25.7 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Soal Bansos, Habibie Konsultasi ke KPK

MANADOPOST.ID–Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengikuti video conference denhan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Korsupgah KPK), Jumat, kemarin.

Salah satu yang menarik dikonsultasikan oleh para kepala daerah yakni soal distribusi bantuan sosial (Bansos). Yang salah satu masalahnya adalah penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk distribusi bansos.

Di satu sisi banyak warga terdampak namun tidak terdata di DTKS. Di sisi lain, beragam bantuan baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota hanya akan menumpuk di orang yang itu-itu saja sesuai DTKS.

“Nah ini dibahas tadi, petunjuk dari beliau beliau yang penting bantuannya nyampe (meski non DTKS). Contohnya di Kelurahan Tamalate ada nama Rusli Habibie di situ. Begitu di cek kamu terima? Terima. Jangan sampai datanya tidak jelas, penerima tidak jelas pasti bantuannya juga tidak jelas,” katanya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjutnya, data warga terdampak covid-19 butuh peran aktif desa dan kelurahan. Aparat setempat harus mampu mendata dan memilah mana warga terdampak dan jenis bantuan apa yang akan dan atau sudah dia terima. Warga lain yang belum terbantu akan diintervensi melalui bantuan provinsi.

“Bahkan dari Korsupgah KPK menyampaikan kalau perlu sampai RT RW dipampang itu datanya. Misalnya ada 100 orang, mereka itu siapa saja dan bantuan apa yang sudah didapat. Sehingga ada transparansi,” imbuhnya.

Dia memastikan, pihaknya saat ini sedang bersiap untuk mentransfer anggaran ke kabupaten/kota untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) tahap dua ini penganggarannya bekerjasama dengan kabupaten/kota.

“Sebelum tahap dua dan tiga kami bayarkan, kabupaten kota harus memberikan data dan laporan siapa siapa saja yang sudah menerima bantuan. Sehingga jelas dan terpisah,” tegas Rusli.

Gubernur dua periode itu juga membuka ruang untuk penambahan alokasi bantuan ke kabupaten kota mengingat masih banyak warga retan terdampak yang belum diintervensi. Usulan harus jelas nama orangnya dan belum termasuk dalam penerima bantuan lainnya. (ziz/adv)

MANADOPOST.ID–Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengikuti video conference denhan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Korsupgah KPK), Jumat, kemarin.

Salah satu yang menarik dikonsultasikan oleh para kepala daerah yakni soal distribusi bantuan sosial (Bansos). Yang salah satu masalahnya adalah penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk distribusi bansos.

Di satu sisi banyak warga terdampak namun tidak terdata di DTKS. Di sisi lain, beragam bantuan baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota hanya akan menumpuk di orang yang itu-itu saja sesuai DTKS.

“Nah ini dibahas tadi, petunjuk dari beliau beliau yang penting bantuannya nyampe (meski non DTKS). Contohnya di Kelurahan Tamalate ada nama Rusli Habibie di situ. Begitu di cek kamu terima? Terima. Jangan sampai datanya tidak jelas, penerima tidak jelas pasti bantuannya juga tidak jelas,” katanya.

Lanjutnya, data warga terdampak covid-19 butuh peran aktif desa dan kelurahan. Aparat setempat harus mampu mendata dan memilah mana warga terdampak dan jenis bantuan apa yang akan dan atau sudah dia terima. Warga lain yang belum terbantu akan diintervensi melalui bantuan provinsi.

“Bahkan dari Korsupgah KPK menyampaikan kalau perlu sampai RT RW dipampang itu datanya. Misalnya ada 100 orang, mereka itu siapa saja dan bantuan apa yang sudah didapat. Sehingga ada transparansi,” imbuhnya.

Dia memastikan, pihaknya saat ini sedang bersiap untuk mentransfer anggaran ke kabupaten/kota untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) tahap dua ini penganggarannya bekerjasama dengan kabupaten/kota.

“Sebelum tahap dua dan tiga kami bayarkan, kabupaten kota harus memberikan data dan laporan siapa siapa saja yang sudah menerima bantuan. Sehingga jelas dan terpisah,” tegas Rusli.

Gubernur dua periode itu juga membuka ruang untuk penambahan alokasi bantuan ke kabupaten kota mengingat masih banyak warga retan terdampak yang belum diintervensi. Usulan harus jelas nama orangnya dan belum termasuk dalam penerima bantuan lainnya. (ziz/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/