28 C
Manado
Kamis, 26 November 2020

KPK: Meski Kerugian Negara Balik, Kita Ambil Orangnya

MANADOPOST.ID—Kasus kelebihan bayar tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Manado masuk radar supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kasus yang menyeret sekira 40 legislator Kota Tinutuan periode 2014-2019 ini, masih meninggalkan tanda tanya.

Diketahui, kasus dugaan tuntutan ganti rugi (TGR) ini merugikan keuangan negara sekira Rp6 miliar pada periode tahun anggaran September sampai Desember 2018, serta periode tahun anggaran 2019.

Dan dari informasi terakhir bulan Juli lalu, penyidik Kejari Manado sudah memeriksa beberapa pihak terkait. Baik dari unsur pimpinan dan anggota serta dari pemda. Bahkan sudah ada yang melakukan pengembalian kerugian negara. Melunasi ataupun dengan cara mencicil.

Ditegaskan Wakil Ketua KPK RI Nawawi Ponolango, bahwa pengembalian kerugian negara, tidak meluputkan seseorang dari proses hukum. Dia mencontohkan halnya terjadi di beberapa daerah lain yang ditanani KPK.

“Sekarang kami masih menangani pengembangan dari kasus-kasus Gubernur Sumatera Utara yang lama. Itu sampai sekarang kami masih ngambi-ngambil (periksa, red), delapan, delapan anggota DPRD itu. Itu karena kebagian gitu, kecipratan gitu,” tegasnya saat berkunjung ke GRHA Pena Manado Post pekan lalu.

Dia menambahkan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Sebab menurut Nawawi, pengembalian kerugian negara hanyalah faktor yang meringankan saat persidangan nanti.

“Dan ada yang sudah mengembalikan. Tapi tetap ngga, kita ambil juga dia tetap. Jadi pengembalian itu, hanya kemudian kita perhitungkan, ketika barangkali Hakim mempertimbangkan soal hukuman dan juga tidak akan membebani lagi dengan uang pengganti. Karena kan dia sudah kembalikan uang itu. Jadi hanya supaya tidak lagi dibebani uang pengganti dan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi,” terangnya.

Lanjut Nawawi, kasus seperti ini biasanya akan menyeret banyak nama dan pihak. “Tapi belajar dari kasus Medan itu. Yang sampai sudah berapa. Pokoknya kita ngambil, delapan, delapan aja mereka itu. Begitu juga Malang. Malang itu hampir habis semua. Itu semua kecipratan yang seperti itu. Ini kalau memang ada Sulut yang seperti itu. Biasanya yang seperti itu jamaah,” ungkapnya, menambahkan supervisi dapat dilakukan, jika tidak ada tidak lanjut dari aparat penegak hukum (APH) terkait.

“Setelah ada Perpres 102 tahun 2020 tentang supervisi KPK. Kita tanyakan kepada mereka (Kejaksaan) seperti apa kelanjutannya itu. Kalau tidak lanjut, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin kita masih bicara supervisi dulu dengan mereka sampai pada penelaan kasus. Tapi pada tingkatan terakhir, kita ambil alih,” terangnya.

Tambahnya, KPK berbeda dengan APH lainnya. “Kita sedikit berbeda dengan kepolisian. Kemarin mereka di masa-masa yang seperti ini. Mereka menangguhkan penanganan perkara-perkara tipikor, karena lagi menghadapi (Covid-19). Tapi kami tidak. Kalau memang ada kami akan langsung (tangani),” terangnya.

Sementara itu, pengamat hukum Toar Palilingan MH mengatakan, berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 pasal 178 ayat 3 diatur, bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun harus sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada pasal 17 ayat 2.

“Tunjangan pimpinan dan angora DPRD Manado periode lalu pada tahun 2018, oleh pihak badan pemeriksa keuangan telah dinyatakan adanya kelebihan bayar. Dan masalahnya kemudian muncul lagi temuan, dimana ada item-item lain yang ikut terbayar pada tunjangan transportasi dan Perumahan tersebut,” terangnya menambakan sehingga BPK merekomendasikan untuk pengembalian kelebihan bayar tersebut, melalui mekanisme TGR.

“Sebenarnya pihak Kejaksaan juga disamping melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, juga berupaya membantu proses pengembalian selisih kelebihan bayar sesuai rekomendasi BPK. Melalui beberapa kali kesempatan kepada DPRD periode lalu. Diminta kembalikan uang selisih lebih pembayaran tersebut, guna memenuhi tindak lanjut temuan kesalahan administrasi, agar tidak berpotensi menjadi tindak pidana,” katanya.

Tambah Akademisi FH Unsrat ini, pendekatan penyelesaian atas kasus tersebut, tidak selamanya pada ranah penindakan. “Sehingga terkesan kasusnya mangkrak. Padahal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan guna penyelamatan keuangan negara, juga merupakan kebijakan stategis. Bagaimana kelanjutannya kita serahkan saja pada pihak yang berkompeten,” pungkasnya.(ctr-02/gnr)

-

Artikel Terbaru

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Internet Desa Lambat

MANADOPOST.ID—Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan internet desa di 101 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe lambat. Diketahui, anggaran pengadaan internet desa sebesar Rp 6,06 miliar.

AHY Datang, Makassar Membiru

MAKASSAR—Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melanjutkan Gerilya Nusantaranya. Kali ini Ketum AHY turun langsung ke Makassar untuk meyakinkan partainya kompak dan solid memenangkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman).  

CPNS 2019 Jalani Magang

MANADOPOST.ID--Mulai awal Desember 2020, 232 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu formasi tahun 2019 akan dikumpul Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu.

Mimpi Menjadi Nyata Bersama JKN-KIS

MANADOPOST.ID—Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bea Cukai Musnakan Rokok dan MMEA Ilegal, Nilainya Capai Rp1,1 Miliar

MANADOPOST.ID— Rabu (25/11) kemarin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Wilayah Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Manado dan Bitung di Kantor KPPBC Manado