27.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

UMNO Beri Ultimatum Koalisi Perikatan Nasional, Desak Aktifkan Parlemen dalam 14 Hari

MANADOPOST.ID – UMNO memberikan waktu dua pekan kepada koalisi pemerintah Perikatan Nasional (PN) untuk membuka kembali parlemen. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahwa tenggat 14 hari tersebut sudah sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Karena alasan itulah, UMNO mendesak pemerintah untuk menghormati keputusan raja dan para penguasa lainnya. Pemerintah tidak perlu menyatakan akan sesegera mungkin mengaktifkan parlemen atau semacamnya. Cukup patuh saja pada keputusan raja.

”Kegagalan pemerintah untuk melaksanakan keputusan tersebut akan dianggap sebagai bentuk makar dan tidak menghormati institusi penguasa Melayu,” tegas Ahmad Zahid seperti dikutip Channel News Asia. Waktu dua pekan itu terhitung sejak pernyataannya dibuat.

Sejak status darurat diterapkan di Malaysia, parlemen dinonaktifkan. Pemerintah bisa mengambil keputusan apa pun tanpa pembahasan dan persetujuan parlemen. Itu membuat banyak pihak protes karena pemerintah berjalan tanpa kontrol dari wakil rakyat. Oposisi menuding Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin hanya mengulur waktu agar berkuasa lebih lama di saat dukungan untuknya terus menurun.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sejak dua pekan lalu raja memanggil para pemimpin partai dan beberapa tokoh lainnya satu per satu. Rabu (16/6) raja akhirnya mengeluarkan dekrit bahwa parlemen harus diaktifkan lagi untuk membahas peraturan darurat dan rencana pemulihan nasional. Keputusan itu disambut baik oleh para anggota parlemen.

Zahid menegaskan bahwa pertemuan anggota parlemen sangat penting. Masalah yang dihadapi rakyat yang terimbas pandemi Covid-19 dapat dibahas. Selain itu untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Sehari sebelumnya PM Muhyiddin menyatakan telah membentuk komite khusus. Anggotanya adalah pemerintah dan legislator dari oposisi. Tugas komite tersebut ialah melihat masalah-masalah yang dihadapi sebelum sesi rapat parlemen dibuka.

Sementara itu, dari Naypyidaw, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kian menegaskan kekuasaannya. Kemarin dia tiba di Moskow, Rusia, untuk menghadiri konferensi keamanan. Agence France-Presse mengungkapkan bahwa Min menghadiri acara Moscow Conference for International Security itu atas undangan Kementerian Pertahanan Rusia.

Itu adalah kali kedua dia melawat ke luar negeri sejak menggulingkan kekuasaan pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. April lalu dia terbang ke Jakarta untuk menghadiri pembahasan krisis di Myanmar yang digelar negara-negara anggota ASEAN.

Militer Myanmar memiliki dua sekutu utama, yaitu Rusia dan Tiongkok. Dua negara tersebut memilih abstain ketika Majelis Umum PBB (UNGA) Jumat (18/6) menyerukan agar semua negara anggotanya menghentikan aliran senjata ke Myanmar. Selain itu agar militer Myanmar segera mengambil langkah untuk menghentikan kekerasan terhadap demonstran yang menggelar aksi damai.

Sebanyak 119 negara menyetujui resolusi tersebut dan 36 lainnya memilih abstain. Tiongkok dan Rusia termasuk yang abstain. Hanya Belarus yang terang-terangan menolak. Rusia merupakan penyuplai utama senjata di militer Myanmar.

Situasi di Myanmar memang bisa dikatakan jauh dari kata mereda. Aksi massa masih terjadi di mana-mana. Perlawanan penduduk dilakukan dengan cara gerilya. Setidaknya 870 warga sipil telah kehilangan nyawa akibat kebrutalan militer.

Suu Kyi kemarin berterima kasih kepada para pendukungnya yang merayakan ulang tahunnya yang ke-76 pada 19 Juni lalu. Bukan dengan berpesta tentu saja. Melainkan dengan aksi turun ke jalan. Massa memakai bunga di rambutnya seperti penampilan Suu Kyi selama ini.

