27.4 C
Manado
Minggu, 3 Juli 2022

Kuota Internet Mahasiswa Ditanggung Perguruan Tinggi

MANADOPOST.ID–Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam pada 6 April lalu mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pembelajaran online. Diantara tentang pemberian bantuan pulsa kepada mahasiswa. Masing-masing rektor diminta membuat surat keputusan (SK) untuk menjalankannya.

Dalam praktiknya mahasiswa menilai program tersebut tidak berjalan di kampus. Saat dikonfirmasi soal permintaan supaya kampus menyediakan bantuan pulsa untuk mahasiswa dalam pelaksanaan belajar online, Nizam mengatakan sudah memantau di lapangan. ’’Berdasarkan pemantauan sudah berjalan semua,’’ katanya kemarin.

Mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan sebagian besar persoalan biaya internet untuk mahasiswa sudah teratasi. Dia menjelaskan hampir semua perguruan tinggi sudah memberikan bantuan data untuk mahasiswa yang membutuhkan. “Kemendikbud juga sudah bekerja sama dengan sejumlah operator internet untuk memberikan akses internet gratis ke perguruan tinggi. ’Serta paket data yang ramah di kantong mahasiswa,’’ jelasnya.

Nizam juga mengatakan bahwa kondisi di setiap PTN berbeda-beda. Dia mencontohkan di PTN yang kategori satuan kerja (satker) sempat ada kendala pengalihan dana. Sebagai satker mereka sulit mengalihkan dana dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya. Namun kendala tersebut sudah ada solusinya, sehingga relatif tidak ada masalah. Kemudian untuk PTN badan hukum (PTN-BH) sejak awal sudah aktif memberikan dukungan untuk mahasiswanya. Sebab penggunaan dana di PTN-BH lebih fleksibel.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Menurut Nizam masing-masing kampus memiliki skema sendiri dalam memberikan bantuan pulsa atau data internet. Misalnya bantuan diprioritaskan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Seperti mahasiswa peserta program beasiswa Bidik Misi atau yang uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP masuk kategori 1-2 terendah.

Di bagian lain jagat Twitter kemarin juga diramaikan #kemenagprank. Seperti diketahui prank adalah istilah populer untuk sebuah gurauan. Tagar tersebut dipicu kebijakan Kemenag yang membatalkan rencana penerapan diskon UKT untuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kemenag.

Menag Fachrul Razi langsung mengomentari gelombang protes dari mahasiswa melalui Twitter itu. Dia menjelaskan kebijakan diskon UKT dibatalkan karena anggaran mereka dipotong Rp 2,6 triliun. Namun Fachrul mengatakan jajaran Kemenag masih akan membahas kembali rencana diskon UKT tersebut. Dia mengatakan semua pihak harus fair. Saat ini mahasiswa sudah tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikan mahasiswa menerima pelajaran tidak sebanyak kondisi normal. ’’Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian, lalu hanya menerima sebagian (perkuliahan, Red), mestinya tidak sebesar itu bayarannya,’’ jelasnya.

Apalagi mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Di sisi lain dia tidak memungkiri orang tua mahasiswa ada yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. ’’Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu. Apa langkah lain yang bisa dilakukan Bersama,’’ jelasnya.

Sementara itu DPR menyoroti kondisi PTS (perguruan tinggi swasta) yang mengalami kesulitan keuangan. Sebab mahasiswanya kesulitan membayar SPP. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, penyebaran Covid-19 memberikan dampak domino bagi pengelolaan PTS di Indonesia. Sebab, adanya pandemi ini memaksa lembaga pendidikan termasuk PTS untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan system online. Kondisi ini kemudian membuat PTS harus menyediakan berbagai perangkat pembelajaran online, seperti bandwith internet dalam jumlah besar, e-book, video, hingga aplikasi diskusi online berbayar. “Biaya tidak sedikit, sehingga manajemen PTS terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penyelenggaraanya,” ujarnya.

