24.4 C
Manado
Rabu, 6 Juli 2022

Usulkan 18 Ribu UMKM Manado untuk Banpres

MANADOPOST.ID—Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai ‘anak emas’ pemerintah. Hampir semua bantuan yang digelontorkan pusat, memberikan kesempatan besar untuk UMKM agar tetap tumbuh.

Terbaru, Presiden RI Joko Widodo, resmi men-launching program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). Di mana program ini berpedoman pada Permenkop Nomor 6/2020.

“Bantuan tahap pertama ini untuk satu juta penerima, Manado sendiri saat ini ada 900 usaha mikro yang sedang diverifikasi. Kami berharap semua data yang dikirimkan ke Kementerian Koperasi yang berjumlah kurang lebih 18 ribu itu bisa diverifikasi dan semua itu bisa mendapatkan bantuan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado Innov Walelang, usai mengikuti penyerahan simbolis bantuan secara virtual di Kantor Wilayah BRI Manado.

Lanjutnya, yang dikirimkan data himpunan dari kelurahan dan lingkungan, yang dikirim lewat Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dirinya menghimbau agar para penerima mengunakan bantuan ini sebaik mungkin. Karena dari namanya saja bantuan ini Bapres Produktif tentu digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mengembangkan usaha, jangan dipakai untuk konsumtif. Agar yang tadinya omsetnya 100 ribu atau satu juta bisa meningkat dan berkembang sehingga pelaku usaha ini bisa mendorong ekonomi keluarga, masyarakat, selanjutnya tingkat kota dan nasional.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, Pinwil BRI Manado, Rudy Andimono bahwa dana Banpres Produktif diberikan hanya satu kali dalam bentuk uang sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari Bank dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Kepolisian, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD. “Dana Banpres Produktif diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk kegiatan produktif menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19,” terangnya.

Ia melanjutkan, dana Banpres Produktif disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM di Bank penyalur dan selanjutnya dapat dicairkan di Bank Penyalur setelah penerima BPUM melengkapi dokumen serta divalidasi oleh petugas Bank. Bank BRI merupakan salah satu Bank yang ditunjuk sebagai Bank penyalur.

Kementerian Koperasi dan UKM RI bertanggung jawab penuh terhadap validasi data calon penerima bantuan yang diusulkan oleh lembaga pengusul BPUM meliputi Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten /kota, koperasi, perbankan dan perusahaan pembiayaan, atau lembaga penyalur Program Kredit pemerintah.

“Apabila terdapat nasabah yang memiliki usaha tetapi tidak mempunyai pinjaman di BRI maupun Bank lain dan belum mendapatkan Banpres Produktif maka nasabah dapat diusulkan ke KemenkopUKM RI melalui lembaga pengusul mitra kemenkop dan selanjutnya persetujuan akhir di Kementrian koperasi dan UKM RI,” tukasnya.

Di sisi lain, Pemkot Kotamobagu pun tengah mengusulkan sekitar 2.000 ribu pelaku UMKM untuk mendapatlan bantuan senilai Rp 2,4 juta.

Menurut Kepala Disdagkop – UKM, Herman Aray, bantuan yang berupa stimulus modal usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut untuk pemulihan ekonomi dengan menyasar 12 juta UMKM yang ada di tanah air.

“Usulannya sudah disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UMKM sejak bulan Juli 2020, namun ada prasyarat lain yang harus dilengkapi lagi yakni harus menyertakan nomor telepon masing-masing UMKM. Jadi kami sampaikan ke Desa dan Kelurahan untuk melengkapi data itu. Karena yang paling tau kan mereka,” ujarnya.

Bantuan tersebut diperuntukan bagi usaha mikro yang asetnya di bawah Rp50 juta. “Kalau sudah ada kepastian realisasinya kapan, mungkin ada permintaan pembukaan rekening,” jelasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Desa dan Kelurahan segera mempercepat pemenuhan kelengkapan data tersebut, sebab batas waktu pemasukan data UMKM paling lambat akhir bulan ini.

“Jadi akhir Agustus ini akan segera dikirimkan, seberapapun data yang ada. Soalnya kuota ini kan cuma 12 juta UMKM, sementara total UMKM di Indonesia ada 60-an juta. Jadi harus dipercepat supaya masih bisa dapat,” terangnya. Data terakhir sampai hari ini sudah ada 900 an hampir 1.000 UMKM yang di daftarkan dan dikirim datanya ke Pusat.(ayu/gnr)

MANADOPOST.ID—Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai ‘anak emas’ pemerintah. Hampir semua bantuan yang digelontorkan pusat, memberikan kesempatan besar untuk UMKM agar tetap tumbuh.

Terbaru, Presiden RI Joko Widodo, resmi men-launching program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). Di mana program ini berpedoman pada Permenkop Nomor 6/2020.

“Bantuan tahap pertama ini untuk satu juta penerima, Manado sendiri saat ini ada 900 usaha mikro yang sedang diverifikasi. Kami berharap semua data yang dikirimkan ke Kementerian Koperasi yang berjumlah kurang lebih 18 ribu itu bisa diverifikasi dan semua itu bisa mendapatkan bantuan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado Innov Walelang, usai mengikuti penyerahan simbolis bantuan secara virtual di Kantor Wilayah BRI Manado.

Lanjutnya, yang dikirimkan data himpunan dari kelurahan dan lingkungan, yang dikirim lewat Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dirinya menghimbau agar para penerima mengunakan bantuan ini sebaik mungkin. Karena dari namanya saja bantuan ini Bapres Produktif tentu digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mengembangkan usaha, jangan dipakai untuk konsumtif. Agar yang tadinya omsetnya 100 ribu atau satu juta bisa meningkat dan berkembang sehingga pelaku usaha ini bisa mendorong ekonomi keluarga, masyarakat, selanjutnya tingkat kota dan nasional.

Sementara itu, Pinwil BRI Manado, Rudy Andimono bahwa dana Banpres Produktif diberikan hanya satu kali dalam bentuk uang sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari Bank dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Kepolisian, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD. “Dana Banpres Produktif diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk kegiatan produktif menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19,” terangnya.

Ia melanjutkan, dana Banpres Produktif disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM di Bank penyalur dan selanjutnya dapat dicairkan di Bank Penyalur setelah penerima BPUM melengkapi dokumen serta divalidasi oleh petugas Bank. Bank BRI merupakan salah satu Bank yang ditunjuk sebagai Bank penyalur.

Kementerian Koperasi dan UKM RI bertanggung jawab penuh terhadap validasi data calon penerima bantuan yang diusulkan oleh lembaga pengusul BPUM meliputi Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten /kota, koperasi, perbankan dan perusahaan pembiayaan, atau lembaga penyalur Program Kredit pemerintah.

“Apabila terdapat nasabah yang memiliki usaha tetapi tidak mempunyai pinjaman di BRI maupun Bank lain dan belum mendapatkan Banpres Produktif maka nasabah dapat diusulkan ke KemenkopUKM RI melalui lembaga pengusul mitra kemenkop dan selanjutnya persetujuan akhir di Kementrian koperasi dan UKM RI,” tukasnya.

Di sisi lain, Pemkot Kotamobagu pun tengah mengusulkan sekitar 2.000 ribu pelaku UMKM untuk mendapatlan bantuan senilai Rp 2,4 juta.

Menurut Kepala Disdagkop – UKM, Herman Aray, bantuan yang berupa stimulus modal usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut untuk pemulihan ekonomi dengan menyasar 12 juta UMKM yang ada di tanah air.

“Usulannya sudah disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UMKM sejak bulan Juli 2020, namun ada prasyarat lain yang harus dilengkapi lagi yakni harus menyertakan nomor telepon masing-masing UMKM. Jadi kami sampaikan ke Desa dan Kelurahan untuk melengkapi data itu. Karena yang paling tau kan mereka,” ujarnya.

Bantuan tersebut diperuntukan bagi usaha mikro yang asetnya di bawah Rp50 juta. “Kalau sudah ada kepastian realisasinya kapan, mungkin ada permintaan pembukaan rekening,” jelasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Desa dan Kelurahan segera mempercepat pemenuhan kelengkapan data tersebut, sebab batas waktu pemasukan data UMKM paling lambat akhir bulan ini.

“Jadi akhir Agustus ini akan segera dikirimkan, seberapapun data yang ada. Soalnya kuota ini kan cuma 12 juta UMKM, sementara total UMKM di Indonesia ada 60-an juta. Jadi harus dipercepat supaya masih bisa dapat,” terangnya. Data terakhir sampai hari ini sudah ada 900 an hampir 1.000 UMKM yang di daftarkan dan dikirim datanya ke Pusat.(ayu/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/