24.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

Lima Juta PMI Berstatus Ilegal

MANADOPOST.ID— Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, berdasarkan data World Bank, sebanyak 9 juta warga Indonesia tercatat menjadi Pekerja Migran di luar negeri.

Namun sayangnya, data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh sistem BP2MI yang diintegrasikan dengan sistem keimigrasian. Di mana jumlah Pekerja Migran Indoensia (PMI) hanya sebanyak 3,7 juta. Artinya sekira 5,3 juta PMI diberangkatkan secara ilegal oleh para sindikat.

“Hal ini sangat berbahaya. B2MI berkomitmen mendorong penguatan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menguatkan personel dan payung kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres),” sebutnya di sela rapat virtual bersama para Anggota Satgas dan seluruh jajaran UPT BP2MI se-Indonesia di Manado Quality Hotel, Rabu (7/10).

Dalam rapat tersebut, lanjutnya, menyepakati dan mengesahkan program prioritas selama enam bulan ke depan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Eks Anggota DPD RI itu pun menegaskan upaya pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI perlu ada tindakan terpadu dengan melibatkan multi stakeholder yang memberikan efek jera. “Tidak hanya hukuman pidana, namun juga perlu upaya untuk memiskinkan pelaku sindikat pengiriman ilegal PMI,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, perlu ada rapat koordinasi penanganan dan penegakan hukum Pekerja Migran yang diinisiasi Satgas BP2MI dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait antara lain: TNI/Polri, Komnas HAM, LPSK, Kemenaker, Kementerian Anak dan PPA, serta Kemenlu, untuk mendorong penanganan kasus pidana maupun memenuhi hak-hak migran yang dirumuskan dalam program aksi Satgas.

“Perlu juga dilakukan due diligence (audit kepatuhan) terhadap korporasi dengan menelusuri sumber-sumber keuangan dan transaksi keuangan perusahaan penempatan PMI,”ujarnya.

Dia memastikan akan membongkar pelaku utama (mastermind) di balik korporasi bukan hanya pelaku antara. Due dilligence dilakukan dengan sampel di wilayah perbatasan maupun kota kota besar.

“Rencana aksi akan dibukukan dan dirumuskan untuk disampaikan kepada seluruh UPT BP2MI. Seperti mitigasi pergerakan di lapangan, dengan memfokuskan pada aspek pencegahan, penindakan, dan pendampingan/persidangan, pemberkasan pelindungan saksi dan korban,” bebernya, sembari menambahkan, untuk mendorong penguatan Satgas.

Lanjut Benny, peningkatan kapasitas SDM dalam penegakan hukum bagi jajaran BP2MI Pusat dan daerah,” serta perlunya pemahaman peran PMI dalam mengatasi persoalan. Selain itu, dalam waktu tiga bulan perlu ada penegakan dan penindakan kasus-kasus besar hingga P21,” tutupnya. (ayu)

MANADOPOST.ID— Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, berdasarkan data World Bank, sebanyak 9 juta warga Indonesia tercatat menjadi Pekerja Migran di luar negeri.

Namun sayangnya, data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh sistem BP2MI yang diintegrasikan dengan sistem keimigrasian. Di mana jumlah Pekerja Migran Indoensia (PMI) hanya sebanyak 3,7 juta. Artinya sekira 5,3 juta PMI diberangkatkan secara ilegal oleh para sindikat.

“Hal ini sangat berbahaya. B2MI berkomitmen mendorong penguatan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menguatkan personel dan payung kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres),” sebutnya di sela rapat virtual bersama para Anggota Satgas dan seluruh jajaran UPT BP2MI se-Indonesia di Manado Quality Hotel, Rabu (7/10).

Dalam rapat tersebut, lanjutnya, menyepakati dan mengesahkan program prioritas selama enam bulan ke depan.

Eks Anggota DPD RI itu pun menegaskan upaya pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI perlu ada tindakan terpadu dengan melibatkan multi stakeholder yang memberikan efek jera. “Tidak hanya hukuman pidana, namun juga perlu upaya untuk memiskinkan pelaku sindikat pengiriman ilegal PMI,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, perlu ada rapat koordinasi penanganan dan penegakan hukum Pekerja Migran yang diinisiasi Satgas BP2MI dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait antara lain: TNI/Polri, Komnas HAM, LPSK, Kemenaker, Kementerian Anak dan PPA, serta Kemenlu, untuk mendorong penanganan kasus pidana maupun memenuhi hak-hak migran yang dirumuskan dalam program aksi Satgas.

“Perlu juga dilakukan due diligence (audit kepatuhan) terhadap korporasi dengan menelusuri sumber-sumber keuangan dan transaksi keuangan perusahaan penempatan PMI,”ujarnya.

Dia memastikan akan membongkar pelaku utama (mastermind) di balik korporasi bukan hanya pelaku antara. Due dilligence dilakukan dengan sampel di wilayah perbatasan maupun kota kota besar.

“Rencana aksi akan dibukukan dan dirumuskan untuk disampaikan kepada seluruh UPT BP2MI. Seperti mitigasi pergerakan di lapangan, dengan memfokuskan pada aspek pencegahan, penindakan, dan pendampingan/persidangan, pemberkasan pelindungan saksi dan korban,” bebernya, sembari menambahkan, untuk mendorong penguatan Satgas.

Lanjut Benny, peningkatan kapasitas SDM dalam penegakan hukum bagi jajaran BP2MI Pusat dan daerah,” serta perlunya pemahaman peran PMI dalam mengatasi persoalan. Selain itu, dalam waktu tiga bulan perlu ada penegakan dan penindakan kasus-kasus besar hingga P21,” tutupnya. (ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/