30C
Manado
Kamis, 15 April 2021

Kasus Tanah di Sario, Bukti Permainan Mafia, Tuwo: Satu Lahan Dua Sertifikat

MANADO—Keterlibatan mafia tanah atas dugaan penyerobotan lahan di Jalan Ahmad Yani, Manado makin terkuak. Kali ini, komplain datang dari salah satu pihak keluarga yang mengaku punya sertifikat kepemilikan lahan dan bangunan.

Berikut penuturan Dekson Rotti, mewakili keluarga Cathalina Binui pemegang hak guna bangunan sejak tahun 2001 silam. Diketahui awalnya lahan yang kini berdiri Café Corner52 tersebut, merupakan Wisma Sabang. Pada 19 Desember 2001 keluar Surat Penyerahan Tanah/Bangunan Okupasi nomor: 01/1/2001. Yang bertanda tangan pada nomor satu atas nama Manahan Rumahorbo, danrem waktu itu, selanjutnya disebut pihak pertama. Pada nomor dua ada nama Anie Bawole, IRT, alamat Kelurahan Singkil, Manado, di bawahnya terdapat keterangan pemilik tanah dan bangunan okupasi yang terletak di Jl Ahmad Yani 17, nomor 92, Manado, disebut pihak kedua. Dalam surat tersebut terlampir keterangan yang menyebutkan, dengan ini menyatakan telah mengadakan serah terima tanah dan bangunan okupasi Kodam VII/Wrb sebagai berikut; pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua, tanah dan bangunan okupasi Kodam VII/Wrb ex Wisma Sabang kepada pihak kedua berdasar alamat di atas dalam keadaan baik.

Tertulis juga pihak kedua telah menerima penyerahan tanah dan bangunan okupasi dalam keadaan baik. Selanjutnya terlampir pihak pertama telah menerima tanah dan bangunan Ex Wisma Bangka (Mess Cakalele), dari pihak kedua yang terletak di Jl Ahmad Yani, Nomor 92, Manado, sebagai kompensasi penyerahan tanah dan bangunan ex Wisma Sabang. Surat ditandatangani pihak kedua Ani Bawole dan Manahan Rumahorbo. Yang mengetahui Pangdam VII saat itu, A Yahya, Mayor Jenderal.

Padahal pada 12 Desember 1997, ada surat jual beli bangunan di atas tanah hak guna bangunan yang telah gugur. Di mana yang bertanda tangan Hengky Kaunang dan Ani Bawole bertindak sebagai ahli waris dari Lie Bun Yat berdasar kuasa lisan. Selanjutnya disebut pihak pertama (penjual). Lalu ada Ir Cathalina Binui, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (pembeli). Dalam surat yang ditandatangani camat Sario waktu itu, yakni Winston Mentang, pihak pertama; Hengky Kaunang, Ani Bawole, pihak kedua Cathalina Binui, dengan saksi Lurah Sario F Dajoh dan AH Makinggung, tercatat, dengan ini kami (pihak pertama dan kedua, red) sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli bangunan rumah jenis permanen yang didirikan di atas tanah hak guna bangunan nomor 20 yang telah gugur, terletak di Lingkungan V, Kelurahan Sario Tumpaan, Manado.

“Untuk menguatkan kepemilikan, pada tahun 2001 dibuatlah sertifikat hak guna bangunan nomor 25 tahun 2001. Dengan pemegang hak Cathalina Binui. Sertifikat tersebut diteken kepala BPN Manado waktu itu Ir Ronny M Eman SH tertanggal 11 April 2001. Di bawahnya ada keterangan penunjuk yang menyebutkan, tanah negara bekas HGB nomor 20/Sario. Warkah nomor 1191/II/2001,” tandas Dekson Rotti alias Ko Beng.

Nah, anehnya tiba-tiba BPN diduga kembali menerbitkan sertifikat. “Iya, anehnya, Hengky Kaunang sudah ada sertifikat lagi nomor 448 dari BPN tanggal 22 September 2017 pada objek yang sama,” sambung pengacara James Tuwo SH. Tapi menurutnya, sertifikat nomor 448 tahun 2017 tak kuat. “Pasalnya sertifikat milik Cathalina Binui sudah duluan diterbitkan BPN. Bahkan sudah sejak tahun 2001. Sudah sekira 19 tahun lamanya. Kami harap pak kapolda yang telah membentuk satgas mafia tanah, bisa mengungkap persoalan seperti ini. Masa bisa ada dua sertifikat diterbitkan untuk objek lahan yang sama? Ini pasti ada permainan mafia tanah,” sorotnya. “Untuk itu kami minta kepolisian serius dengan persoalan ini. Kasihan kalau korbannya rakyat kecil. Pasti tak bisa berbuat apa-apa,” ungkap Tuwo, pengacara kawakan yang sudah banyak menangani kasus pertanahan. Baik di Manado maupun di luar Sulut.

Lanjut Tuwo, kasus ini telah bergulir di Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulut. “Saat ini sedang ditangani di Harda (Subdit Harta Benda Ditreskrimum Polda Sulut). Kemudian kami dapat info juga sudah diserahkan ke Kejati Sulut, jadi dalam penanganan,” tutupnya.(gnr)

Artikel Terbaru