alexametrics
31.4 C
Manado
Minggu, 29 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Kajati Sulut Resmikan 4 Rumah Restorative Justice: Kota Manado, Minut, Talaud, Minsel

MANADOPOST.ID-Selasa (12/04/2022) Bertempat di Kantor Kecamatan Sario Kota Manado, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton,SH,MH menghadiri dan meresmikan Rumah Restorative Justice di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Selatan.

 

Dalam sambutannya, Kajati Sulut menjelaskan Kejaksaan sebagai penegak hukum terutama dalam bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat. Oleh karena itu kejaksaan harus bertransformasi dalam setiap perkembangan zaman. Penegakan hukum tidak dilaksanakan secara statis melainkan harus dilaksanakan secara dinamis dan progresif. Kita tahu saat ini kita bekerja di tengah keterbatasan karena pandemi covid-19. Namun hal tersebut bukan menjadikan kita lemah dan pasrah pada keadaan. Namun kondisi tersebut harus membuat kita lebih kreatif dalam mengatasi keterbatasan. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan-terobosan hukum yang bisa menjadikan penegakan hukum berjalan efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

“Salah satu wujud dari terobosan hukum tersebut adalah melalui keadilan restorative atau yang dikenal dengan restorative justice adalah penyelelsaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Munculnya ide keadilan restorative dilatar belakangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang bukan karena orang tersebut jahat. Namun karena desakan kemiskinan,” ungkap Kajati.

 

“Himpitan tuntutan hidup yang mengakibatkan sesorang tersebut tidak mempunyai pilihan selain melakukan tindak pidana. Hal-hal seperti inilah yang mengusik hati nurani kita. Penyelesaian/kepastian hukum tindak pidana tidak lagi hanya dilakukan melalui persidangan dan menganggap penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar, namun masih ada langkah untuk menyelesaikan hal tersebut lebih bijak dan lebih berhati nurani yaitu dengan menerapkan keadilan restorative,” ulasnya lagi.

 

Adapun kriteria Tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restorative dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

 

“elama ini penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorative dilakukan di kantor-kantor kejaksaan di seluruh indonesia, namun hal itu dirasa masih ada jarak antara penegak hukum dengan masyarakat, maka untuk lebih mendekatkan proses penyelesaian tindak pidana di masyarakat dan untuk lebih memasyarakatkan. Jaksa Agung RI membuat ide untuk membentuk rumah restorative justice di setiap daerah. Dimana rumah resiorative justice tersebut berfungsi sebagai tempat untuk bermusyawarah dalam rangka mencari solusi dan penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. sebagaimana kebiasaan luhur yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan musyawarah untuk mufakat,” ulas Kajati.

 

“Semoga rumah restorative justice ini benar-benar menjadi suatu tempat yang nyaman untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, sehingga hukum pidana menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan tindak pidana (ultimum remedium). Saya juga berpesan untuk para jaksa agar menjaga kepercayaan pimpinan dengan melaksanakan keadilan restorative secara professional dan proporsional, sehingga keadilan restorative ini benar-benar dirasa manfaatnya oleh mesyarakat. Lakukan proses penegakan hukum dengan berhati nurani karena hal tersebut tidak kita dapati di dalam teori.”

 

“Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohim, saya resmikan rumah restorative justice di kota Manado, di Kabupaten Minahasa Utara, di Kabupaten Minahasa Selatan dan di Kabupaten Kepulauan Talaud,” pungkas Kajati Edy Birton.

 

Dalam Peresmian ini juga, Walikota Manado Andrei Angouw hadir dan memberikan sambutan, dalam sambutannya Walikota Manado menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kajati Sulut dan Wakajati, beserta seluruh jajaran di Kejati Sulut dan ibu Kajari Manado beserta seluruh jajaran atas inisiatif untuk membuat rumah restorative justice di kota Manado ini dan dibeberapa daerah lainnya.

 

“Ini sangat sesuai dengan nilai nilai dan semangat bangsa indonesia bahwa kita ini bangsa yang bergotong royong, bahwa kita ini bangsa yang bermufakat yang di didik dari kecil. Kita harusnya melestarikan budaya kita sendiri yakni budaya bermusyawarah mufakat yang ada pada konstitusi kita. Mari kita bermusyawarah mufakat, nilai ini harus kita gali kembali dan terapkan karna nilai ini adalah ciri khas bangsa indonesia,” pungkas wali kota.

 

Turut serta dalam kunjungan ini Wakajati Sulut Fredy Runtu, SH, Sekda Kota Manado Micler CS Lakat, SH.,MH, Kapolresta Manado Kombes Julianto P Sirait, Ketua DPRD Manado Dra. Altje Dondokambey S.Kep, Ap, Ketua Pengadilan Negeri Manado Muhhamad Alfi Sahrin Usup, SH.,MH, Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry P. Maukar, SH.MH, Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, SH.,MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Eko Prayitno, SH., MH, Kabag TU Reinhard Tololiu, SH.,MH, Para Koordinator dan undangan terkait. Ditempat terpisah, di 3 (tiga) Kabupaten lainnya melalui Sambungan Zoom Meeting juga di hadiri oleh Kajari dan Bupati Kabupaten Minut beserta Forkompida Kabupaten Minut, Kajari dan Bupati Kabupaten Minsel beserta Forkompinda Kabupaten Minsel serta Kajari dan Wakil Bupati Kabupaten Kep.Talaud beserta Forkopimda Kabupaten Kep. Talaud. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.(gnr)

MANADOPOST.ID-Selasa (12/04/2022) Bertempat di Kantor Kecamatan Sario Kota Manado, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton,SH,MH menghadiri dan meresmikan Rumah Restorative Justice di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Selatan.

