MANADOPOST.ID—- 2020 lalu, Kementerian Keuangan hanya memberi dana pinjaman dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi senilai Rp19,1 triliun ke pemerintah daerah. Dengan persentase 34,72 persen dari total usulan daerah mencapai Rp55 triliun.
“Usulannya ada dari sekitar 70 pemda, totalnya Rp55 triliun. Tapi yang bisa kita eksekusi 2020 itu hanya sekitar Rp19,1 triliun,” ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.
Prima, sapaan akrabnya, mengatakan seluruh usulan pinjaman dari daerah tak bisa serta merta diterima kementerian karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Misalnya, dari sisi kelayakan proyek yang diusulkan untuk mendapat pinjaman.
Begitu juga dengan kriteria besaran nominal usulan dan lainnya. Bahkan, dari usulan yang diterima pun, saat ini yang sudah dibayarkan baru sekitar Rp9,6 triliun atau 50,26 persen.
“Kenapa ini tidak bisa cepat? Karena kami mendasarkan pada progress, awalnya misal 25 persen, kalau dokumen lengkap, bayar lagi jadi 45 persen. Kalau realisasi (proyeksi) sudah mencapai 75 persen dari fisiknya, baru kemudian dibayar lagi sampai 90 persen,” jelasnya.
Kendati begitu, ia berharap pemberian pinjaman dari pemerintah pusat ke daerah tetap bisa membantu daerah untuk menangani dampak pandemi dan memulihkan ekonomi mereka. Di sisi lain, pemerintah turut memberikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bisa digunakan untuk tujuan yang sama.
“Secara total, realisasi TKDD mencapai Rp233,21 triliun sampai 30 April 2021. Jumlahnya 29,3 persen dari pagu Rp795,5 triliun,” tutupnya. (*)
