25.2 C
Manado
Jumat, 12 Agustus 2022

Partisipasi Pemilih di Hongkong Rendah

MANADOPOST.ID – Apatis. Hal tersebut dirasakan oleh mayoritas penduduk Hongkong atas pemilu legislatif yang berlangsung Minggu (19/12). Karena itu mereka enggan memberikan suaranya.

Total kehadiran pemilih hanya 30,2 persen. Itu adalah tingkat kehadiran terendah, baik sejak era kolonial Inggris maupun setelah Hongkong diserahkan ke Tiongkok pada 1997 lalu.

’’Suara saya tidak akan berarti apa-apa karena pada akhirnya orang-orang (pro) Beijing yang menang,’’ ujar seorang akuntan 20an tahun yang memilih tidak memberikan hak suaranya seperti dikutip Agence France-Presse.

Pernyataannya memang tidak salah. Sebab dari 90 kursi, sebanyak 82 di antaranya jatuh ke tangan anggota partai-partai pro-Tiongkok dan pro-kemapanan. Satu kandidat lainnya dari golongan moderat dan tujuh lainnya tidak diketahui latar belakang politiknya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Mayoritas aktivis dan mantan legislator pro demokrasi saat ini tidak diketahui nasibnya. Apakah mereka dipenjara, melarikan diri ke luar negeri atau didiskualifikasi saat mencalonkan diri.

Beberapa aktivis sempat menyerukan agar memboikot pemilu. Mereka juga meminta agar penduduk yang datang tidak mengisi balotnya agar tidak dihitung. Seruan untuk menjadi golput kini dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Sekitar 10 orang ditangkap gara-gara hal tersebut.

Sejatinya dalam pemilu dewan legislatif itu ada 4,5 juta penduduk yang berhak memberikan suara. Tapi yang hadir hanya 1.3 juta saja. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyatakan bahwa rendahnya tingkat pemilih itu karena pandemi. Selain itu dia menuding campur tangan asing dan kelompok anti-Tiongkok yang bertekad menghancurkan Hongkong.

Chief Executive Hongkong Carrie Lam di lain pihak tidak bisa menganalisis mengapa angka partisipasi penduduk rendah. Dia pun membela sistem pemilihan baru yang hanya mengizinkan orang-orang pro-Beijing untuk maju. Mereka menyebutnya dengan istilah patriot.

Dengan sistem ini, kandidat yang dipilih langsung oleh masyarakat hanya 22 persen saja dari sebelumnya 50 persen. Itupun mereka yang boleh maju sudah disaring ketat, demi menghalangi wakil pro demokrasi lolos. Sekitar 40 persen legislator sisanya dipilih oleh Komite Pemilu yang berjumlah 1.500 orang.

Anggota komite itu sudah disaring lebih dulu yang juga berasal dari orang-orang kepercayaan Tiongkok. Sementara sisanya dipilih oleh komite pro-Beijing yang mewakili kelompok industri dan kepentingan khusus.

”Hongkong sekarang kembali ke jalur yang benar, yaitu satu negara dua sistem,” ujar Lam. Itu adalah model yang digunakan Tiongkok untuk memberikan otonomi pada kota-kota tertentu. Hongkong salah satunya. Ia memiliki sistem pemerintahan sendiri layaknya pemerintahan suatu negara. Namun untuk urusan kebijakan luar negeri dan sistem pertahanan, mereka bergantung pada pemerintah pusat.

Dengan adanya aturan sistem pemilihan yang baru, elemen anti-Tiongkok kini telah dikeluarkan dan ketenangan politik kembali dipulihkan diwilayah otonomi khusus tersebut. ”Kita tidak bisa menyalin dan meniru apa yang disebut sistem demokrasi atau aturan negara-negara barat,” tambah Lam.

Pemilihan pemimpin Hongkong yang baru bakal digelar Maret nanti. Lam belum memastikan dia bakal maju atau tidak. Saat ini dukungan untuknya di masyarakat hanya 36 persen. Dia berencana menemui pemerintah pusat di Beijing untuk memastikan apakah akan mendapat dukungan untuk maju periode kedua atau tidak.

’’Ketegangan antara pihak berwenang dan rakyat akan tetap ada untuk waktu yang lama, sementara legislator tidak akan menjadi mediator karena mereka harus mengikuti aturan Beijing,’’ tegas Chung Kim-wah dari Institut Penelitian Opini Publik Hongkong. (Jawa Pos)

MANADOPOST.ID – Apatis. Hal tersebut dirasakan oleh mayoritas penduduk Hongkong atas pemilu legislatif yang berlangsung Minggu (19/12). Karena itu mereka enggan memberikan suaranya.

