26.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Korban PHK akan Dapat Uang Tunai dari BPJS-TK, Simak Penjelasannya!

MANADOPOST.ID– Kabar gembira bagi karyawan dan buruh di Sulut. Apabila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, akan menerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) Oleh pemerintah. Salah satunya berupa uang tunai yang akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Mintje Wattu dalam sosialisasi program JKP yang dilakukan di Luwansa Hotel And Convention Center Manado Selasa (25/5) kemarin.
“Ini sesuai dengan PP No 37 tahun 2021,” ungkapnya.

Lanjutnya, ada 3 manfaat yang nanti akan diterima oleh penerima program ini. “Didalamnya ada pelatihan pekerjaan, akses informasi kerja dan akses bantuan uang tunai,” terangnya.

Menurutnya, salah satu persyaratan yang ada yaitu perusahan harus mengikuti semua program yang dimiliki BPJS.
“Kita saling menjalankan fungsi kontrol masing-masing. Pastikan semua pekerja di perusahaan yang ada sudah memenuhi syarat mendapatkan manfaat dari program ini,” imbuhnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Disisi lain Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sulut Erni Tumundo menambahkan program Ini merupakan amanah UUD 1945 pasal 28 ayat 3.
“Yaitu, setiap orang berhak terhadap jaminan sosial secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kami berharap lewat berbagai program yang kami kerjakan bisa bermanfaat seluruhnya,” ujarnya.

Dia melanjutkan dalam PP ini ada 4 permenaker yang disiapkan diantaranya adalah tata cara pendaftaran.
“Selain itu ada rekomendasi posisi iuran,
Pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan dan seterusnya hingga pada manfaat JKP itu sendiri,” terangnya.

Dia menambahkan, program ini tidak berlaku bagi pekerja yang resign atau mengundurkan diri.

“Ada sanksi juga yang disiapkan pemerintah bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan program ini mulai dari sanksi administrasi sampai yang terberat pemberhentian pelayanan publik perusahaan,” ucap dia.

Kata dia, ini pengenalan awal bahwa pemberi kerja wajib melindungi tenaga kerja yang ada lewat program ini.

“Secara teknis akan diatur lewat Permenaker. Ini sedang disiapkan hampir final. Kedepan akan kami sosialisasikan,” terangnya.

Dia berharap perusahaan tidak memberi perlindungan hanya kepada sebagian tenaga kerjanya saja.

“Sekarang dalam proses integrasi data sehingga jika Permenaker sudah keluar akan langsung diterapkan,” pungkasnya.
Diketahui kegiatan diikuti berbagai unsur baik dari Apindo, Kadin, Aprindo, kemudian ada juga seluruh pengurus serikat pekerja serta buruh di Sulut serta pimpinan perusahaan baik langsung maupun lewat zoom meeting dan live streaming youtube. (ayu)

MANADOPOST.ID– Kabar gembira bagi karyawan dan buruh di Sulut. Apabila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, akan menerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) Oleh pemerintah. Salah satunya berupa uang tunai yang akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Mintje Wattu dalam sosialisasi program JKP yang dilakukan di Luwansa Hotel And Convention Center Manado Selasa (25/5) kemarin.
“Ini sesuai dengan PP No 37 tahun 2021,” ungkapnya.

Lanjutnya, ada 3 manfaat yang nanti akan diterima oleh penerima program ini. “Didalamnya ada pelatihan pekerjaan, akses informasi kerja dan akses bantuan uang tunai,” terangnya.

Menurutnya, salah satu persyaratan yang ada yaitu perusahan harus mengikuti semua program yang dimiliki BPJS.
“Kita saling menjalankan fungsi kontrol masing-masing. Pastikan semua pekerja di perusahaan yang ada sudah memenuhi syarat mendapatkan manfaat dari program ini,” imbuhnya.

Disisi lain Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sulut Erni Tumundo menambahkan program Ini merupakan amanah UUD 1945 pasal 28 ayat 3.
“Yaitu, setiap orang berhak terhadap jaminan sosial secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kami berharap lewat berbagai program yang kami kerjakan bisa bermanfaat seluruhnya,” ujarnya.

Dia melanjutkan dalam PP ini ada 4 permenaker yang disiapkan diantaranya adalah tata cara pendaftaran.
“Selain itu ada rekomendasi posisi iuran,
Pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan dan seterusnya hingga pada manfaat JKP itu sendiri,” terangnya.

Dia menambahkan, program ini tidak berlaku bagi pekerja yang resign atau mengundurkan diri.

“Ada sanksi juga yang disiapkan pemerintah bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan program ini mulai dari sanksi administrasi sampai yang terberat pemberhentian pelayanan publik perusahaan,” ucap dia.

Kata dia, ini pengenalan awal bahwa pemberi kerja wajib melindungi tenaga kerja yang ada lewat program ini.

“Secara teknis akan diatur lewat Permenaker. Ini sedang disiapkan hampir final. Kedepan akan kami sosialisasikan,” terangnya.

Dia berharap perusahaan tidak memberi perlindungan hanya kepada sebagian tenaga kerjanya saja.

“Sekarang dalam proses integrasi data sehingga jika Permenaker sudah keluar akan langsung diterapkan,” pungkasnya.
Diketahui kegiatan diikuti berbagai unsur baik dari Apindo, Kadin, Aprindo, kemudian ada juga seluruh pengurus serikat pekerja serta buruh di Sulut serta pimpinan perusahaan baik langsung maupun lewat zoom meeting dan live streaming youtube. (ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/