31C
Manado
Minggu, 7 Maret 2021

Kasus DPRD Manado Periode 2014-2019 `Mangkrak`

MANADOPOST.ID-Dugaan korupsi legislator DPRD Kota Manado periode 2014-2019 didesak untuk dituntaskan. Pasalnya kasus yang merugikan negara Rp6 miliar tersebut, telah bergulir cukup lama dan dinilai kini mulai ‘mangkrak’.

Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi ketidakwajaran ini, adalah penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Manado periode 2014-2019. Yang dibayarkan pada TA 2017 dan Tahun Anggaran 2018 kepada 3 orang pimpinan dan 37 anggota DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah kota Manado.

Ditegaskan pakar hukum Dr Ralfie Pinasang SH MH, kasus ini harus terus diusut. “Menurut saya telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Tidak boleh dihentikan. Karena sudah pada level penyidikan, artinya sudah menemukan 2 alat bukti, sehingga telah ada penetapan tersangka oleh penyidik kejaksaan,” tegasnya.

“Dan kami mendorong setelah itu, penyidik harus melengkapi berkas penyidikan tersebut untuk segera menyatakan P2. Artinya perkara sudah siap dilimpahkan kepada Jaksa penuntut,” tambahnya.

Sebagai pengamat korupsi dan publik, tegas Pinasang, hal ini menjadi pertanyaan. Mengapa perkara ini belum dinyatakan P21 oleh jaksa penyidik.

“Ada apa? Padahal perkara ini adalah perkara uang rakyat dan sudah memenuhi syarat disebut perbuatan melawan hukum pidana. Karena telah merugikan keuangan negara, dimana anggota dewan tersebut sudah mengetahui, bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum. Sehingga ketika mereka sudah tau bertentangan dengan hukum, kemudian melakukannya hal ini, sangat jelas ada unsur kesengajaan,” terangnya menambahkan sekalipun sudah ada pengembalian dari beberapa anggota dewan, namun proses penyidikan tetap harus terus berjalan.

“Seperti informasi melalui media yang kami dapat data-nya, yang menerima hampir semua (legislator periode lalu). Termasuk pimpinan DPRD kota Manado periode 2014-2019. Hal ini tentu mengundang pertanyaan kami dan publik, karena sebagai anggota dewan, terlebih pimpinan dewan,” terangnya.

Sebab mengetahui penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, pimpinan dan anggota DPRD Manado periode tahun 2014-2019, yang dibayarkan pada TA 2017 dan TA 2018.

“Harusnya jangan diterima. Karena mereka sudah tau hal tersebut bertentangan dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Juga UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara serta UU nomor 31 tahun 1999 dan perubahanhannya UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif oimpinan dan anggota DPDR, terutama lebih khusus PP 18 tahun 2017 dan mengetahui menerima sesuai standar. Sehingga Kejaksaan harus memproses kasus ini, karena telah menjadi perhatian publik,” tegasnya lagi.

Dia juga berharap, penyidik kejaksaan Negeri Manado, tetap terus dilanjutkan. “Berhubung dugaan kasus korupsi ini telah menjadi perhatian publik, tentu tidak boleh dihentikan. Karena ketika dihentikan atau belum berproses sesuai ketentuan berlaku, maka publik akan melakukan praperadilan terhadap kasusi ini,” tambanya.

Sementara itu, Kajari Manado Maryono SH MH mengatakan, bahwa penyidikan akan dilanjutkan setelah proeses Pilkada selesai. “Penyidikan masih sementara pending, sampai ada pelantikan definitif Walikota dan Wakil Walikota yang baru,” singkatnya saat dikonfirmasi Manado Post.(gnr)

Artikel Terbaru