alexametrics
26.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Pengadaan Wastafel Rp41,2 Miliar? Polda Diminta Usut Tuntas Potensi Korupsi

MANADOPOST.ID – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung langkah Polda Aceh dalam mempercepat pengusutan kasus pengadaan wastafel (tempat cuci tangan) senilai Rp41,2 miliar.

“Kami mendukung langkah Polda Aceh untuk melakukan percepatan pengusutan kasus tersebut, ini menjadi penting dan kita apresiasi sehingga kepastian hukum terhadap pelaku benar-benar dapat berlaku. Apalagi status sudah ditingkatkan ke penyidikan,” kata Koordinator LSM MaTA Aceh Alfian dalam keterangan tertulis diterima di Meulaboh, Sabtu.

Menurutnya, proyek pengadaan wastafel yang sedang diusut Polda Aceh tersebut sumber anggarannya APBA Tahun 2020 dengan status refocusing karena situasi saat itu negara dalam keadaan bencana COVID-19.

Sebelumnya, Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh meningkatkan pengusutan dugaan korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dengan anggaran Rp41,2 miliar ke tahap penyidikan.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Jumat (4/3), mengatakan peningkatan status penanganan kasus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Status hukum kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ada dua alat bukti ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara,” kata Kombes Pol Winardy.

Alfian menilai dalam kasus ini Polda Aceh dapat menggunakan pasal 2, sesuai dengan UU No 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku.

Pada ayat (1) disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. ayat (2).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Mengingat anggaran bersumber refucusing APBA 2020 untuk penanganan COVID-19, artinya negara dalam keadaan bencana jadi kalau ada yang korupsi dapat dijerat dengan hukuman mati sehingga ada efek jera, rasa keadilan, dan jalannya aturan pemberantasan korupsi yang sudah berlaku.

“Kalau pelaku dijerat dengan hukuman mati maka menjadi “ilmu pengetahuan” bagi seluruh Indonesia, artinya negara tegas terhadap kasus ini,” katanya.

Alfian mengatakan kemungkinan kerugian negara dalam kasus tersebut diduga sangat besar karena berdasarkan informasi yang diterima, banyak tempat wastafel yang sudah dipasang pada tahun 2020 kini tidak berfungsi.

Alfian menegaskan pihaknya percaya kepada Kapolda Aceh untuk menyelesaikan kasus ini secara utuh.

“Artinya siapa pun yang terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya atas bencana tersebut,” demikian Alfian. (Antara)

MANADOPOST.ID – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung langkah Polda Aceh dalam mempercepat pengusutan kasus pengadaan wastafel (tempat cuci tangan) senilai Rp41,2 miliar.

“Kami mendukung langkah Polda Aceh untuk melakukan percepatan pengusutan kasus tersebut, ini menjadi penting dan kita apresiasi sehingga kepastian hukum terhadap pelaku benar-benar dapat berlaku. Apalagi status sudah ditingkatkan ke penyidikan,” kata Koordinator LSM MaTA Aceh Alfian dalam keterangan tertulis diterima di Meulaboh, Sabtu.

Menurutnya, proyek pengadaan wastafel yang sedang diusut Polda Aceh tersebut sumber anggarannya APBA Tahun 2020 dengan status refocusing karena situasi saat itu negara dalam keadaan bencana COVID-19.

Sebelumnya, Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh meningkatkan pengusutan dugaan korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dengan anggaran Rp41,2 miliar ke tahap penyidikan.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Jumat (4/3), mengatakan peningkatan status penanganan kasus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Status hukum kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ada dua alat bukti ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara,” kata Kombes Pol Winardy.

Alfian menilai dalam kasus ini Polda Aceh dapat menggunakan pasal 2, sesuai dengan UU No 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku.

Pada ayat (1) disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. ayat (2).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Mengingat anggaran bersumber refucusing APBA 2020 untuk penanganan COVID-19, artinya negara dalam keadaan bencana jadi kalau ada yang korupsi dapat dijerat dengan hukuman mati sehingga ada efek jera, rasa keadilan, dan jalannya aturan pemberantasan korupsi yang sudah berlaku.

“Kalau pelaku dijerat dengan hukuman mati maka menjadi “ilmu pengetahuan” bagi seluruh Indonesia, artinya negara tegas terhadap kasus ini,” katanya.

Alfian mengatakan kemungkinan kerugian negara dalam kasus tersebut diduga sangat besar karena berdasarkan informasi yang diterima, banyak tempat wastafel yang sudah dipasang pada tahun 2020 kini tidak berfungsi.

Alfian menegaskan pihaknya percaya kepada Kapolda Aceh untuk menyelesaikan kasus ini secara utuh.

“Artinya siapa pun yang terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya atas bencana tersebut,” demikian Alfian. (Antara)

Most Read

Artikel Terbaru

/