27.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Proyek Pemecah Ombak Belum Selesai, Audit Bertentangan Dengan Putusan MK

MANADOPOST.ID— Kasus dugaan korupsi Proyek Pemecah Ombak Likupang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Hal tersebut terungkap saat sidang di Pengadilan Negeri Manado yang dipimpin Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup SH MH terhadap terdakwa Alexander Mozes Panambunan alias Aye bersama tim kuasa hukumnya dalam perkara tindak pidana khusus No 7/PID.SUS-TPK/2021/PN.MND atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021.

Pada putusan MK yakni dihapusnya kata ‘dapat’ agar kerugian negara harus jelas serta memberi kepastian hukum. Artinya kalau pekerjaan sudah selesai dan ada dugaan terjadi penyimpangan maka proses hukum bisa dilakukan dan untuk mencari alat bukti kerugian negara bisa melalui audit investigasi.

Proyek Pemecah Ombak Likupang belum selesai, dan belum diserahkan, bagaimana ada audit penghitungan kerugian negara.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Audit kerugian negara tidak bisa dilakukan, karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/ 2016. Kerugian negara harus nyata dan jelas. Kalau belum selesai, itu tidak nyata. Karena bisa kurang kalau diperbaiki. Bisa nihil kalo sudah dibereskan sesuai waktu. Atau bisa lebih besar jika semakin hari semakin rusak tanpa ada penyelesaian.

Pada pekerjaan yang masih belum selesai/ masa kontrak perlu dikedepankan, agar audit apapun bentuknya termasuk ingin hitung sendiri silahkan saja sepanjang pekerjaan telah berakhir dan dibuktikan melalui Berita Acara/dokumen akhir penyerahan hasil pekerjaan.
Mengapa hitungan belum pasti, karena jika masa pemeliharaan dan serah terima dilakukan, angka kerugian negara bisa berubah bahkan bisa nihil. Hal ini sama saja tidak memberi ruang buat pengusaha, seakan ada kriminalisasi.

Untuk itu, Kuasa Hukum Aye, Stevi Da Costa SH memohon kepada majelis hakim agar berani membuat temuan hukum melalui putusan sela nanti. Sebab, jika telah berbicara kerugian negara, maka proyek tersebut sudah harus diserahkan terlebih dahulu baru dihitung kerugian negaranya. “Kalau bicara kerugian negara, harus ada penyerahan dulu, tapi ini tidak. Jadi saya mohon majelis hakim bisa membuat keputusan yang tepat,” tandasnya.

Ditambahkan Kuasa Hukum Aye, Erik Mingkid SH kepada wartawan, pihaknya mempertanyakan soal tidak dimasukkannya Final Hand Over (FHO) atas tanggapan JPU terhadap nota eksepsi kuasa hukum. “Sebab JPU tidak membahas dalam tanggapan apa yang dieksepsikan jika proyek ini belum finish atau FHO. Pasalnya, proyek sementara jalan, kenapa sudah dapat ditentukan kerugian negaranya? Jadi itu tidak masuk dalam posisi eksepsi,” jelas Mingkid.

Diketahui, sidang yang terbuka untuk umum ini, dipimpin oleh Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup SH MH dan menghadirkan terdakwa Alexander Mozes Panambunan alias Aye bersama tim kuasa hukumnya dalam perkara tindak pidana khusus No 7/PID.SUS-TPK/2021/PN.MND atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021 mengacu sidang sebelumnya pada Rabu 21 April 2021.

Dalam sidang tersebut, JPU Dian Subdiana SH menyampaikan sejumlah tanggapan terkait eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum terkait tanggung renteng, permintaana hukuman perdata, hasil pemeriksaan BPKP dan sebagainya.(ria)

MANADOPOST.ID— Kasus dugaan korupsi Proyek Pemecah Ombak Likupang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Hal tersebut terungkap saat sidang di Pengadilan Negeri Manado yang dipimpin Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup SH MH terhadap terdakwa Alexander Mozes Panambunan alias Aye bersama tim kuasa hukumnya dalam perkara tindak pidana khusus No 7/PID.SUS-TPK/2021/PN.MND atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021.

Pada putusan MK yakni dihapusnya kata ‘dapat’ agar kerugian negara harus jelas serta memberi kepastian hukum. Artinya kalau pekerjaan sudah selesai dan ada dugaan terjadi penyimpangan maka proses hukum bisa dilakukan dan untuk mencari alat bukti kerugian negara bisa melalui audit investigasi.

Proyek Pemecah Ombak Likupang belum selesai, dan belum diserahkan, bagaimana ada audit penghitungan kerugian negara.

Audit kerugian negara tidak bisa dilakukan, karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/ 2016. Kerugian negara harus nyata dan jelas. Kalau belum selesai, itu tidak nyata. Karena bisa kurang kalau diperbaiki. Bisa nihil kalo sudah dibereskan sesuai waktu. Atau bisa lebih besar jika semakin hari semakin rusak tanpa ada penyelesaian.

Pada pekerjaan yang masih belum selesai/ masa kontrak perlu dikedepankan, agar audit apapun bentuknya termasuk ingin hitung sendiri silahkan saja sepanjang pekerjaan telah berakhir dan dibuktikan melalui Berita Acara/dokumen akhir penyerahan hasil pekerjaan.
Mengapa hitungan belum pasti, karena jika masa pemeliharaan dan serah terima dilakukan, angka kerugian negara bisa berubah bahkan bisa nihil. Hal ini sama saja tidak memberi ruang buat pengusaha, seakan ada kriminalisasi.

Untuk itu, Kuasa Hukum Aye, Stevi Da Costa SH memohon kepada majelis hakim agar berani membuat temuan hukum melalui putusan sela nanti. Sebab, jika telah berbicara kerugian negara, maka proyek tersebut sudah harus diserahkan terlebih dahulu baru dihitung kerugian negaranya. “Kalau bicara kerugian negara, harus ada penyerahan dulu, tapi ini tidak. Jadi saya mohon majelis hakim bisa membuat keputusan yang tepat,” tandasnya.

Ditambahkan Kuasa Hukum Aye, Erik Mingkid SH kepada wartawan, pihaknya mempertanyakan soal tidak dimasukkannya Final Hand Over (FHO) atas tanggapan JPU terhadap nota eksepsi kuasa hukum. “Sebab JPU tidak membahas dalam tanggapan apa yang dieksepsikan jika proyek ini belum finish atau FHO. Pasalnya, proyek sementara jalan, kenapa sudah dapat ditentukan kerugian negaranya? Jadi itu tidak masuk dalam posisi eksepsi,” jelas Mingkid.

Diketahui, sidang yang terbuka untuk umum ini, dipimpin oleh Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup SH MH dan menghadirkan terdakwa Alexander Mozes Panambunan alias Aye bersama tim kuasa hukumnya dalam perkara tindak pidana khusus No 7/PID.SUS-TPK/2021/PN.MND atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021 mengacu sidang sebelumnya pada Rabu 21 April 2021.

Dalam sidang tersebut, JPU Dian Subdiana SH menyampaikan sejumlah tanggapan terkait eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum terkait tanggung renteng, permintaana hukuman perdata, hasil pemeriksaan BPKP dan sebagainya.(ria)

Most Read

Artikel Terbaru

/