Apalagi, untuk PTS-PTS di daerah-daerah yang selama ini hanya mengandalkan kuliah tatap muka dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Hal ini tentu jadi kendala besar. Covid-19 ini, lanjut dia, juga mempengaruhi keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh para mahasiswa PTS. Pasalnya, banyak orang tua mahasiswa yang kesulitan mengalokasikan anggaran untuk biaya kuliah anak mereka. Kondisi ini disebabkan kondisi ekonomi yang juga ikut terdampak pandemi ini.

”Padahal selama ini, sumber pemasukan utama dari PTS adalah dari biaya kuliah para mahasiswanya,”ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Keadaan ini kemudian turut memberikan dampak lanjutan seperti keterlambatan gaji dosen dan karyawan hingga minimnya dana kegiatan akademik lainnya.

Oleh karenanya, Huda mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merumuskan skema bantuan untuk PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial selama wabah Covid-19. Diakuinya, selama ini pemerintah memang telah memiliki program bantuan bagi PTS melalui skema Program Pembinaan-Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS).

Namun, dalam kondisi saat ini, dia berpendapat bahwa skema ini perlu diperluas dengan mengakomodasi PTS-PTS terdampak wabah covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program. Kemudian, syarat PP-PTS yang selama ini bertumpu pada capaian akademik seperti penyelesaian program akademik tepat waktu, masa studi sesuai kurikulum, minimnya jumlah mahasiswa drop-out dan lainnya juga diminta diperingan. ”Sudah saatnya diperingan persyaratannya dengan memasukkan PTS terdampak covid-19 sebagai objek sasaran program,” sambungnya.

Selain PP-PTS, kata Huda, Kemendikbud juga bisa merumuskan bantuan sosial khusus bagi PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial. Alokasi anggaran bisa diambilkan dari realokasi anggaran yang telah dilakukan oleh Kemendikbud. Dia berharap, kondisi ini bisa menjadi fokus perhatian Kemendikbud sebab selama ini PTS juga telah berkontribusi terhadap upaya mencerdaskan bangsa.(jp/gnr)

MANADOPOST.ID–Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam pada 6 April lalu mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pembelajaran online. Diantara tentang pemberian bantuan pulsa kepada mahasiswa. Masing-masing rektor diminta membuat surat keputusan (SK) untuk menjalankannya.

Dalam praktiknya mahasiswa menilai program tersebut tidak berjalan di kampus. Saat dikonfirmasi soal permintaan supaya kampus menyediakan bantuan pulsa untuk mahasiswa dalam pelaksanaan belajar online, Nizam mengatakan sudah memantau di lapangan. ’’Berdasarkan pemantauan sudah berjalan semua,’’ katanya kemarin.

Mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan sebagian besar persoalan biaya internet untuk mahasiswa sudah teratasi. Dia menjelaskan hampir semua perguruan tinggi sudah memberikan bantuan data untuk mahasiswa yang membutuhkan. “Kemendikbud juga sudah bekerja sama dengan sejumlah operator internet untuk memberikan akses internet gratis ke perguruan tinggi. ’Serta paket data yang ramah di kantong mahasiswa,’’ jelasnya.

Nizam juga mengatakan bahwa kondisi di setiap PTN berbeda-beda. Dia mencontohkan di PTN yang kategori satuan kerja (satker) sempat ada kendala pengalihan dana. Sebagai satker mereka sulit mengalihkan dana dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya. Namun kendala tersebut sudah ada solusinya, sehingga relatif tidak ada masalah. Kemudian untuk PTN badan hukum (PTN-BH) sejak awal sudah aktif memberikan dukungan untuk mahasiswanya. Sebab penggunaan dana di PTN-BH lebih fleksibel.

Menurut Nizam masing-masing kampus memiliki skema sendiri dalam memberikan bantuan pulsa atau data internet. Misalnya bantuan diprioritaskan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Seperti mahasiswa peserta program beasiswa Bidik Misi atau yang uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP masuk kategori 1-2 terendah.

Di bagian lain jagat Twitter kemarin juga diramaikan #kemenagprank. Seperti diketahui prank adalah istilah populer untuk sebuah gurauan. Tagar tersebut dipicu kebijakan Kemenag yang membatalkan rencana penerapan diskon UKT untuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kemenag.

Menag Fachrul Razi langsung mengomentari gelombang protes dari mahasiswa melalui Twitter itu. Dia menjelaskan kebijakan diskon UKT dibatalkan karena anggaran mereka dipotong Rp 2,6 triliun. Namun Fachrul mengatakan jajaran Kemenag masih akan membahas kembali rencana diskon UKT tersebut. Dia mengatakan semua pihak harus fair. Saat ini mahasiswa sudah tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikan mahasiswa menerima pelajaran tidak sebanyak kondisi normal. ’’Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian, lalu hanya menerima sebagian (perkuliahan, Red), mestinya tidak sebesar itu bayarannya,’’ jelasnya.

Apalagi mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Di sisi lain dia tidak memungkiri orang tua mahasiswa ada yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. ’’Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu. Apa langkah lain yang bisa dilakukan Bersama,’’ jelasnya.

Sementara itu DPR menyoroti kondisi PTS (perguruan tinggi swasta) yang mengalami kesulitan keuangan. Sebab mahasiswanya kesulitan membayar SPP. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, penyebaran Covid-19 memberikan dampak domino bagi pengelolaan PTS di Indonesia. Sebab, adanya pandemi ini memaksa lembaga pendidikan termasuk PTS untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan system online. Kondisi ini kemudian membuat PTS harus menyediakan berbagai perangkat pembelajaran online, seperti bandwith internet dalam jumlah besar, e-book, video, hingga aplikasi diskusi online berbayar. “Biaya tidak sedikit, sehingga manajemen PTS terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penyelenggaraanya,” ujarnya.

Apalagi, untuk PTS-PTS di daerah-daerah yang selama ini hanya mengandalkan kuliah tatap muka dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Hal ini tentu jadi kendala besar. Covid-19 ini, lanjut dia, juga mempengaruhi keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh para mahasiswa PTS. Pasalnya, banyak orang tua mahasiswa yang kesulitan mengalokasikan anggaran untuk biaya kuliah anak mereka. Kondisi ini disebabkan kondisi ekonomi yang juga ikut terdampak pandemi ini.

”Padahal selama ini, sumber pemasukan utama dari PTS adalah dari biaya kuliah para mahasiswanya,”ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Keadaan ini kemudian turut memberikan dampak lanjutan seperti keterlambatan gaji dosen dan karyawan hingga minimnya dana kegiatan akademik lainnya.

Oleh karenanya, Huda mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merumuskan skema bantuan untuk PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial selama wabah Covid-19. Diakuinya, selama ini pemerintah memang telah memiliki program bantuan bagi PTS melalui skema Program Pembinaan-Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS).

Namun, dalam kondisi saat ini, dia berpendapat bahwa skema ini perlu diperluas dengan mengakomodasi PTS-PTS terdampak wabah covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program. Kemudian, syarat PP-PTS yang selama ini bertumpu pada capaian akademik seperti penyelesaian program akademik tepat waktu, masa studi sesuai kurikulum, minimnya jumlah mahasiswa drop-out dan lainnya juga diminta diperingan. ”Sudah saatnya diperingan persyaratannya dengan memasukkan PTS terdampak covid-19 sebagai objek sasaran program,” sambungnya.

Selain PP-PTS, kata Huda, Kemendikbud juga bisa merumuskan bantuan sosial khusus bagi PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial. Alokasi anggaran bisa diambilkan dari realokasi anggaran yang telah dilakukan oleh Kemendikbud. Dia berharap, kondisi ini bisa menjadi fokus perhatian Kemendikbud sebab selama ini PTS juga telah berkontribusi terhadap upaya mencerdaskan bangsa.(jp/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/