33.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Serapan Jongkok, Ekonom: Birokrasi Berbelit

MANADOPOST.ID—Di tengah kondisi pandemi dan tekanan ekonomi seperti sekarang, belanja pemerintah dapat menggerakkan ekonomi. Sayangnya separuh lebih tahun anggaran berjalan, serapan anggaran masih rendah. Baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun duit pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ekonom Dr Noldy Tuerah menilai, lambatnya penyerapan bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, karena birokrasi yang terlalu berbelit-belit. “Bantuan yang dikucurkan pemerintah itu sangat banyak. Tapi begitu sampai di daerah proses penyalurannya sangat sulit. Sehingga sudah seharusnya pemerintah memangkas birokrasi yang ada. Juga harus rutin melakukan evaluasi, apakah bantuan atau program yang diberikan sudah dijalankan atau tidak,” katanya.

Region Ekonom Sulut ini mencotohkan, persoalan restrukturisasi kredit dan juga bantuan langsung tunai (BLT) yang dicanangkan pemerintah. “Ini program yang bagus, dan membantu. Tapi apakah sudah benar-benar ditindaklanjuti di daerah? Saat seperti ini koordinasi dari tingkat pusat hingga ke Kabupaten/Kota sangat diperlukan,” tekannya.

Dia pun mengingatkan soal pentingnya penyerapan APBD. Apalagi ini sudah memasuki semester ketiga. “Uang pemerintah itu sangat membantu perputaran uang. Persoalannya, uang itu ada, tapi pengeluarannya lambat. Padahal di masa pandemi ini, pemerintah dituntut untuk melakukan program yang cepat dan tepat untuk membantu pereekonomian. Saat ini serapan uang pemerintah memang harus dipercepat, pangkas birokrasi, dan lancarkan koordinasi,” tutupnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sebelumnya, secara khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin Kamis lalu menggelar rapat virtual membahas soal serapan uang APBN maupun PEN. Rapat itu diikuti sejumlah pejabat. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Tohir.

Dalam rapat itu terungkap bahwa serapan APBN baru 48 persen. Atau terserap Rp 425,7 triliun dari total pagu Rp 944 triliun. Dari sepuluh kementerian atau lembaga dengan pagu anggaran terbesar, serapan terbanyak ada di Kemensos. Dari pagu Rp 134 triliun sudah terserap Rp 74 persen.

’’Memang terlihat penyerapan anggaran kita baik dilihat dari belanja kementerian lembaga maupun dari anggaran PEN masih sangat rendah,’’ kata Ma’ruf. Merujuk data Kemenkeu alokasi anggaran PEN dipatok Rp 695,2 triliun. Dari jumlah tersebut baru terserap 21,8 persen.

Seperti diketahui anggaran yang dialokasikan untuk PEN terdistribusi untuk sejumlah kegiatan. Serapan terbanyak adalah untuk perlindungan sosial yakni 42,2 persen dari pagu anggaran Rp 203,9 triliun. Sementara yang paling memprihatinkan adalah pos anggaran untuk pembiayaan korporasi.

Dari pagu Rp 53,57 triliun belum terserap sama sekali. Di masa pandemi dan tekanan ekonomi seperti sekarang, serapan uang pemerintah cukup penting. ’’Kita ketahui bahwa yang bisa menggerakkan ekonomi sekarang ini adalah belanja pemerintah,’’ kata Ma’ruf.  Dia berharap serapan anggaran baik itu APBN maupun PEN terus dimaksimalkan.

Ma’ruf mengatakan program yang sudah dicanangkan pemerintah dan diumumkan ke masyarakat untuk dimaksimalkan. Seperti program bantuan produktif usaha mikro. Kemudian program subsidi upah. Untuk menjalankan program-program itu, Ma’ruf menyampaikan pentingnya data lapangan.

Data yang dimiliki pemerintah harus memiliki keakurasian tinggi. Dia juga mengatakan sudah ada informasi bahwa calon penerimanya mencapai 9,1 juta orang. Dia lantas mengingatkan bahwa pemerintah harus membangun kepercayaan di masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.

’’Mari kita membangun kepercayaan (masyarakat, Red). Bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based, dan ilmiah,’’ tuturnya. Ma’ruf menegaskan menjalankan serapan anggaran yang baik, khususnya di bidang kesehatan, merupakan salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut dia kondisi penularan Covid-19 sampai saat ini masih tinggi. Sehingga bisa menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah ke atas. Dampaknya masyarakat kelas menengah dan atas itu takut melakukan kegiatan ekonomi. ’’Termasuk (ketakutan, Red) berbelanja dan konsumsi. Ini juga menimbulkan ekonomi tidak berjalan,’’ jelasnya.

