32.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

DJPb Pertajam Analisis Keuangan Regional

MANADOPOST.ID— Untuk penguatan peran dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai Regional Chief Economist (RCE), wakil menteri keuangan memberikan arahannya untuk mengambil beberapa langkah yang strategis.

Antara lain, perlu ada penajaman kajian fiskal regional (KFR), melakukan sinergi dengan forum ekonom kementerian keuangan (FEKK) yang telah dibentuk oleh badan kebijakan fiskal (BKF), melakukan sinergi antar kantor vertikal kementerian keuangan di daerah dan membentuk Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) yang melibatkan regional economist termasuk akademisi di daerah.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani. “Serta  penajaman standar operating prosedur terkait dengan penguatan fungsi DJPB sebagai RCE di daerah, begitu arahan beliau,” ungkapnya.

Lanjutnya, salah satu yang menjadi langkah awal dari penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai RCE, adalah terkait dengan Penajaman KFR yang selama ini sudah dibuat sebagai salah satu produk kajian dari Kanwil DJPb. “Yang hasilnya dapat dipakai sebagai salah satu bahan referensi dalam pengelolaan keuangan di daerah,” ujarnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dia menambahkan, penajaman KFR sesuai dengan arahan pimpinan kementerian keuangan, adalah mencakup penajaman fungsi, konten, dan reformulasi metodologi analisis KFR agar mampu memetakan Indonesia secara utuh melalui informasi per daerah, seta menonjolkan peran analis perekonomian regional yang dapat menganalisis keuangan daerah dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan di daerah.

“Dengan tentu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia dan juga sumber data dari sistem yang sudah terintegrasi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan, seperti SPAN, OM-SPAN, SAKTI, SIKP, SIKD dan beberapa sistem yang sudah teritegrasi lainnya,” bebernya.

Dia mengatakan dengan adanya ini, sebagian kebutuhan terkait dengan suplai data dapat dipenuhi, selain juga tetap berkoordinasi dengan institusi terkait untuk kebutuhan data-data regional tertentu.

“Selain itu, penguatan hubungan kelembagaan Kanwil DJPb dengan regional economist didaerah, analis, dan akademisi, seperti dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas, institusi keuangan perbankan/non perbankan, serta tentunya dengan pemerintah daerah, agar nantinya mampu menghasilkan banyak manfaat yang berdampak positif melalui peran RCE dan dapat memperkaya kajian yang sudah dihasilkan,” timpanya.

Dia melanjutkan, sesuai arahan menteri keuangan terkait dengan peran Kanwil DJPb, pihaknya diarahkan memonitor dan menyusun report secara harian. “Itu disampaikan ke menteri keuangan, mengenai penyerapan anggaran pemerintah, mencakup realisasi belanja K/L, PEN, maupun TKDD,” pungkasnya. (asr)

MANADOPOST.ID— Untuk penguatan peran dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai Regional Chief Economist (RCE), wakil menteri keuangan memberikan arahannya untuk mengambil beberapa langkah yang strategis.

Antara lain, perlu ada penajaman kajian fiskal regional (KFR), melakukan sinergi dengan forum ekonom kementerian keuangan (FEKK) yang telah dibentuk oleh badan kebijakan fiskal (BKF), melakukan sinergi antar kantor vertikal kementerian keuangan di daerah dan membentuk Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) yang melibatkan regional economist termasuk akademisi di daerah.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani. “Serta  penajaman standar operating prosedur terkait dengan penguatan fungsi DJPB sebagai RCE di daerah, begitu arahan beliau,” ungkapnya.

Lanjutnya, salah satu yang menjadi langkah awal dari penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai RCE, adalah terkait dengan Penajaman KFR yang selama ini sudah dibuat sebagai salah satu produk kajian dari Kanwil DJPb. “Yang hasilnya dapat dipakai sebagai salah satu bahan referensi dalam pengelolaan keuangan di daerah,” ujarnya.

Dia menambahkan, penajaman KFR sesuai dengan arahan pimpinan kementerian keuangan, adalah mencakup penajaman fungsi, konten, dan reformulasi metodologi analisis KFR agar mampu memetakan Indonesia secara utuh melalui informasi per daerah, seta menonjolkan peran analis perekonomian regional yang dapat menganalisis keuangan daerah dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan di daerah.

“Dengan tentu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia dan juga sumber data dari sistem yang sudah terintegrasi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan, seperti SPAN, OM-SPAN, SAKTI, SIKP, SIKD dan beberapa sistem yang sudah teritegrasi lainnya,” bebernya.

Dia mengatakan dengan adanya ini, sebagian kebutuhan terkait dengan suplai data dapat dipenuhi, selain juga tetap berkoordinasi dengan institusi terkait untuk kebutuhan data-data regional tertentu.

“Selain itu, penguatan hubungan kelembagaan Kanwil DJPb dengan regional economist didaerah, analis, dan akademisi, seperti dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas, institusi keuangan perbankan/non perbankan, serta tentunya dengan pemerintah daerah, agar nantinya mampu menghasilkan banyak manfaat yang berdampak positif melalui peran RCE dan dapat memperkaya kajian yang sudah dihasilkan,” timpanya.

Dia melanjutkan, sesuai arahan menteri keuangan terkait dengan peran Kanwil DJPb, pihaknya diarahkan memonitor dan menyusun report secara harian. “Itu disampaikan ke menteri keuangan, mengenai penyerapan anggaran pemerintah, mencakup realisasi belanja K/L, PEN, maupun TKDD,” pungkasnya. (asr)

Most Read

Artikel Terbaru

/