32.4 C
Manado
Rabu, 17 Agustus 2022

Sikapi Gelombang Demo, Kodam Merdeka Siagakan Pasukan

MANADOPOST.ID—Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Matondang langsung ‘mengeksekusi’ instruksi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, menyikapi gelombang demo protes pengesahan Omnibus Law.

Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Kav M Jaelani menyebutkan, Pangdam Santos Matondang, telah melanjutkan perintah tersebut kepada semua jajaran Kodam XIII/Merdeka langsung dari ruang Puskodalops Kodam XIII/Merdeka, Rabu (14/10) kemarin saat melakukan video conference.

Isi dari perintah KASAD yaitu terkait tindakan TNI AD yang harus dilakukan terhadap para peserta unjuk rasa (unras). Dipaparkan, yang pertama tidak mengizinkan peserta unras masuk markas atau daerah militer. Tidak memfasilitasi dan atau membantu kepada demonstran apapun bentuknya.

Agar bertindak tegas tetapi sopan kepada para demonstran yang memasuki markas. Menutup gerbang dan tempatkan penjaga di pintu gerbang, serta meningkatkan penjagaan dan menindas tegas para demonstran yang memaksakan diri memasuki area instalasi militer.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Kemudian mengaktifkan pasiaga senior yang memahami perkembangan situasi di sekitar satuannya. Melaksanakan breefing yang tegas dan jelas kepada seluruh anggota, tekankan agar langkah-langkah dipahami dan tidak membangun komunikasi apapun kepada demonstran.

Bantuan kemanusiaan kepada demonstran hanya diberikan kepada korban luka berat, pingsan, atau meninggal dengan catatan semata-mata untuk misi kemanusiaan dan tidak mengizinkan peserta demo lainnya mendampingi secara berlebihan.

Bila ini dilanggar konsekuensinya dapat dikenai pasal 55 KUHP, yaitu pasal penyertaan pidana dan pasal 56 tentang perbantuan pidana. Disbutkan, demonstrasi itu hak sesuai yang diatur dalam undang-undang untuk mengeluarkan pendapat, tetapi wajib izin polisi dalam pelaksanaannya dan tidak boleh menggunakan instansi militer.

Manakala dalam demo ada kekerasan terhadap orang/barang , itu sudah merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 170 KUHP ancamannya 5,5 tahun; Bila sampai luka ringan ancamannya 7 tahun; Bila sampai luka berat ancamannya 9 tahun; Bila sampai meninggal ancamannya 12 tahun.

“Selain itu pak KASAD juga memerintahkan seluruh Panglima Kotama, agar menyiagakan pasukan di satuannya dalam mengantisipasi aksi unras di wilayah masing-masing selama satu minggu ke depan,” tandas Kolonel Jaelani.(gnr)

MANADOPOST.ID—Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Matondang langsung ‘mengeksekusi’ instruksi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, menyikapi gelombang demo protes pengesahan Omnibus Law.

Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Kav M Jaelani menyebutkan, Pangdam Santos Matondang, telah melanjutkan perintah tersebut kepada semua jajaran Kodam XIII/Merdeka langsung dari ruang Puskodalops Kodam XIII/Merdeka, Rabu (14/10) kemarin saat melakukan video conference.

Isi dari perintah KASAD yaitu terkait tindakan TNI AD yang harus dilakukan terhadap para peserta unjuk rasa (unras). Dipaparkan, yang pertama tidak mengizinkan peserta unras masuk markas atau daerah militer. Tidak memfasilitasi dan atau membantu kepada demonstran apapun bentuknya.

Agar bertindak tegas tetapi sopan kepada para demonstran yang memasuki markas. Menutup gerbang dan tempatkan penjaga di pintu gerbang, serta meningkatkan penjagaan dan menindas tegas para demonstran yang memaksakan diri memasuki area instalasi militer.

Kemudian mengaktifkan pasiaga senior yang memahami perkembangan situasi di sekitar satuannya. Melaksanakan breefing yang tegas dan jelas kepada seluruh anggota, tekankan agar langkah-langkah dipahami dan tidak membangun komunikasi apapun kepada demonstran.

Bantuan kemanusiaan kepada demonstran hanya diberikan kepada korban luka berat, pingsan, atau meninggal dengan catatan semata-mata untuk misi kemanusiaan dan tidak mengizinkan peserta demo lainnya mendampingi secara berlebihan.

Bila ini dilanggar konsekuensinya dapat dikenai pasal 55 KUHP, yaitu pasal penyertaan pidana dan pasal 56 tentang perbantuan pidana. Disbutkan, demonstrasi itu hak sesuai yang diatur dalam undang-undang untuk mengeluarkan pendapat, tetapi wajib izin polisi dalam pelaksanaannya dan tidak boleh menggunakan instansi militer.

Manakala dalam demo ada kekerasan terhadap orang/barang , itu sudah merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 170 KUHP ancamannya 5,5 tahun; Bila sampai luka ringan ancamannya 7 tahun; Bila sampai luka berat ancamannya 9 tahun; Bila sampai meninggal ancamannya 12 tahun.

“Selain itu pak KASAD juga memerintahkan seluruh Panglima Kotama, agar menyiagakan pasukan di satuannya dalam mengantisipasi aksi unras di wilayah masing-masing selama satu minggu ke depan,” tandas Kolonel Jaelani.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/