Sementara itu insentif tenaga kesehatan (nakes) yang merawat pasien Covid-19 terus diglontorkan. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/392/2020. Kementerian Kesehatan memiliki tugas untuk memberikan insentif dan santunan bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit vertikal, RS TNI dan POLRI, RS Darurat dan RS swasta, KKP, laboratorium dan BTKL.

Sementara bagi fasilitas pelayanan kesehatan daerah dikelola di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang langsung diajukan ke Kementerian Keuangan. ”Pemerintah sudah membayar lebih dari Rp.843 miliar,” ucap Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Abdul Kadir.

Selanjutnya, santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 60 miliar. Jumlah itu dialokasikan untuk 200 orang tenaga kesehatan yang meninggal dunia. ”Sampai 10 Agustus kita sudah menyerahkan sebanyak 35 persen atau sebanyak Rp 21 miliar kepada 70 orang keluarga dari tenaga kesehatan yang meninggal,” kata Kadir.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan itu menambahkan hingga kini Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim kepada rumah sakit yang melayani dan merawat pasien Covid-19. ”Sampai saat ini, kita sudah bayarkan sebesar 750 miliar. Dananya berasal dari pagu Kemenkes,” bebernya.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mencatat ada sekitar 1.711 dari total 2.917 RS di seluruh Indonesia yang melakukan pelayanan dan perawatan Covid-19. Dari jumlah tersebut baru sekitar 67 persen RS yang mengajukan klaim ke pemerintah untuk selanjutnya diverifikasi BPJS Kesehatan. Kadir menilai ada sejumlah kendala yang menyebabkan proses klaim belum optimal.

”Kendala kita adalah masih banyak RS yang belum memahami Permenkes 392,” tuturnya. Kendala lain yang dihadapi adalah kelengkapan dokumen pengajuan klaim. Kadir menjelaskan seringkali pihak RS belum melengkapi berkas yang dibutuhkan. Sehingga ketika dikembalikan untuk dilengkapi maka semakin membutuhkan waktu lama.

Sementara itu, berkaitan dengan masih adanya RS yang meminta biaya perawatan kepada pasien, pihaknya akan memberikan teguran kepada RS terkait. Sebab seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 telah ditanggung negara.(ayu/gnr)

MANADOPOST.ID—Di tengah kondisi pandemi dan tekanan ekonomi seperti sekarang, belanja pemerintah dapat menggerakkan ekonomi. Sayangnya separuh lebih tahun anggaran berjalan, serapan anggaran masih rendah. Baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun duit pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ekonom Dr Noldy Tuerah menilai, lambatnya penyerapan bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, karena birokrasi yang terlalu berbelit-belit. “Bantuan yang dikucurkan pemerintah itu sangat banyak. Tapi begitu sampai di daerah proses penyalurannya sangat sulit. Sehingga sudah seharusnya pemerintah memangkas birokrasi yang ada. Juga harus rutin melakukan evaluasi, apakah bantuan atau program yang diberikan sudah dijalankan atau tidak,” katanya.

Region Ekonom Sulut ini mencotohkan, persoalan restrukturisasi kredit dan juga bantuan langsung tunai (BLT) yang dicanangkan pemerintah. “Ini program yang bagus, dan membantu. Tapi apakah sudah benar-benar ditindaklanjuti di daerah? Saat seperti ini koordinasi dari tingkat pusat hingga ke Kabupaten/Kota sangat diperlukan,” tekannya.

Dia pun mengingatkan soal pentingnya penyerapan APBD. Apalagi ini sudah memasuki semester ketiga. “Uang pemerintah itu sangat membantu perputaran uang. Persoalannya, uang itu ada, tapi pengeluarannya lambat. Padahal di masa pandemi ini, pemerintah dituntut untuk melakukan program yang cepat dan tepat untuk membantu pereekonomian. Saat ini serapan uang pemerintah memang harus dipercepat, pangkas birokrasi, dan lancarkan koordinasi,” tutupnya.

Sebelumnya, secara khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin Kamis lalu menggelar rapat virtual membahas soal serapan uang APBN maupun PEN. Rapat itu diikuti sejumlah pejabat. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Tohir.

Dalam rapat itu terungkap bahwa serapan APBN baru 48 persen. Atau terserap Rp 425,7 triliun dari total pagu Rp 944 triliun. Dari sepuluh kementerian atau lembaga dengan pagu anggaran terbesar, serapan terbanyak ada di Kemensos. Dari pagu Rp 134 triliun sudah terserap Rp 74 persen.

