31 C
Manado
Selasa, 20 Oktober 2020

Polda Beber Sanksi Tegas Penyebar Hoax UU Cipta Kerja

MANADOPOST.ID—Polemik pengesahan UU Cipta Kerja terus berlanjut. Ditambah dengan berita hoax yang banyak tersebar. Seakan jadi bumbu pelengkap. Kepolisian pun tak tinggal diam. Terkait berita bohong soal UU Cipta Kerja. Halnya jika terjadi di Bumi Nyiur Melambai. Baik para pembuat dan penyebar. Ada sanksi dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra, melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abast menegaskan, kepolisian berupaya meluruskan berita yang tersebar di masyarakat. Hal ini agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat.

“Berita hoax yang berkembang yang cederung menyesatkan publik, terkait dengan UU Cipta Kerja. Kita juga meluruskan terkait dengan informasi bohong atau berita hoax. Agar masyarakat dapat kabar yang benar-benar akurat. Bukan mendapat informasi palsu dan berita bohong. Ini yang kita lakukan,” tegasnya saat dihubungi semalam.

Dia juga menegaskan, sanksi jelas menanti, bagi penyebar berita hoax. “Sanksinya sudah jelas. UU ITE ada. Penyebar berita hoax dapat dipidana. Ada sanski hukum dapat dipidana. Baik pembuat, penyebar berita bohong. Tentunya kalau ada yang menyebarkan berita bohong, kita (Kepolisian) akan tindaklanjuti. Proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” terangnya.

Untuk itu, Abast menghimbau masyarakat bijak dalam menggunakan medsos. Sebab saat ini, banyak sekali berita yang belum tentu kebenarannya. “Utamanya berita terkait UU Cipta Kerja. Yang isinya adalah informasi paslu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kami Polda Sulut mengharapkan kepada seluruh masyarakat, untuk bijak dalam menggunakan medsos,” terangnya mengajak seluruh masyarakat Sulut, untuk tidak turut menyebarkan berita bohong terkait UU Cipta Kerja.

“Karena hal ini hanya akan membawa kerugian bagi penyebar berita Hoax. Dan dapat dipidana. Maka saya mengajak masyarajat Sulut, marilah mulai dari diri sendiri, berhenti atau stop menyebarkan berita bohong UU Cipta Kerja. Ciptakan selalu suasana yang aman dan damai. Mari jaga dan rawat Indonesia,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pengamat Hukum Toar Palilingan MH, menilai aksi menolak UU Cipta Kerja sah saja. Namun dalam situasi saat ini, dapat melanggar protokol kesehatan. “Saat pandemi begini, sebenarnya ada larangan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Baik kampanye maupun kegiatan masyarakat yang bersifat kerumunan, orang jumlahnya dibatasi,” katanya.

“Aksi demo menentang persetujuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sah-sah saja. Ini sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan buruh atau pekerja. Karena hal- hal yang lebih teknis akan diatur lebih lanjut, melalui PP dan seterusnya. Sehingga aspirasi aksi demo, bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah, untuk penyusunan peraturan pelaksanaannya,” tambahnya.

Lanjutnya, Presiden sudah merespon aksi demo yang berlangsung di semua Ibukota Provinsi di Indonesia. Menurutnya, sikap pemerintah sangat jelas. Pun ada 35 PP dan 5 Perpres disiapkan Presiden dalam 3 bulan kedepan. “Bahwa yang merasa kepentingannya dirugikan, dipersipahkan mengajukan jidicial review UU Ciptaker ke MK,” terangnya menambahkan diduga ada perusuh yang bergabung dengan aksi demo.

“Dibalik aksi demo mahasiswa yang murni, menyuarakan aspirasi kaum buruh, ternyata juga sudah bergabung para perusuh dengan agenda tersendiri. Mungkin dengan memanfaatkan situasi yang ada, antara lain dengan melakukan aksi-aksi anarkis. Baik terhadap fasum maupun kendaraan aparat kepolisian,” katanya.

Terlebih dalam situasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Tentu kondisi ini harus di ambil tindakan tegas oleh aparat. Agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi dii banyak daerah, sedang dilaksanakan Pilkada. Tentu membutuhkan suasana keamanan yang kondusif, termasuk disiplin protokol kesehatan,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyampaikan sikap atas aksi demo.

Menurut Mahfud, pemerintah menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Termasuk yang terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja. Namun, pemerintah tidak bisa terima apabila semua itu dibarengi tindakan di luar batas yang mengganggu ketertiban umum.

”Tindakan itu jelas merupakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan,” tegas Mahfud. Dia memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas untuk menindak pelaku yang melanggar aturan dalam demo tersebut. ”Atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” kata dia.

Pemerintah juga memastikan memproses hukum semua pihak yang terlibat. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi pihak-pihak di balik aksi tersebut juga bakal dikejar. ”Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Semestinya, lanjut Mahfud, ketidaksetujuan terhadap UU Cipta Kerja disalurkan melalui mekanisme konstitusi. Mahfud juga kembali menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan untuk menyengsarakan. ”Melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha,” ungkap dia.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang dialog terkait dengan polemik UU Ciptaker. Bukan hanya di level pusat, ruang dialog tersebut juga harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) dan DPRD. ”Karena aksi (penolakan UU Ciptaker) tersebar di seluruh Indonesia,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Komnas HAM menyebutkan bahwa semakin banyak ruang dialog yang dibangun, akan semakin banyak pula kanal yang bisa digunakan massa untuk meluapkan gagasannya kepada pihak pemerintah dan wakil rakyat. ”Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas didasarkan prinsip transparansi,” imbuh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.(ctr-02/gnr)

-

Artikel Terbaru

Giring Ajak Pilih Olly-Steven

MANADOPOST.ID—Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatukan tekad memenangkan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw di Pilgub 2020. Tak tanggung-tanggung, Pelaksana Tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesha hadir di Manado.

Demi Bolsel, Iskandar-Deddy Ubah Lawan Jadi Teman

MANADOPOST.ID—Pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) kian menarik saja. Sebab hampir dipastikan seluruh elemen masyarakat pesisir selatan BMR ini, mendukung

Gorango Community Menangkan OD-AA

MANADOPOST.ID—Calon Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) dan calon Wali Kota Manado Andrei Angouw (AA) menghadiri peresmian Rumah Relawan Gorango Community di Paal II Manado.

ODC Perkuat SB-RG di Boltim

MANADOPOST.ID—Kehadiran Olly Dondokambey Center (ODC) di bawah komando Ketum Ferry Wowor di Boltim, menambah kekuatan paslon Drs H Suhendro Boroma MSi-Drs Rusdi Gumalangit (SB-RG).

Money Politics Naik, Modus Sembako Uang Tunai

MANADOPOST.ID—Sejumlah pelanggaran diduga terjadi selama tahapan pilkada, yang saat ini sementara berlangsung di Sulawesi Utara (Sulut). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut membeber, sudah ada aduan masuk dari 15 kabupaten/kota.