29C
Manado
Sabtu, 6 Maret 2021

Pupuk Bersubsidi di Sulut Bukan Langka, Tapi Alokasinya Terbatas

MANADOPOST.ID–Awal tahun ketersediaan stok pupuk bersubsidi siap disalurkan lewat anak perusahaan Pupuk Indonesia. Tercatat, alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian menambah alokasi untuk tahun ini menjadi 9 juta ton plus1,5 juta liter Pupuk Organik Cair dan 17.000 Ton NPK Formula Khusus, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

Sementara untuk Provinsi Sulawesi Utara, dipatok 39.530 Ton per tahun ini. Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Menurut informasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Novly Wowiling, MSi menjelaskan berdasarkan e-RDKK yang diatur dan disebut dengan Kelompok Tani, atau petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare.

Petani juga melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru. Berdasarkan E-RDKK ini dapat memberikan petani peluang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Kalau dilihat dari pengajuan daerah untuk provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data yang ada, total kebutuhan atau permintaan pupuk untuk provinsi Sulut UREA mencapai 75.754 ton, NPK 108.815 ton, SP-36 14.156 ton, ZA 29.627 ton, ORGANIK 155.971 ton per tahun. Tentu tidak akan mungkin bisa dipenuhi semuanya dengan alokasi provinsi Sulut yang hanya 39.530 Ton untuk semua jenis produk subsidi di tahun 2021,” sebut Wowiling.

“Memang jatah penerima subsidi terbatas dan penerima subsidi ada syarat-syaratnya dan dalam penyalurannya dilakukan secara ketat. Memang jatahnya terbatas dan ada aturan yang harus dipenuhi. Bila ada yang merasa kekurangan, kemungkinannya petani tersebut tidak terdaftar di e-RDKK atau jatah pupuk subsidinya memang sudah habis,” tuturnya lagi.

Penyusunan e-RDKK, lanjut dia, bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. Oleh karena itu, bilamana ada petani yang menyebut ada kejadian pupuk langka. Bisa saja belum tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK.

“Terkait opini yang berkembang saat ini soal pembuatan e-RDKK belum tersosialisasikan. Ini tidak benar, karena subsidi dari tahun 2017 pemerintah setempat lewat BPP dan PPL tiap kecamatan gencar dalam mensosialisasikan bahkan ada yang sampai dikunjungi satu per satu ke rumahnya untuk meminta data berupa Kartu Keluarga dan KTP nya,” beber dia.

Lanjutnya, implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk saat ini, belum semua daerah bisa diterapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani.

“Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan PT Pupuk Indonesia (Persero) yakni AVP Sulawesi 1 Fery Fajar Dwi Prasetyo, saat berkolaborasi bersama terkait.

Selaku salah satu produsen yang diberikan kepercayaan, dalam menyalurkan pupuk bersubsidi pihaknya menyesuaikan dengan alokasi Pemprov Sulut, yang turun berjenjang hingga ke masing-masing kecamatan yang ada. Juga berdasarkan e-RDKK serta aturan lainnya.

“Kami menyalurkan pupuk bersubsidi lewat kios/pengecer yang ada di tiap wilayah berdasarkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020, sesuai HET yang telah ditentukan aturan yang berlaku. Dimana petani untuk tahun 2021 wajib membawa Kartu Tani. Apabila di wilayah tersebut belum adanya kartu tani, berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yang ditandatangani oleh Direktur Pupuk dan Pestisida Muhammad Hatta, ialah Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dengan memberikan fotocopy KTP dan mengisi Form Penebusan. Sebagaimana lampiran 8 yang disiapkan oleh Kios Pupuk Lengkap (KPL) di wilayah masing-masing,” jelasnya.

“Selain itu kios wajib memastikan bahwa NIK dan Nama di KTP telah sesuai dengan di e-RDKK yang diberikan oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) lewat petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Apabila adanya perbedaan data petani di sistem dan di lapangan, agar dapat disalurkan sesuai arahan Pupuk Indonesia berdasarkan Notulen Rapat FGD Penyaluran Pupuk Bersubsidi belum lama ini. Mengisyaratkan petani wajib membawa Surat Pernyataan Kebenaran yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah petani dan harus di SAH-kan oleh kepala desa dan disetujui Tim Verval. Setelah itu, nantinya akan dicatat oleh Kios/Pengecer, pada Form Perbedaan Data yang nantinya akan dilampirkan pada pelaporan akhir bulan,” bebernya lagi.

Dan apabila nantinya Pupuk Bersubsidi alokasinya dinilai tidak mencukupi, Prasetyo melanjutkan, pihaknya bersama-sama rekan yang lain juga bersama kios/pengecer. Menyediakan pupuk non-subsidi dengan berbagai kebutuhan petani sebagai antisipasi dan juga bagi mereka yang belum tergabung dalam Kelompok Tani dan tercatat dalam e-RDKK.

“Terkait juga kebutuhan petani yang tidak terpenuhi, kami nantinya akan berkolaborasi bersama SKPD terkait untuk berupaya penuh dengan menyiapkan program-program pertanian. Harapannya dapat membantu petani juga dapat mensosialisasikan bahwa, kebutuhan petani akan pupuk subsidi tidak dapat memenuhi secara keseluruhan.

Petani yang ada dapat beralih ke penggunaan non-subsidi yaitu seperti Program AGRO SOLUTION.
Untuk memperlancar penyediaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, pihaknya selalu mengacu pada 6 Asas yakni, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Jenis, Tepat Harga , Tepat Mutu dan Tepat Waktu. Sejalan dengan sinergitas bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. (yol)

Artikel Terbaru