Total kehadiran pemilih hanya 30,2 persen. Itu adalah tingkat kehadiran terendah, baik sejak era kolonial Inggris maupun setelah Hongkong diserahkan ke Tiongkok pada 1997 lalu.

’’Suara saya tidak akan berarti apa-apa karena pada akhirnya orang-orang (pro) Beijing yang menang,’’ ujar seorang akuntan 20an tahun yang memilih tidak memberikan hak suaranya seperti dikutip Agence France-Presse.

Pernyataannya memang tidak salah. Sebab dari 90 kursi, sebanyak 82 di antaranya jatuh ke tangan anggota partai-partai pro-Tiongkok dan pro-kemapanan. Satu kandidat lainnya dari golongan moderat dan tujuh lainnya tidak diketahui latar belakang politiknya.

Mayoritas aktivis dan mantan legislator pro demokrasi saat ini tidak diketahui nasibnya. Apakah mereka dipenjara, melarikan diri ke luar negeri atau didiskualifikasi saat mencalonkan diri.

Beberapa aktivis sempat menyerukan agar memboikot pemilu. Mereka juga meminta agar penduduk yang datang tidak mengisi balotnya agar tidak dihitung. Seruan untuk menjadi golput kini dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Sekitar 10 orang ditangkap gara-gara hal tersebut.

Sejatinya dalam pemilu dewan legislatif itu ada 4,5 juta penduduk yang berhak memberikan suara. Tapi yang hadir hanya 1.3 juta saja. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyatakan bahwa rendahnya tingkat pemilih itu karena pandemi. Selain itu dia menuding campur tangan asing dan kelompok anti-Tiongkok yang bertekad menghancurkan Hongkong.

Chief Executive Hongkong Carrie Lam di lain pihak tidak bisa menganalisis mengapa angka partisipasi penduduk rendah. Dia pun membela sistem pemilihan baru yang hanya mengizinkan orang-orang pro-Beijing untuk maju. Mereka menyebutnya dengan istilah patriot.

Dengan sistem ini, kandidat yang dipilih langsung oleh masyarakat hanya 22 persen saja dari sebelumnya 50 persen. Itupun mereka yang boleh maju sudah disaring ketat, demi menghalangi wakil pro demokrasi lolos. Sekitar 40 persen legislator sisanya dipilih oleh Komite Pemilu yang berjumlah 1.500 orang.

Anggota komite itu sudah disaring lebih dulu yang juga berasal dari orang-orang kepercayaan Tiongkok. Sementara sisanya dipilih oleh komite pro-Beijing yang mewakili kelompok industri dan kepentingan khusus.

”Hongkong sekarang kembali ke jalur yang benar, yaitu satu negara dua sistem,” ujar Lam. Itu adalah model yang digunakan Tiongkok untuk memberikan otonomi pada kota-kota tertentu. Hongkong salah satunya. Ia memiliki sistem pemerintahan sendiri layaknya pemerintahan suatu negara. Namun untuk urusan kebijakan luar negeri dan sistem pertahanan, mereka bergantung pada pemerintah pusat.

Dengan adanya aturan sistem pemilihan yang baru, elemen anti-Tiongkok kini telah dikeluarkan dan ketenangan politik kembali dipulihkan diwilayah otonomi khusus tersebut. ”Kita tidak bisa menyalin dan meniru apa yang disebut sistem demokrasi atau aturan negara-negara barat,” tambah Lam.

Pemilihan pemimpin Hongkong yang baru bakal digelar Maret nanti. Lam belum memastikan dia bakal maju atau tidak. Saat ini dukungan untuknya di masyarakat hanya 36 persen. Dia berencana menemui pemerintah pusat di Beijing untuk memastikan apakah akan mendapat dukungan untuk maju periode kedua atau tidak.

’’Ketegangan antara pihak berwenang dan rakyat akan tetap ada untuk waktu yang lama, sementara legislator tidak akan menjadi mediator karena mereka harus mengikuti aturan Beijing,’’ tegas Chung Kim-wah dari Institut Penelitian Opini Publik Hongkong. (Jawa Pos)

Most Read

Artikel Terbaru

/