah masih ditopang oleh transferan dana pusat. Baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal Sulut merupakan daerah potesnial yang bisa menghasilkan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga, untuk memaksimalkan PAD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sulut mensiasati penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank SulutGo dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulut tentang Implementasi Tax Online di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (4/11).

Pada kesempatan ini, Pjs Gubernur Fatoni memberikan apresiasi kepada Bank SulutGo atas sinegritas selama ini baik dalam pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, peningkatan perekonomian masyarakat, investasi maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi yang terus dilakukan Bank SulutGo dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota ini sangat membantu dalam mempercepat peningkatan tujuan otonomi daerah,” katanya.

Fatoni juga menerangkan bahwa kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih perlu didorong terus menerus karena peningkatan PAD masih sangat minim dibandingkan ketergantungan pemerintah terhadap dana transfer yang dikirim oleh pemerintah pusat.

“Ini perlu upaya kita semua dan untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara,” tukasnya.

Fatoni menuturkan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan komitmen bersama yang dapat dilaksanakan dan diimplementasikan serta mendapat dukungan dari semua pihak termasuk dari struktur dan juga organisasi yang ada di pemerintah daerah.

Selama ini disadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah masih banyak masalah terutama dalam peningkatan PAD, SDM, teknologi, anggaran, dan pengawasan.

“Maka dari itu elektronifikasi penerimaan PAD ini bisa memperbaiki sistem pencatatan, dapat mengurangi penyimpangan, juga sekaligus menekan kebocoran dan memudahkan analisis evaluasi dan monitoring serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya

“Selain itu juga dapat mengatasi berbagi persoalan lainnya sehingga bisa lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan secara keseluruhan dan dapat dimanfaat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa KPK mempunyai 6 bidang tugas pokok yaitu pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan dan penyidikan dan tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, dan melaksanakan penetapan.

“Terkait dengan kegiatan ini kami datang sesuai dengan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring,” katanya.

Nawawi menjelaskan bahwa dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan sebagai langkah pencegahan adanya korupsi dari segi penerimaan APBD, KPK mendorong inovasi peningkatan PAD salah satunya dengan implementasi alat perekam pajak online.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Sulutgomalut Darwisman menyampaikan bahwa sesuai dengan fungsi dan tugas selaku otoritas pengatur dan pengawas tentunya akan memantau dan mengawasi bagaimana implementasi dari MoU dan PKS yang ditandatangani hari ini.

Ia juga mengapresiasi penerapan Monitoring Control for Prevention (MCP) di Sulut. “Berdasarkan data publikasi tahun 2020 yang diakses dalam halaman jaringan pencegahan korupsi atau jaga.id bahwa capaian MCP di Provinsi Sulut adalah sebesar 75,76% atau berada peringkat 15 dari 543 pemerintah daerah,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sulutgo Jeffry Dendeng menyampaikan bahwa MoU ini merupakan kebanggaan bagi Bank SulutGo karena Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada Bank Sulutgo.

“Bank SulutGo menyambut baik dan siap sedia untuk memasang alat perekam pajak online di seluruh daerah provinsi sulut dan kabupaten kota. Manfaatnya untuk peningkatan signifikan terhadap pendapatan daerah, kemudahan dalam melakukan monitoring transaksi pada wajib pungut, bisa mendukung transparansi transaksi serta akuntabilitas pemerintahan semakin mudah serta dapat membantu suatu sistem yang non koruptif,” kuncinya. (ayu)

-

Artikel Terbaru

Mor-HJP Kantongi 126.124 Suara Kans Menang

Pasangan Calon Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan dan Wakil Wali Kota Manado Hanny Joost Pajouw (Mor-HJP) kans menang di Pilwako Manado, 9 Desember.

Tetap Sapa Warga Walau Hujan, SGR Banjir Pujian

Calon Bupati Minut Shintia Gelly Rumumpe (SGR), Senin (30/11) menyapa masyarakat yang ada di Kecamatan Likupang Timur. Hujan tak menghalangi SGR bertemu warga. Begitu juga warga yang rela hujan-hujanan demi bertatap muka dengan calon nomor urut 1 itu.

Ingin Bertemu VAP, Ribuan Warga Kotamobagu, Boltim dan Bolmong Turun ke Jalan

Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP), dinilai sosok yang paling pantas dan tepat memimpin Sulawesi Utara (Sulut).

Ini Nih Tips Hadapi Aquaplaning saat Hujan

MANADOPOST.ID—Daihatsu bersama GT Radial kembali selenggarakan acara bertajuk Ngobrol Asik dengan konsep talkshow yang edukatif dan dapat dinikmati oleh Sahabat Daihatsu di seluruh Indonesia. Kali ini, Daihatsu membahas seputar tips teknik berkendara dalam mengantisipasi berbagai kondisi, khususnya saat musim penghujan dan menghadapi kondisi Aquaplaning.

Humiang Lantik Ketua dan Pengurus Karang Taruna 

Pjs Wali Kota Bitung Drs Edison Humiang MSi, melantik pengurus Karang Taruna Bitung masa bakti 2020-2025 di Lantai 4 Kantor Wali Kota Bitung, Senin (30/11).