27.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

CSR Tak Sinkron dengan Pembangunan Sulut, Perusahaan Malas Berkontribusi

MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Adalah sebuah kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menjalankan kegiatan usahanya di daerah.

Hal tersebut di ungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut Hanny Wajong melalui Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kabag BUMD dan BLUD) Feby Karambut.

Namun, hingga kini Karambut menyatakan banyak perusahaan yang tidak menjalankan bahkan malas melaporkan kegiatan CSR pada pemerintah daerah (Pemda).

“Dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Sulut, hanya sedikit yang melakukan CSR. Bahkan ada yang menjalankan tapi tidak ada koordinasi dengan daerah,” kata Karambut. Menurutnya, CSR yang dilakukan perusahaan harus ada koordinasi dengan daerah.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Bahkan, CSR yang dijalankan harus sesuai dengan visi dan misi di daerah. “Seharusnya perusahaan menjalankan CSR sesuai visi dan misi pembangunan di daerah. Tapi Kebanyakan perusahaan tidak berlaku demikian,” terang Karambut.

Senada, Kapala Tata Usaha (KTU) Biro Perekonomian Judy Mandey menyebutkan dalam pelaksanaan CSR, perusahaan wajib berkoordinasi dengan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Dari koordinasi ini, maka akan ada perencanaan untuk target kegiatan CSR. Sehingga ada sinkronisasi dengan pembangunan di daerah,” tambah Mandey.

Terkait hal ini, Advokad Ranijun Ombeng SH. MH menyebutkan, berdasar Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), CSR merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya,” sebut Ombeng.

Selain itu menurut Ombeng, PT yang menjalankan usaha dibidang Sumber Daya Alam (SDA), adalah hal yang wajib untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. “PT yang bergerak dibidang sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya alam, itu wajib melaksanakannya secara patut dan wajar,” tegas Ombeng.

Hal ini menurutnya seiring dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tutup Ombeng. (des)

MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Adalah sebuah kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menjalankan kegiatan usahanya di daerah.

Hal tersebut di ungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut Hanny Wajong melalui Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Kabag BUMD dan BLUD) Feby Karambut.

Namun, hingga kini Karambut menyatakan banyak perusahaan yang tidak menjalankan bahkan malas melaporkan kegiatan CSR pada pemerintah daerah (Pemda).

“Dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Sulut, hanya sedikit yang melakukan CSR. Bahkan ada yang menjalankan tapi tidak ada koordinasi dengan daerah,” kata Karambut. Menurutnya, CSR yang dilakukan perusahaan harus ada koordinasi dengan daerah.

Bahkan, CSR yang dijalankan harus sesuai dengan visi dan misi di daerah. “Seharusnya perusahaan menjalankan CSR sesuai visi dan misi pembangunan di daerah. Tapi Kebanyakan perusahaan tidak berlaku demikian,” terang Karambut.

Senada, Kapala Tata Usaha (KTU) Biro Perekonomian Judy Mandey menyebutkan dalam pelaksanaan CSR, perusahaan wajib berkoordinasi dengan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Dari koordinasi ini, maka akan ada perencanaan untuk target kegiatan CSR. Sehingga ada sinkronisasi dengan pembangunan di daerah,” tambah Mandey.

Terkait hal ini, Advokad Ranijun Ombeng SH. MH menyebutkan, berdasar Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), CSR merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya,” sebut Ombeng.

Selain itu menurut Ombeng, PT yang menjalankan usaha dibidang Sumber Daya Alam (SDA), adalah hal yang wajib untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. “PT yang bergerak dibidang sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya alam, itu wajib melaksanakannya secara patut dan wajar,” tegas Ombeng.

Hal ini menurutnya seiring dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tutup Ombeng. (des)

Most Read

Artikel Terbaru

/