’’Memang terlihat penyerapan anggaran kita baik dilihat dari belanja kementerian lembaga maupun dari anggaran PEN masih sangat rendah,’’ kata Ma’ruf. Merujuk data Kemenkeu alokasi anggaran PEN dipatok Rp 695,2 triliun. Dari jumlah tersebut baru terserap 21,8 persen.

Seperti diketahui anggaran yang dialokasikan untuk PEN terdistribusi untuk sejumlah kegiatan. Serapan terbanyak adalah untuk perlindungan sosial yakni 42,2 persen dari pagu anggaran Rp 203,9 triliun. Sementara yang paling memprihatinkan adalah pos anggaran untuk pembiayaan korporasi.

Dari pagu Rp 53,57 triliun belum terserap sama sekali. Di masa pandemi dan tekanan ekonomi seperti sekarang, serapan uang pemerintah cukup penting. ’’Kita ketahui bahwa yang bisa menggerakkan ekonomi sekarang ini adalah belanja pemerintah,’’ kata Ma’ruf.  Dia berharap serapan anggaran baik itu APBN maupun PEN terus dimaksimalkan.

Ma’ruf mengatakan program yang sudah dicanangkan pemerintah dan diumumkan ke masyarakat untuk dimaksimalkan. Seperti program bantuan produktif usaha mikro. Kemudian program subsidi upah. Untuk menjalankan program-program itu, Ma’ruf menyampaikan pentingnya data lapangan.

Data yang dimiliki pemerintah harus memiliki keakurasian tinggi. Dia juga mengatakan sudah ada informasi bahwa calon penerimanya mencapai 9,1 juta orang. Dia lantas mengingatkan bahwa pemerintah harus membangun kepercayaan di masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.

’’Mari kita membangun kepercayaan (masyarakat, Red). Bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based, dan ilmiah,’’ tuturnya. Ma’ruf menegaskan menjalankan serapan anggaran yang baik, khususnya di bidang kesehatan, merupakan salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut dia kondisi penularan Covid-19 sampai saat ini masih tinggi. Sehingga bisa menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah ke atas. Dampaknya masyarakat kelas menengah dan atas itu takut melakukan kegiatan ekonomi. ’’Termasuk (ketakutan, Red) berbelanja dan konsumsi. Ini juga menimbulkan ekonomi tidak berjalan,’’ jelasnya.

Sementara itu insentif tenaga kesehatan (nakes) yang merawat pasien Covid-19 terus diglontorkan. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/392/2020. Kementerian Kesehatan memiliki tugas untuk memberikan insentif dan santunan bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit vertikal, RS TNI dan POLRI, RS Darurat dan RS swasta, KKP, laboratorium dan BTKL.

Sementara bagi fasilitas pelayanan kesehatan daerah dikelola di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang langsung diajukan ke Kementerian Keuangan. ”Pemerintah sudah membayar lebih dari Rp.843 miliar,” ucap Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Abdul Kadir.

Selanjutnya, santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 60 miliar. Jumlah itu dialokasikan untuk 200 orang tenaga kesehatan yang meninggal dunia. ”Sampai 10 Agustus kita sudah menyerahkan sebanyak 35 persen atau sebanyak Rp 21 miliar kepada 70 orang keluarga dari tenaga kesehatan yang meninggal,” kata Kadir.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan itu menambahkan hingga kini Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim kepada rumah sakit yang melayani dan merawat pasien Covid-19. ”Sampai saat ini, kita sudah bayarkan sebesar 750 miliar. Dananya berasal dari pagu Kemenkes,” bebernya.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mencatat ada sekitar 1.711 dari total 2.917 RS di seluruh Indonesia yang melakukan pelayanan dan perawatan Covid-19. Dari jumlah tersebut baru sekitar 67 persen RS yang mengajukan klaim ke pemerintah untuk selanjutnya diverifikasi BPJS Kesehatan. Kadir menilai ada sejumlah kendala yang menyebabkan proses klaim belum optimal.

”Kendala kita adalah masih banyak RS yang belum memahami Permenkes 392,” tuturnya. Kendala lain yang dihadapi adalah kelengkapan dokumen pengajuan klaim. Kadir menjelaskan seringkali pihak RS belum melengkapi berkas yang dibutuhkan. Sehingga ketika dikembalikan untuk dilengkapi maka semakin membutuhkan waktu lama.

Sementara itu, berkaitan dengan masih adanya RS yang meminta biaya perawatan kepada pasien, pihaknya akan memberikan teguran kepada RS terkait. Sebab seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 telah ditanggung negara.(ayu/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/