25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Polda Sulut Bergerak Buru Penjahat Pertanahan

MANADOPOST.ID–Genderang perang melawan mafia pertanahan sudah ditabuh kepolisian. Polda Sulawesi Utara (Sulut) mengakui telah mendapat instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Instruksi tersebut juga ditujukan kepada jajaran Polda di semua provinsi. Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Satgas tersebut akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan tugasnya.

“Polda juga telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah di tingkat provinsi, tentunya bekerja sama dengan Agraria atau Badan Pertanahan Nasional,” kata Kombes Ahmad Ramadhan, di Jakarta. Dia menyatakan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah ini sebagai wujud keseriusan Polri. “Dalam upaya menindak secara hukum para mafia pertanahan,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast menegaskan, Polda Sulut dan jajaran sudah menindaklanjuti instruksi Kapolri. Saat ini mulai inventarisir kasus tanah di bumi Nyiur Melambai.

“Dalam program prioritas Kapolri, itu sudah diinstruksikan juga seluruh jajaran, untuk menangani kasus-kasus tanah yang ada. Nah saat ini sudah dilakukan inventarisir oleh kita (Polda Sulut), terkait dengan kasus-kasus tanah yang menjadi tunggakkan,” terang Abast saat dikonfirmasi Manado Post.

Menurutnya percepatan akan dilakukan. Sebab saat ini ada kasus yang sudah selesai. Ada juga yang masih sementara ditangani. “Namun kita melihat apa kekurangan dari penanganan kasus tersebut. Tentunya dengan adanya program prioritas Kapolri ini, kita akan melakukan percepatan. Supaya kasus-kasus ini dapat segera terselesaikan,” ungkapnya.

Dia menegaskan Polda Sulut akan menindaklanjuti instruksi yang ada. “Intinya sudah mulai ditindaklanjuti oleh jajaran. Jadi bukan karena kasus ini kita biarkan sehingga berlarut-larut. Tetap kita lakukan penindakan. Lakukan upaya penyelidikan, penyidikan. Itu tetap dilakukan,” terangnya.

“Tapi terutama dengan adanya program prioritas kapolri, tentu ditindaklanjuti oleh Polda Sulut dan Polres se-jajaran. Untuk segera menuntaskan kasus-kasus tanah yang masih menjadi tunggakan perkara,” tandasnya.

Lantas bagaimana upaya Polres jajaran Polda Sulut? Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot SIK MH mengaku, untuk mafia tanah di wilayah hukumnya sampai saat ini belum terdeteksi.

Namun begitu, ada sejumlah laporan masyarakat yang masuk ke meja kepolisian terkait masalah pertanahan. “Di Tomohon sampai dengan saat ini, belum kita dapati adanya indikasi mafia tanah. Hanya saja, untuk laporan masyarakat soal permasalahan tanah ada juga. Jenis perkara yang dilaporkan terkait sengketa tanah antar keluarga,” ungkap Bambang.

Dilanjutkannya sampai tengah Februari 2021. Polres Tomohon telah mendapatkan aduan perihal masalah tanah sebanyak 7 kasus. “Sampai dengan bulan ini, terhitung sejak Januari lalu, ada 7 laporan polisi (LP) dari yang masuk ke SPKT Polres Tomohon,” pungkas dia.

Senada, Kapolres Sitaro AKBP Hansjen Ratag melalui Wakapolres Kompol Haris Bingku menyampaikan, pihaknya akan menindak tegas para mafia tanah di Bumi Mandolokang. “Apalagi itu yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan dan lainnya. Tentu itu akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Janji yang sama juga ditunaikan Kapolres Sangihe AKBP Tony Susetyo SIK. “Apalagi yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan lainnya itu akan kami tindak tegas,” janjinya.

Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon pun memastikan, siap menindaklanjuti instruksi kapolri dan Presiden Joko Widodo. Pemberantasan mafia tanah bakal gencar dilakukan. “Mafia tanah ini sudah menjadi momok yang merugikan masyarakat, untuk itu Polres Minsel akan berkoordinasi dengan BPN Minsel untuk melakukan upaya-upaya agar mafia ini bisa diberantas,” katanya saat dihubungi Manado Post.

Meski kurang kasus di Minsel, namun Kapolres Sitindaon mengatakan pihaknya akan mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan jika ada laporan terkait masyarakat yang dirugikan akibat mafia tanah.

“Mafia tanah ini harus diberantas. Karena memang sangat merugikan masyarakat. Meski di Minsel sangat jarang ada laporannya, tapi kalau sampai ada laporannya, pasti kita tindaki sampai tuntas,” tukasnya.

Terpisah, Kapolres Mitra AKBP Rudi Harotono juga menegaskan, akan menindak lanjut instruksi soal pemberantasan mafia tanah. “Jika ada laporkan pastikan akan kita kawal dan tindak tegas. Karena namanya masalah mafia, juga berkaitan dengan ranah pidana pasti akan kita tindak lanjuti,” tegas Hartono.

Beralih ke Wilayah BMR. Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso SIK saat diwawancarai oleh wartawan Manado Post mengatakan, sampai saat ini memang belum ada laporan mengenai masalah mafia tanah. “Kalaupun ada kami akan proses seauai aturan yang ada dan akan kami proses hukum,” ungkapnya.

Sebagai aparat penegak hukum, kata kapolres, polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki masyarakat. “Siapa pun yang melindungi para aktor di balik sindikat mafia tanah juga harus ditindak tegas,” tukasnya.

Hala senada juga disampaikan Kapolres Kotamobagu, melalui Kasubag Humas AKP Rusdin Zima. Pun Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto. “Meski Polres Bolsel baru berumur Jagung, pihaknya sangat menseriusi kasus tersebut, dengan mengungkapkan, kasus hingga tuntas. Sampai dengan hari ini, Bolsel sendiri untuk kasus mafia tanah sangatlah kecil,” tegas Kurnianto, ketika ditemui di ruang kerjanya.

Perwira dua melati ini, mengaku hampir rata-rata kasus tanah di wilayahnya tidak memiliki sertifikat. “Karena itu, kepemilikan sah belum bisa dipastikan secara hukum,” ungkapnya. Di sisi lain, Kurnianto menyebutkan pada tahun 2020, pihaknya mengoleksi 4 laporan sengketa tanah. “Dari laporan tersebut, satu sudah selesai, sementara sisanya masih ada gugatan di PTUN, mulai ada titik terang, dan lainnya masih tahap penyelidikan,” jelasnya.

Ditambahkan, orang nomor satu di Polres Bolsel ini, untuk tahun ini pihaknya masih menyelidiki dugaan pemalsuan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). “Kasus ini, lagi diproses oleh pihaknya, di Desa Halabolu, Kecamatan Helumo,” tukasnya.

Penindakan yang sama juga dikatakan Kapolres Minahasa AKBP Henzly Moningkey memastikan pihaknya siap memerangi ‘permainan’ mafia tanah diwilayahnya. Meski masih baru, dia akan fokus memproses jika ada aduan terkait permasalahan tanah. “Saya tentu siap memberantas mafia tanah, bahkan oknum lainnya yang merisaukan di Minhasa. Meski masih baru, saya siap bekerja untuk masyarakat Minahasa apalagi ini kampung halaman saya,” kuncinya.

Pengamat hukum Sulut Toar Palilingan menegaskan, bahwa instruksi Presiden ke Kapolri tentang pemberantasan mafia tanah, hanya mengingatkan kembali. “Sebenarnya kegiatan pemberantasan mafia tanah oleh Polri sudah berjalan dari beberapa waktu, setelah ada mou dengan Menteri ATR Sofyan Djalil. Presiden hanya mengingatkan kembali agar lebih semangat. Bahkan Polda Sulut telah membentuk tim satgas,” tandasnya.(tim mp/gnr)

Artikel Terbaru