28.6 C
Manado
Kamis, 13 Mei 2021
spot_img
spot_img

Waspada Peredaran Materai Palsu

MANADOPOST.ID– Warning bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Untuk berhati-hati saat mau membeli materai. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama pihak kepolisian berhasil mengungkap pemalsuan materai yang disinyalir merugikan negara sebesar Rp37 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor, mengatakan Bea Materai merupakan pajak atas dokumen yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara.

“Pemalsuan materai merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara sekaligus seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Kata dia, tindakan pelanggaran hukum ini menimbulkan potensi kerugian pendapatan negara sebesar 37 miliar rupiah. ”Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJP, memberikan
apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Perum Peruri atas kerja samanya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan meterai,” jelasnya.

Lanjutnya, DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai atau rekondisi. “Masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan memperoleh meterai tempel dari penjual yang terpercaya,” imbuhnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan para tersangka adalah mencetak dan menjual meterai palsu nominal enam ribu dan sepuluh ribu rupiah.

“Berdasarkan barang bukti yang ditemukan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, potensi kerugian negara diperikirakan sebesar 12,5 miliar,” bebernya. Lebih lanjut Yusri menambahkan bahwa kelompok tersangka yang terdiri dari enam orang ini telah melakukan kegiatan pemalsuan meterai sejak tiga setengah tahun yang lalu. “Jika diakumulasikan, maka potensi kerugian negara bisa mencapai sekitar 37 miliar,” timpanya.

Sambungnya, atas kejahatan tersebut, tersangka diancam dengan pasal berlapis yakni tidak pidana pemalsuan benda meterai dan tindak pidana pencucian uang. “Berdasarkan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tersangka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah,” imbuhnya.

Dia menambahkan disamping itu, sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. “Dengan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Operasi Peruri, Saiful Bahri, menyatakan bahwa meterai asli dapat diketahui dengan dilihat, diraba, dan digoyang. “Jika dilihat, materai asli memiliki tiga bentuk perforasi (lubang) yakni bulat, oval, dan bintang,” paparnya.

Menurut dia, teknologi cetak dari Peruri juga menjadikan angka enam ribu dan sepuluh ribu pada meterai terasa kasar jika diraba. “Saat meterai digoyang, akan terjadi color shifting
atau perubahan warna,” tegasnya. Dia membeber terkait dokumen yang menggunakan meterai palsu, berdasarkan PMK-04/2021, salah satu syarat keabsahan pembayaran bea meterai adalah menggunakan meterai tempel yang sah, berlaku, dan belum pernah digunakan. “Dengan demikian, apabila dokumen dibubuhi meterai palsu maka pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai,” tandasnya. (ayu)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru