MANADOPOST.ID–Jelang akhir tahun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Utara masih rendah. Mengutip data dari Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan sekira Rp13,63 triliun baru direalisasi sekira Rp10,43 triliun atau 76,45 persen.
Bahkan secara nasional, dari 34 Provinsi di Indonesia, Sulut berada di posisi lima terbawah. Sehingga pemerintah mulai dari Provinsi hingga 15 Kabupaten/Kota harus menggenjot serapan APBN. (lihat grafis, red).
Hal ini dibenarkan Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani dalam kunjungannya di Manado Post kemarin. Dia menyebutkan, data tersebut di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikelola.
“Meski begitu, kalau dari proyeksi tahun yang lalu, penyerapannya mencapai sebesar 94 persen pada akhir tahun anggaran. mudah-mudahan kita bisa,” ungkapnya.
Hanya saja, kata dia, meski berhasil mencapai serapan yang diinginkan, sayangnya, tidak lagi berperan secara maksimal dalam pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini Kanwil DJPb Sulut dan KPPN dalam upaya kami, sudah melakukan monitoring di Satker Dan kabupaten Kota yang serapannya rendah dan juga berkoordinasi dengan satker dinas terkait,” paparnya.
Lanjutnya, untuk menggenjot realisasi APBN di tahun depan, akhir tahun ini, sudah bisa dimulai lelang “Kontraknya di awal tahun 2022. Biar kita segera ada realisasi di triwulan 1,” sebutnya.
Di sisi lain Ekonom Sulut Dr Robert Winerungan mengatakan kabar mengenai penyerapan anggaran APBN sebagai dana transfer di Sulawesi Utara sangat rendah dan merupakan peringkat ke-5 terendah di Indonesia ini sangat miris. “Mengapa karena uang sudah ada tapi sulit direalisasikan. Bagaimana jika uangnya masih akan dicari baru menggunakan, itu pasti akan sangat sulit,” ucapnya.
Kata dia, dampak dari rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2021 terhadap perekonomian Sulawesi Utara pasti berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. “Pengeluaran agregat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat, investasi, net eksport dan import serta pengeluaran pemerintah. Nah jika pengeluaran pemerintah lambat berarti akan tidak signifikan terhadap dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan juga akan merugikan masyarakat pada umumnya,” timpanya.
Menurut dia, penting sekali optimalisasi dalam penyerapan anggaran APBN di daerah sehingga dapat menggerakan roda perekonomian agar menjadi lebih baik disaat ini dan di masa mendatang.
“Jelas sekali bahwa secara ekonomi, rendahnya realisasi anggaran tersebut memiliki dampak pada kinerja perekonomian daerah, berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Akademisi FEB Unima ini mengatakan rendahnya serapan APBN dan APBD tahun 2021 implikasinya pada minimnya penyerapan tenaga kerja, melemahkan konsumsi masyarakat hingga melambatnya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. “Secara umum dampaknya pada rendahnya pergerakan agregat demand masyarakat melalui penurunan konsumsi rumah tangga,” tukasnya.
Lanjutnya, dalam APBD didalamnya ada dana transfer pemerintah pusat yang sudah tertata dalam APBN yang merupakan belanja pemerintah dan secara umum merupakan suatu komponen penting dalam agregat demand yang diistilahkan dengan pengeluaran agregat masyarakat dan secara khusus mempengaruhi konsumsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
“Dimasa Covid saat ini yang akan signifikan pada pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah juga untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja agar pengangguran dan kemiskinan paling tidak untuk tidak bertambah,” sebutnya.
Dia mengatakan, akan signifikan sekali pengeluaran pemerintah ini yang diharapkan akan membantu pemulihan ekonomi daerah. “Lemahnya penyerapan anggaran ini sudah selalu dan sering kita dengar dan semoga pemerintah di Kabupaten Kota untuk segera mengantisipasi dan jangan lagi membiasakan menumpukkan dananya di Bank. Ingat, APBN APBD adalah dana untuk publik dan kiranya akan termanfaatkan sebesar besarnya untuk publik,” tekannya.
Dia menambahkan, pemerintah harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja kepala daerah. “Perlu diingat bahwa merealisasikan anggaran di akhir tahun sudah tidak akan signifikan memberi efek pada pada pertumbuhan ekonomi tahun 2021 apalagi jika tidak terealisasi, apalagi saat sudah akan memasuki Desember,” tandasnya.
(ayu/asr)
