31.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Dana Covid-19 Disunat = Hukuman Mati

MANADOPOST.ID– Banderol penanganan Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Pusat di Sulut mencapai Rp404 M. Dana ini tidak boleh disalahgunakan. Berani disunat, diancam hukuman mati.

Ini dikatakan pengamat korupsi, akademisi Unsrat DR Ralfie B Pinasang SH MH. “Dana penanganan Covid-19  tidak boleh disalahgunakan oleh kepala daerah. Karena menurut UU 31/1999 tentang Tipikor dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” katanya.

Ralfie menjelaskan detil keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ayat 2 ini. Yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terutama bagi kepala daerah di Sulut, lanjut Ralfie, diwarning tidak melakukan pelangaran terhadap dana penanggulangan bahaya.

Dana penanggulangan itu meliputi bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, termasuk Covid-19.
Nah. Terhadap pelangaran tersebut, dapat dijatuhkan hukuman mati.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Jadi saya berharap kepala daerah hati hati menggunakan dana tersebut. Tidak boleh menerima suap atau salah dalam mengambil keputusan yang keliru. Seperti menyalahgunakan wewenang tidak sesuai ketentuan menyebabkan keuangan negara dirugikan, dalam hal ini kepala daerah sebagai pejabat negara dapat menerima hukuman mati,” pungkasnya.(*)

MANADOPOST.ID– Banderol penanganan Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Pusat di Sulut mencapai Rp404 M. Dana ini tidak boleh disalahgunakan. Berani disunat, diancam hukuman mati.

Ini dikatakan pengamat korupsi, akademisi Unsrat DR Ralfie B Pinasang SH MH. “Dana penanganan Covid-19  tidak boleh disalahgunakan oleh kepala daerah. Karena menurut UU 31/1999 tentang Tipikor dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” katanya.

Ralfie menjelaskan detil keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ayat 2 ini. Yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terutama bagi kepala daerah di Sulut, lanjut Ralfie, diwarning tidak melakukan pelangaran terhadap dana penanggulangan bahaya.

Dana penanggulangan itu meliputi bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, termasuk Covid-19.
Nah. Terhadap pelangaran tersebut, dapat dijatuhkan hukuman mati.

“Jadi saya berharap kepala daerah hati hati menggunakan dana tersebut. Tidak boleh menerima suap atau salah dalam mengambil keputusan yang keliru. Seperti menyalahgunakan wewenang tidak sesuai ketentuan menyebabkan keuangan negara dirugikan, dalam hal ini kepala daerah sebagai pejabat negara dapat menerima hukuman mati,” pungkasnya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/