MANADOPOST.ID– Capaian terbaik kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tahun ini. Pasalnya, daerah yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey ini sukses meraih penghargaan Paritrana Award 2020 yang diprakarsai oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Dimana, Sulut menjadi daerah terbaik tiga nasional, atas pemberian perlindungan kepada masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Denny Mangala, bersyukur, karena Pemprov Sulut kembali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat.
“Penghargaan ini diberikan atas komitmen pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil gubernur Steven Kandow untuk memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Sulut.
Perlindungan ini penting agar para pekerja di Sulut merasa aman dalam bekerja,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi Maluku Arif Budiarto, mengatakan, walaupun untuk tahun 2020 Sulut mendapatkan rangking ke tiga nasional namun tekat Sulut sejajar dengan Provinsi lainnya. Dia memastikan untuk Paritrana 2021, Sulut akan meremuk lagi untuk juara 1 di 2021.
“Beberapa perlengkapan persyaratan untuk menjadi juara pertama saat ini sudah kita inventarisasi dan dapat dilakukan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan gubernur dan wakil gubernur bisa memotivasi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat bersinergi dengan pemda, kabupaten/kota Sulut,” harapnya.
Sementara itu, Kadis Nakertrans Sulut Erny Tumundo, mengatakan memang kalau kita sandingkan dengan tahun sebelumnya Sulut ada dalam peringkat satu nasional.
“Kita tahu bersama bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini menjadi program yang sangat prioritas dan strategis dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sehingga setiap tahun pemerintah provinsi, kabupaten/kota terus berinovasi dan tentu ini menjadi hal yang cukup serius juga,” tekannya.
Dia mengakui, Sulut bersaing sangat ketat sekali dari 34 provinsi, kemudian Sulut masuk tujuh kandidat dan bersyukur Sulut ada di tiga besar ini. Kami pun mengetahui beberapa kekurangan-kekurangan pemerintah Sulut dalam indikator penilaian, yaitu pertama dilihat dari pemenang satu dan dua mereka sudah punya Perda perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara dalam indikator penilaian Perda itu mendapatkan poin yang paling tinggi.
“Kalau kita di Sulut saat ini kita masih pada tahap peraturan gubernur dan ini mungkin yang menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah Sulut dengan dukungan dari semua pihak termasuk legislatif, kita akan mengajukan itu menjadi Perda perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sulut,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, kita tahu bersama memang kita bukan daerah yang memiliki industri-industri yang besar. Jadi kita ini adalah kota jasa bukan industri.
Dibandingkan dengan daerah Papua itu sebetulnya banyak sekali industri besar yang ada didalam yang mengalokasikan dana-dana CSRnya untuk perlindungan jaminan sosial. Pihaknya juga akan terus berupaya walaupun sebenarnya edaran gubernur sudah ada kepada seluruh perusahaan Swasta, BUMN, maupun BUMD untuk mengalokasikan dana CSR tapi dalam evaluasi memang masih sangat-sangat kurang dari perusahaan yang melaksanakan program ini.
Itu poin-poin yang menurutnya belum bisa dipenuhi dalam indikator penilaian kemarin.
Di sisi lain, Kepala cababg BPJamsostek Sulut, Mintje Wattu menambahkan, untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sebetulnya poin besar kita bahwa untuk program perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya belum dilakukan oleh provinsi yang lain jadi sampai saat ini masih di Sulut itu menjadi poin penilaian yang cukup besar.
“Kemudian pesona itu akan kami lanjutkan terus mudah-mudahan akan juga melindungi pekerja-pekerja informal lainnya. Dan di HUT Provinsi nanti akan dilaunching program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal dan rentan yang ada di Sulut oleh kabupaten/kota,” tuturnya.
“Jadi beberapa poin yang kurang itu kami sudah menyiapkan itu dengan dinas terkait dan juga pemprov Sulut dan kami yakin bahwa hal-hal yang kami lakukan adalah poin-poin yang masih kurang yang akan kami penuhi. Insya Allah di 2021 bisa jadi milik Sulut dan kabupaten/kota yang ada, seperti Manado, Bitung, Minahasa, dan Tomohon itu masuk potensi dan jika bisa 15 kabupaten/kota Sulut kita masukan semua, kita harus optimis,” tutupnya
