26 C
Manado
Selasa, 24 November 2020

BDL Klaim Kantongi Payung Hukum

MANADOPOST.ID–Tudingan PT Bulawan Daya Lestari (BDL) di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan penambangan ilegal dibantah.

BDL mengklaim, mereka mengantongi berbagai dokumen dan payung hukum. Kepada koran ini, perwakilan PT BDL, Yance Tanesia membantah berbagai tudingan dan isu miring. Menurutnya, PT BDL bukan ilegal mining. Karena memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  (IUP OP) No.100 Tahun 2011 dengan jangka waktu 10 tahun. Izin ini berlaku sejak diterbitkan  23 Mei 2011.

PT BDL juga telah melakukan proses permohonan perpanjangan IUP di PTSP dengan nomor surat 28/BDL/EXT-VI/2018. Kemudian ada Rekonsiliasi Data IUP tanggal 21 Februari 2019 antara Dinas ESDM Sulut dengan Dirtjen Minerba di Kementrian ESDM Jakarta.

Yance juga membantah BDL menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Dirinya menjelaskan, pihaknya pernah mempunyai TKA yang didatangkan Hadi Pandunata.  Namun sudah kembali ke China.  Sekarang, lanjut Yance, ada investor China yang berminat berkerja sama. Sehingga didatangkanlah empat orang tenaga ahli tambang dan mengambil sampel tanah untuk di laboratorium guna mengetahui tambang PT BDL. Apakah layak diinvestasi atau tidak.

Bahkan Yance mengatakan, investor tersebut telah memiliki Surat Keterangan Melapor (SKM) dari imigrasi untuk melakukan kegiatan. Dengan kata lain, jika BDL nanti bekerja sama dengan investor China tersebut, maka pihaknya akan mengurus IMTA di Dinas Tenaga Kerja.

Dirinya juga mengatakan, foto-foto TKA yang disebarkan tersebut adalah tenaga ahli.  Dan foto tersebut sudah lama. Yance menjelaskan semua izin sudah dilengkapi. Seperti Andal, UKL, UPL, IPPKH dan lain-lain sebagai persyaratan untuk menerbitkan IUP tersebut. Yance juga mengatakan, BDL telah dilakukan evaluasi perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi emas. “Dalam surat evaluasi Pemprov melalui Dinas Kehutanan Sulut, yang dikirim ke pusat, situ telah dijelaskan apa saja kontribusi PT BDL dan apa yang akan dilakukan. Karena itu dokumen kita sangat jelas, dan berkontribusi untuk daerah,” ujarnya.

Yance juga menjelaskan, IPPKH PT BDL, sementara dalam proses perpanjangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Menurutnya, masa berlaku IPPKH PT BDL, sesuai Permen 27/2018 jangka waktu IPPKH pada Pasal 54, IPPKH diberikan paling lama sama dengan waktu perizinan di bidangnya atau IUP.

Untuk itu, menurut Yance, BDL sudah melakukan perpanjang bulan Februari 2019. Juga evaluasi perpanjang 8 Maret 2019 dari Dinas Kehutanan Sulut, dan bukti pembayaran PNBP Maret 2019 untuk penggunaan dan P.B.Kawasan Hutan. Serta monitoring kawasan  hutan 19 November 2019 untuk PT BDL dari Dinas Kehutanan Sulut. “Jadi sebenarnya yang terjadi adalah permasalahan intern. Yang gugatan kami dikabulkan pada Putusan Pengadilan  Kotamobagu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT IPI /Hadi Pandunata. Yang mana penjualan saham dan konpensasi belum dibayarkan dan juga proses perubahan akte PT yang ada sebenarnya untuk mencari investor (perjanjian bersama, red) bukan untuk dimiliki. Karena pak Hadi Pandunata tidak punya dana untuk mengolah tambang kami. Nilai saham 70 persen atau 350 juta baru dibayarkan 100 jt. Kompensasi 24.5 Miliar belum juga dibayarkan. Yang parahnya, bukti perjanjian bersama dipalsukan paraf kami, dan telah terbukti di PN. Dan juga proses pengalihan saham yang ingin dimiliki tidak sesuai dengan UU 4/2009 minerba,” katanya.

Sementara, Kadis Kehutanan Sulut Roy Tumiwa mengakui jika BDL sudah sementara melakukan perpanjangan izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Iya mereka sementara mengurus di Kementerian. Karena memang sesuai aturan, pengurusan izin ada di pusat. Kita di provinsi melakukan evaluasi dan monitoring,” tandasnya.

Tumiwa membenarkan telah menyurati BDL agar menghentikan kegiatan. Sebab IPPKH BDL telah berakhir 10 Maret 2019. Sesuai ketentuan, waktu berakhir maka IPPKH dihapus. “PT BDL dilarang melakukan operasi produksi mineral logal emas dmp dan sarana penunjangnya serta kegiatan di dalam areal IPPKH,” tulis Tumiwa dalam suratnya.(ewa/gel)

-

Artikel Terbaru

SGR-NAP Siap Majukan Dunia Pendidikan Minut

Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) nomor urut 1 dari partai Nasdem dan PKB yakni Shintia Gelly Rumumpe (SGR) dan Netty Agnes Pantouw (NAP), berkeinginan memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Minut.

Jalankan Pemerintahan Sehat dan Bersih, JG-KWL Berikan Pelayanan Optimal ke Masyarakat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut, Selasa (24/11) menggelar debat publik terakhir antar paslon bupati dan wakil bupati Minut.

SGR NAP Tampil Memukau di Debat Publik Terakhir

Calon Bupati Minahasa Utara (Minut) nomot urut 1 yakni Shintia Gelly Rumumpe (SGR) dan Calon Wakil Bupati Netty Agnes Pantouw (NAP), tampil memukau dalam debat publik terakhit yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut, Selasa (24/11).

2 Bulan Telusuri 250 Lingkungan, Ini yang Ditemukan Sonya-Syarif

Dikatakan Sonya S Kembuan, saat memaparkan visi misi pada debat publik ketiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Manado 2020, Manado tenyata tidak seindah yang dilihat.

Wujudkan `Manado Rukun, Cerdas, Indah`, PAHAM Punya 25 Program Realistis

Di debat publik ketiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Manado 2020, Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang berpasangan dengan Harley Mangindaan (PAHAM) menuturkan, jika diizinkan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Kota Manado memilih, maka PAHAM punya solusi untuk selesaikan persoalan Kota Manado melalui visi Manado Rukun, Cerdas, Indah.