32C
Manado
Kamis, 21 Januari 2021

DJP Tegaskan Insentif Pajak Bagi WP, Terobosan Pemulihan Ekonomi

MANADO— Wajib pajak (WP) di Sulut yang belum melaporkan pajaknya akibat dampak pandemi Covid-19 diimbau untuk memanfaatkan insentif pajak yang merupakan kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulutenggomalut Tribowo dalam media gathering yang digelar di swiss belhotel Manado Kamis (26/11), siang tadi. “Dalam rangka ini, insentif-insentif yang dapat dimanfaatkan yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 22 Impor dibebaskan, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen dan pengembalian pendahuluan PPN Restitusi dipercepat,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak (WP) sampai dengan masa pajak Desember 2020. “Bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif memiliki kewajiban yaitu menyampaikan laporan realisasi. Realisasi dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir,” jelasnya.

Kata dia, DJP nantinya akan tetap mengawasi WP apakah telah memenuhi kewajibannya atau belum. “Kami juga telah menerbitkan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Undang-Undang Bea Meterai yang baru ini akan menggantikan UndangUndang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan,” timpanya.

Menurut dia, dengan disahkannya UU ini akan bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan perbaikan tata kelola bea meterai. “Beberapa poin utama dalam perubahan tersebut adalah objek bea materai yang berdasarkan aturan tersebut, tarifnya ditetapkan sebesar sepuluh ribu rupiah dan berlaku mulai 1 Januari 2020,” imbuhnya.

Lanjutnya, selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Dalam undang-undang tersebut terdapat klaster kemudahan berusaha bidang Perpajakan. Latar belakang adanya klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian indonesia, mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, dan perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha,” tandasnya.

Diketahui turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Tri Bowo didampingi oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Joga Saksono, Kepala KPP Pratama Manado Devyanus Christofel Narsizzus Polii, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP) Udji Setiono, Kepala Bagian Umum Daud Suranto, dan Kepala KP2KP Tomohon Binsar Nicolaidos. (asr)

Artikel Terbaru