 

Dalam sambutannya, Kajati Sulut menjelaskan Kejaksaan sebagai penegak hukum terutama dalam bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat. Oleh karena itu kejaksaan harus bertransformasi dalam setiap perkembangan zaman. Penegakan hukum tidak dilaksanakan secara statis melainkan harus dilaksanakan secara dinamis dan progresif. Kita tahu saat ini kita bekerja di tengah keterbatasan karena pandemi covid-19. Namun hal tersebut bukan menjadikan kita lemah dan pasrah pada keadaan. Namun kondisi tersebut harus membuat kita lebih kreatif dalam mengatasi keterbatasan. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan-terobosan hukum yang bisa menjadikan penegakan hukum berjalan efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

“Salah satu wujud dari terobosan hukum tersebut adalah melalui keadilan restorative atau yang dikenal dengan restorative justice adalah penyelelsaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Munculnya ide keadilan restorative dilatar belakangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang bukan karena orang tersebut jahat. Namun karena desakan kemiskinan,” ungkap Kajati.

 

“Himpitan tuntutan hidup yang mengakibatkan sesorang tersebut tidak mempunyai pilihan selain melakukan tindak pidana. Hal-hal seperti inilah yang mengusik hati nurani kita. Penyelesaian/kepastian hukum tindak pidana tidak lagi hanya dilakukan melalui persidangan dan menganggap penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar, namun masih ada langkah untuk menyelesaikan hal tersebut lebih bijak dan lebih berhati nurani yaitu dengan menerapkan keadilan restorative,” ulasnya lagi.

 

Adapun kriteria Tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restorative dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

 

“elama ini penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorative dilakukan di kantor-kantor kejaksaan di seluruh indonesia, namun hal itu dirasa masih ada jarak antara penegak hukum dengan masyarakat, maka untuk lebih mendekatkan proses penyelesaian tindak pidana di masyarakat dan untuk lebih memasyarakatkan. Jaksa Agung RI membuat ide untuk membentuk rumah restorative justice di setiap daerah. Dimana rumah resiorative justice tersebut berfungsi sebagai tempat untuk bermusyawarah dalam rangka mencari solusi dan penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. sebagaimana kebiasaan luhur yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan musyawarah untuk mufakat,” ulas Kajati.

 

“Semoga rumah restorative justice ini benar-benar menjadi suatu tempat yang nyaman untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, sehingga hukum pidana menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan tindak pidana (ultimum remedium). Saya juga berpesan untuk para jaksa agar menjaga kepercayaan pimpinan dengan melaksanakan keadilan restorative secara professional dan proporsional, sehingga keadilan restorative ini benar-benar dirasa manfaatnya oleh mesyarakat. Lakukan proses penegakan hukum dengan berhati nurani karena hal tersebut tidak kita dapati di dalam teori.”

 

“Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohim, saya resmikan rumah restorative justice di kota Manado, di Kabupaten Minahasa Utara, di Kabupaten Minahasa Selatan dan di Kabupaten Kepulauan Talaud,” pungkas Kajati Edy Birton.

 

Dalam Peresmian ini juga, Walikota Manado Andrei Angouw hadir dan memberikan sambutan, dalam sambutannya Walikota Manado menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kajati Sulut dan Wakajati, beserta seluruh jajaran di Kejati Sulut dan ibu Kajari Manado beserta seluruh jajaran atas inisiatif untuk membuat rumah restorative justice di kota Manado ini dan dibeberapa daerah lainnya.

 

“Ini sangat sesuai dengan nilai nilai dan semangat bangsa indonesia bahwa kita ini bangsa yang bergotong royong, bahwa kita ini bangsa yang bermufakat yang di didik dari kecil. Kita harusnya melestarikan budaya kita sendiri yakni budaya bermusyawarah mufakat yang ada pada konstitusi kita. Mari kita bermusyawarah mufakat, nilai ini harus kita gali kembali dan terapkan karna nilai ini adalah ciri khas bangsa indonesia,” pungkas wali kota.

 

Turut serta dalam kunjungan ini Wakajati Sulut Fredy Runtu, SH, Sekda Kota Manado Micler CS Lakat, SH.,MH, Kapolresta Manado Kombes Julianto P Sirait, Ketua DPRD Manado Dra. Altje Dondokambey S.Kep, Ap, Ketua Pengadilan Negeri Manado Muhhamad Alfi Sahrin Usup, SH.,MH, Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry P. Maukar, SH.MH, Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, SH.,MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Eko Prayitno, SH., MH, Kabag TU Reinhard Tololiu, SH.,MH, Para Koordinator dan undangan terkait. Ditempat terpisah, di 3 (tiga) Kabupaten lainnya melalui Sambungan Zoom Meeting juga di hadiri oleh Kajari dan Bupati Kabupaten Minut beserta Forkompida Kabupaten Minut, Kajari dan Bupati Kabupaten Minsel beserta Forkompinda Kabupaten Minsel serta Kajari dan Wakil Bupati Kabupaten Kep.Talaud beserta Forkopimda Kabupaten Kep. Talaud. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/