33C
Manado
Minggu, 18 April 2021

Ditjen Perbendaharaan Siap Dampingi Penyaluran Dandes

MANADOPOST.ID–Dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa (Dandes) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa secara daring.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani. menjelaskan desa mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Pun dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sejak tahun 2015 jumlah dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Hal ini diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan sebesar 14,7 persen dan persentase jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 9,3 persen,” bebernya.

Namun demikian, lanjutnya, penurunan ini masih belum terlalu besar. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan agar dana desa segera bisa disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di wilayah kerjanya sebagai pemegang amanah dalam menyalurkan dana desa, siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat dana desa segera bisa dirasakan oleh masyarakat desa,” timpanya.

Kata dia, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) setempat akan segera menyalurkan dana desa apabila dokumen persyaratan sudah lengkap, tanpa dipungut biaya pelayanan berupa apapun.

“Untuk mengatasi kendala terkait pemahaman peraturan penyaluran dana desa, Kanwil dan KPPN berkomitmen membantu apabila ada kendala dalam memahami ketentuan dana desa,” imbuhnya.

Lanjutnya, diantaranya dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh Pemda di lingkup Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan pertukaran informasi terkait penyaluran dana desa. “Serta menginisiasi kerja sama dengan universitas untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang berkeinginan terjun dan mengamalkan ilmunya di desa melalui program Merdeka Belajar,” ucap dia.

Di sisi lain, Sekretaris BPMD Provinsi Sulawesi Utara Dr. Mutu B. Mokoginta, dalam rakor ini menyampaikan bahwa adanya dana desa mempunyai dampak positif untuk provinsi Sulawesi Utara. “Dengan naiknya jumlah desa yang masuk kriteria desa mandiri sebanyak 33 desa, tentu diharapkan akan memberi dampak positif kedepannya,” tandasnya.
Diketahui, rapat diikuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi

Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perwakilan desa dan pendamping desa serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se provinsi Sulawesi Utara. (asr)

Artikel Terbaru