alexametrics
29.4 C
Manado
Selasa, 19 Oktober 2021
spot_img

Tetap Tumbuh di Tengah Pandemi, Realisasi Penerimaan Lelang Capai 271,6 Miliar

MANADOPOST.ID— Masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Utara (Sulut) harus melek dengan aturan teknis pelaksanaan lelang. Memiliki andil yang besar terhadap penerimaan negara, Lelang seharusnya dilakukan secara legal dihadapan Pejabat yang berwenang, baik Pejabat Lelang Kelas I dari pemerintah atau Pejabat Lelang Kelas II dari swasta.

Pesan inilah yang ingin ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut).

Kepala DJKN Suluttenggomalut A Y Dhaniarto mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan aturan pelaksanaan lelang. Tak ayal ada banyak lelang yang diselenggarakan sendiri tanpa dipimpin oleh Pejabat yang berwewenang. “Hal ini jangan terjadi lagi. Karena yang bisa melakukan lelang itu harus pejabat yang diberi wewenang,” tegasnya di sela Webiner, pekan lalu.

Dia menyebytkan, pelaksanaan lelang dan nilai pokok lelang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baik secara nasional ataupun khusus wilayah Suluttenggomalut. Bahkan, pada semester satu tahun ini, meski di tengah gempuran Caovid-19 total pokok lelang yang berhasil dikumpulkan wilayah Suluttenggomalut pada semester satu tahun ini menyentuh angka Rp271,63 dari target penerimaan Rp641 miliar dan menyumbang PNBP sebesar Rp5,78 miliar dari target Rp19,4.

“Lelang saat ini kian diminati oleh masyarakat yang ingin menjual maupun membeli barang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelaksanaan lelang dan hasil lelang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena realisasinya pun terus mengalami peningkatan,” sebutnya.

Dia pun menekankan, di era new normal pelayanan lelang tetap diselenggarakan dengan beberapa penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang Pada KPKNL Dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Covid-19.

Diantaranya pelaksanaan lelang dilakukan secara online, kecuali untuk lelang kayu perhutani dan lelang sukarela bisa dilakukan secara konvensional. Kemudian, penjual dapat hadir secara virtual saat pelaksanaan lelang melalui internet, dimana sebelumnya, penjual lelang wajib hadir secara fisik di tempat lelang.

Lanjutnya, prosedur lelang saat ini sudah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimana keseluruhan proses lelang mulai dari pra lelang, pelaksanaan lelang, sampai pasca lelang dilakukan secara online melalui portal lelang.go.id dan juga menggunakan aplikasi “Lelang Indonesia” yang dapat diunduh melalui playstore pada smartphone.

“DJKN sebagai pihak penyelenggara lelang memastikan bahwa pengumuman lelang dilakukan secara resmi melalui surat kabar harian dan lelang.go.id. Untuk dapat melakukan penawaran dalam lelang, peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui rekening resmi KPKNL paling sedikit 20 persen dari nilai limit barang yang ditawar.  Dalam lelang, tidak ada satu orang pun yang dapat menjanjikan kemenangan lelang. Pemenang lelang ditentukan oleh peserta lelang yang melakukan penawaran paling tinggi,” katanya memastikan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Lelang, Dr Neil Prayoga MPA menambahkan, khusus di wilayah Suluttenggomalut ada empat pejabat kelas dua yang juga berwewenang melakukan lelang. Dengan rincian di Sulut dua orang, Gorontalo satu, dan Sulawesi Tengah satu.

“2019 lalu pejabat kelas dua berhasil mengumpulkan pokok lelang sebesar Rp28,4 miliar, sementara semester satu tahun ini sebesar Rp8,1 miliar,” bebernya, sembari berharap kedepannya pelaksanaan lelang semakin lancar dan memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara. (ayu)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru