alexametrics
27.4 C
Manado
Kamis, 26 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

PSBB Gorontalo Berakhir, Perbatasan Sudah Dibuka, Tapi Ada Syaratnya

MANADOPOST.ID– Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo rersmi diakhiri. Dengan begitu sejumlah pembatasan yang berlaku pada masa PSBB, dilonggarkan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengungkapkan bahwa keputusan tidak berlanjutnya PSBB diungkapkan pada rapat terbatas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

“Kesimpulan dari rapat itu, PSBB tidak dilanjutkan. Tetapi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun regulasi dan melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap penerapan protokol kesehatan menghadapi new normal,” sebut Taha.

Sementara itu, lanjutnya, pihaknya telah merancang regulasi untuk syarat akses masuk dari dan ke Gorontalo. Dia memastikan syaratnya cukup ketat untuk dipatuhi oleh setiap warga.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah menerbitkan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 menuju tatanan normal baru di Provinsi Gorontalo.  Adapun syarat untuk bisa masuk ke Gorontalo yakni: penumpang dibatasi 50 persen dari jumlah kapasitas kursi kendaraan/pesawat/kapal.

Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan masker dan menyediakan Hand Sanitizer. Setiap orang masuk Gorontalo harus menunjukkan surat izin keluar masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

“Pengurusan SKIM harus melalui Surat keterangan dari desa/kelurahan asal dan/atau surat tugas dari pimpinan instansi pemerintah BUMN/BUMD/Pelaku usaha; Dan surat sehat dengan melampirkan keterngan hasil rapid test yang dilakukan paling lama tiga (3) hari sebelum keberangkatan, dan persyaratan lainnya dari instansi yang berwenang menerbitkan SIKM,” jelas Habibie.

Tak hanya itu, pelaku perjalanan juga wajib menginstal aplikasi tracking bagi semua orang yang masuk ke wilayah provinsi Gorontalo. Apabila terlanjut berada di gorontalo tanpa SIKM, maka diarahkan kembali ke tempat asal;

Apabila lolos ke Gorontalo tanpa SIKM dan menunjukkan gejalah mirip Covid-19 akan dikarantina selama 14 hari ke tempat yang ditunjuk tim gugus tugas dan selama karantina pemerintah tidak menanggung biaya makan, minum dan kebutuhan dasar pendatang yang masuk tanpa surat izin.

“Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian keluar/masuk Gorontalo dilakukan oleh Satpol PP dengan didampingi Dinas Perhubungan bersama unsur Kepolisian dan TNI,” tutupnya. (ziz/ayu)

MANADOPOST.ID– Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo rersmi diakhiri. Dengan begitu sejumlah pembatasan yang berlaku pada masa PSBB, dilonggarkan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengungkapkan bahwa keputusan tidak berlanjutnya PSBB diungkapkan pada rapat terbatas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

“Kesimpulan dari rapat itu, PSBB tidak dilanjutkan. Tetapi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun regulasi dan melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap penerapan protokol kesehatan menghadapi new normal,” sebut Taha.

Sementara itu, lanjutnya, pihaknya telah merancang regulasi untuk syarat akses masuk dari dan ke Gorontalo. Dia memastikan syaratnya cukup ketat untuk dipatuhi oleh setiap warga.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah menerbitkan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 menuju tatanan normal baru di Provinsi Gorontalo.  Adapun syarat untuk bisa masuk ke Gorontalo yakni: penumpang dibatasi 50 persen dari jumlah kapasitas kursi kendaraan/pesawat/kapal.

Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan masker dan menyediakan Hand Sanitizer. Setiap orang masuk Gorontalo harus menunjukkan surat izin keluar masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

“Pengurusan SKIM harus melalui Surat keterangan dari desa/kelurahan asal dan/atau surat tugas dari pimpinan instansi pemerintah BUMN/BUMD/Pelaku usaha; Dan surat sehat dengan melampirkan keterngan hasil rapid test yang dilakukan paling lama tiga (3) hari sebelum keberangkatan, dan persyaratan lainnya dari instansi yang berwenang menerbitkan SIKM,” jelas Habibie.

Tak hanya itu, pelaku perjalanan juga wajib menginstal aplikasi tracking bagi semua orang yang masuk ke wilayah provinsi Gorontalo. Apabila terlanjut berada di gorontalo tanpa SIKM, maka diarahkan kembali ke tempat asal;

Apabila lolos ke Gorontalo tanpa SIKM dan menunjukkan gejalah mirip Covid-19 akan dikarantina selama 14 hari ke tempat yang ditunjuk tim gugus tugas dan selama karantina pemerintah tidak menanggung biaya makan, minum dan kebutuhan dasar pendatang yang masuk tanpa surat izin.

“Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian keluar/masuk Gorontalo dilakukan oleh Satpol PP dengan didampingi Dinas Perhubungan bersama unsur Kepolisian dan TNI,” tutupnya. (ziz/ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/