29C
Manado
Minggu, 7 Maret 2021

Dugaan Korupsi Alkes Pemkot Kotamobagu `Mengendap`

MANADOPOST.ID-Penyelidikan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun anggaran 2018 silam, didesak dilakukan secara transparan.

Dalam kasus ini sejumlah pejabat penting di Pemkot Kotamobagu diduga terlibat dalam penyalagunaan anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes). Kasus ini terakhir terdengar perkembangan penyelidikannya, ketika penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut, telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan mark up harga pengadaan alkes. Sehingga tak sesuai spesifikasi.

Di mana pada tahun 2018, Dinkes Kotamobagu menyalurkan alat kesehatan dengan total anggaran Rp10 miliar. Terdiri dari alkes 8 miliar bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan e-katalog Rp2 miliar. Untuk rumah sakit daerah dan puskesmas. Sementara kerugian negara yanh dikembalikan berkisar Rp1 miliar.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast saat dikonfirmasi, belum mau berspekulasi soal perkembangan penyelidikan. “Saya mau koordinasi dulu dengan ditreskrimsus. Apa ada penyelidikan kasus tersebut,” singkat Abast saat dikonfirmasi, kemarin.

Sementara Direskrimsus Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, saat coba ditemui di ruang kerjanya sedang tak berada di lokasi. Ditelpon via nomor seluler, tak merespon.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Eugenius Paransi SH MH, menyampaikan imbauan kepada pimpinan Polda Sulut, untuk mengevaluasi jajaran penyidik yang berada di barisan depan dalam penegakan hukum (law enforcement).

“Kalau terindikasi berkolusi harap ditindak tegas. Komitmen Kapolda untuk bersih-bersih jajarannya perlu dibuktikan, karena Kasus korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk extra ordinary crime,” sebut dia.

Lanjut Paransi, masyarakat tidak dapat mengintervensi kinerja Polda selain Polda sendiri. “Masyarakat tentu berharap ada kepastian hukum. Misalnya kasus-kasus mangkrak. Kalau tidak cukup bukti ya dihentikan, jangan menggantung.

Dan ini ruang transaksional bisa terbuka. Ada Perkap yang mengatur secara berkala adanya pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan kepada pihak pelapor,” tandas Paransi.(*)

Artikel Terbaru