Kemarin digelar proses dengar pendapat kasus yang menjerat Suu Kyi. Jika junta militer tidak digulingkan, besar kemungkinan Suu Kyi akan mendekam lama di penjara. Pasalnya, tuduhan untuknya terus bertambah seiring dengan waktu. Keadilan hukum untuknya juga dipertanyakan. Sebab, dalam setiap persidangan, jurnalis dilarang masuk. (Jawa Pos)

MANADOPOST.ID – UMNO memberikan waktu dua pekan kepada koalisi pemerintah Perikatan Nasional (PN) untuk membuka kembali parlemen. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahwa tenggat 14 hari tersebut sudah sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Karena alasan itulah, UMNO mendesak pemerintah untuk menghormati keputusan raja dan para penguasa lainnya. Pemerintah tidak perlu menyatakan akan sesegera mungkin mengaktifkan parlemen atau semacamnya. Cukup patuh saja pada keputusan raja.

”Kegagalan pemerintah untuk melaksanakan keputusan tersebut akan dianggap sebagai bentuk makar dan tidak menghormati institusi penguasa Melayu,” tegas Ahmad Zahid seperti dikutip Channel News Asia. Waktu dua pekan itu terhitung sejak pernyataannya dibuat.

Sejak status darurat diterapkan di Malaysia, parlemen dinonaktifkan. Pemerintah bisa mengambil keputusan apa pun tanpa pembahasan dan persetujuan parlemen. Itu membuat banyak pihak protes karena pemerintah berjalan tanpa kontrol dari wakil rakyat. Oposisi menuding Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin hanya mengulur waktu agar berkuasa lebih lama di saat dukungan untuknya terus menurun.

Sejak dua pekan lalu raja memanggil para pemimpin partai dan beberapa tokoh lainnya satu per satu. Rabu (16/6) raja akhirnya mengeluarkan dekrit bahwa parlemen harus diaktifkan lagi untuk membahas peraturan darurat dan rencana pemulihan nasional. Keputusan itu disambut baik oleh para anggota parlemen.

Zahid menegaskan bahwa pertemuan anggota parlemen sangat penting. Masalah yang dihadapi rakyat yang terimbas pandemi Covid-19 dapat dibahas. Selain itu untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Sehari sebelumnya PM Muhyiddin menyatakan telah membentuk komite khusus. Anggotanya adalah pemerintah dan legislator dari oposisi. Tugas komite tersebut ialah melihat masalah-masalah yang dihadapi sebelum sesi rapat parlemen dibuka.

Sementara itu, dari Naypyidaw, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kian menegaskan kekuasaannya. Kemarin dia tiba di Moskow, Rusia, untuk menghadiri konferensi keamanan. Agence France-Presse mengungkapkan bahwa Min menghadiri acara Moscow Conference for International Security itu atas undangan Kementerian Pertahanan Rusia.

Itu adalah kali kedua dia melawat ke luar negeri sejak menggulingkan kekuasaan pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. April lalu dia terbang ke Jakarta untuk menghadiri pembahasan krisis di Myanmar yang digelar negara-negara anggota ASEAN.

Militer Myanmar memiliki dua sekutu utama, yaitu Rusia dan Tiongkok. Dua negara tersebut memilih abstain ketika Majelis Umum PBB (UNGA) Jumat (18/6) menyerukan agar semua negara anggotanya menghentikan aliran senjata ke Myanmar. Selain itu agar militer Myanmar segera mengambil langkah untuk menghentikan kekerasan terhadap demonstran yang menggelar aksi damai.

Sebanyak 119 negara menyetujui resolusi tersebut dan 36 lainnya memilih abstain. Tiongkok dan Rusia termasuk yang abstain. Hanya Belarus yang terang-terangan menolak. Rusia merupakan penyuplai utama senjata di militer Myanmar.

Situasi di Myanmar memang bisa dikatakan jauh dari kata mereda. Aksi massa masih terjadi di mana-mana. Perlawanan penduduk dilakukan dengan cara gerilya. Setidaknya 870 warga sipil telah kehilangan nyawa akibat kebrutalan militer.

Suu Kyi kemarin berterima kasih kepada para pendukungnya yang merayakan ulang tahunnya yang ke-76 pada 19 Juni lalu. Bukan dengan berpesta tentu saja. Melainkan dengan aksi turun ke jalan. Massa memakai bunga di rambutnya seperti penampilan Suu Kyi selama ini.

Kemarin digelar proses dengar pendapat kasus yang menjerat Suu Kyi. Jika junta militer tidak digulingkan, besar kemungkinan Suu Kyi akan mendekam lama di penjara. Pasalnya, tuduhan untuknya terus bertambah seiring dengan waktu. Keadilan hukum untuknya juga dipertanyakan. Sebab, dalam setiap persidangan, jurnalis dilarang masuk. (Jawa Pos)

Most Read

Artikel Terbaru

/