MANADOPOST.ID– Berdasarkan data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai 57,93 persen atau sekira Rp 5,9 triliun.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani dalam kegiatan stakeholders day yang digelar di lantai 6 gedung keuangan Manado.
“Itu dari total pagu sebesar Rp 10,2 triliun. Terdiri dari empat jenis belanja yaitu belanja pegawai Rp 2,29 triliun, belanja barang Rp 2,03 triliun, belanja modal Rp 1,62 triliun dan belanja bantuan sosial Rp 6,6 triliun,” bebernya.
Dia melanjutkan, sementara untuk realisasi belanja transfer ke daerah telah terserap sebesar 1,46 triliun atau sekira 44,42 persen dari pagu sekira Rp 3,29 triliun.
“Terdiri dari tiga jenis belanja yaitu dana alokasi fisik sebesar Rp 351,63 miliar, dana alokasi non fisik Rp 400,18 miliar, dan dana desa sebesar Rp 708,25 miliar, ” terangnya.
Kata dia, dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, target serapan pada masing-masing satker naik dari 60 persen menjadi 70 persen.
“Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) diharapkan menjadi tolak ukur pelaksanaan anggaran yang bisa menjamin ketercapaian output dan outcome yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
