25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Maksimalkan Penyerapan, DJPb Kanwil Sulut Sambangi BPJN

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Kamis (16/6) lalu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani menyambangi kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Kedatangan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk mendorong penyerapan APBN.

Diketahui, dalam pertemuan pada kunjungan tersebut, berkumpul 6 satuan kerja (Satker) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di lingkup Wilayah Sulawesi Utara yaitu BPJN Sulut, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Satker Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III serta satker SKPD dari Dinas PU Provinsi Sulut yang mengelola dana APBN.

Tidak kurang dari 60 orang terdiri dari Kepala Satker dan tim pengelola keuangannya yang hadir.
Kunjungan Ibu Ratih dan tim yaitu dalam rangka koordinasi pelaksanaan anggaran.

Satker lingkup Bina Marga yang bergelut dalam pengelolaan jalan memegang peran vital dan strategis dalam pembangunan. Output kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan serta besarnya pagu dana sebesar 623 miliar yang dikelola, perlu untuk didorong dalam percepatan pelaksanaan anggarannya agar dapat memberikan “value of money” yang optimal.

- Advertisement -

Pada kesempatan itu, Hapsari menekankan, pengelolaan anggaran bukan hanya terkait dengan besarnya pagu dana, namun bagaimana dana tersebut dapat digunakan atau diserap sesegera mungkin agar dapat dirasakan multiplier efeknya secara luas. Karena tentu dengan berjalannya proyek atau kegiatan pembangunan oleh satker akan menjadi penggerak ekonomi nasional dan output atau wujud nyata hasil kerja pemerintah selanjutnya akan dirasakan langsung masyarakat.

“Melalui pertemuan berkenaan, Kemudian diisi dengan sesi penyampaian overview pelaksanaan anggaran atas kinerja tim pengelola keuangan satker lingkup Ditjen Bina Marga wilayah Sulawesi Utara, lalu penyampaian materi penajaman pemahaman Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan materi singkat regulasi Revisi Anggaran oleh tim Kanwil DJPb,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio mengatakan, status lambat atau masih rendahnya penyerapan dana satuan kerja BPJN terutama disebabkan oleh kendala di lapangan.

“Permasalahan yang klasik yaitu belum siapnya lahan yang akan dibangun karena dalam sengketa atau pembebasan yang belum tuntas, selain juga dari pengaruh faktor kondisi alam,” kuncinya. (ayu)

MANADOPOST.ID—Kamis (16/6) lalu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani menyambangi kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Kedatangan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk mendorong penyerapan APBN.

Diketahui, dalam pertemuan pada kunjungan tersebut, berkumpul 6 satuan kerja (Satker) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di lingkup Wilayah Sulawesi Utara yaitu BPJN Sulut, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Satker Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III serta satker SKPD dari Dinas PU Provinsi Sulut yang mengelola dana APBN.

Tidak kurang dari 60 orang terdiri dari Kepala Satker dan tim pengelola keuangannya yang hadir.
Kunjungan Ibu Ratih dan tim yaitu dalam rangka koordinasi pelaksanaan anggaran.

Satker lingkup Bina Marga yang bergelut dalam pengelolaan jalan memegang peran vital dan strategis dalam pembangunan. Output kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan serta besarnya pagu dana sebesar 623 miliar yang dikelola, perlu untuk didorong dalam percepatan pelaksanaan anggarannya agar dapat memberikan “value of money” yang optimal.

Pada kesempatan itu, Hapsari menekankan, pengelolaan anggaran bukan hanya terkait dengan besarnya pagu dana, namun bagaimana dana tersebut dapat digunakan atau diserap sesegera mungkin agar dapat dirasakan multiplier efeknya secara luas. Karena tentu dengan berjalannya proyek atau kegiatan pembangunan oleh satker akan menjadi penggerak ekonomi nasional dan output atau wujud nyata hasil kerja pemerintah selanjutnya akan dirasakan langsung masyarakat.

“Melalui pertemuan berkenaan, Kemudian diisi dengan sesi penyampaian overview pelaksanaan anggaran atas kinerja tim pengelola keuangan satker lingkup Ditjen Bina Marga wilayah Sulawesi Utara, lalu penyampaian materi penajaman pemahaman Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan materi singkat regulasi Revisi Anggaran oleh tim Kanwil DJPb,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio mengatakan, status lambat atau masih rendahnya penyerapan dana satuan kerja BPJN terutama disebabkan oleh kendala di lapangan.

“Permasalahan yang klasik yaitu belum siapnya lahan yang akan dibangun karena dalam sengketa atau pembebasan yang belum tuntas, selain juga dari pengaruh faktor kondisi alam,” kuncinya. (ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/