alexametrics
31.4 C
Manado
Senin, 6 Desember 2021
spot_img

Pembahasan Dana Pinjaman 300 Miliar Alot, Banggar-TPAPD `Perang` Argumen

MANADOPOST.ID–Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2020 berlangsung alot, di gedung DPRD, Senin (5/10) kemarin.

Pantauan Manado Post, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado ‘perang’ argumen terkait pinjaman Rp 300 miliar yang dimasukan TAPD dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2020.

Anggota Banggar DPRD Kota Manado Bobby Daud meminta pembahasan APBD Perubahan dipisahkan dengan pinjaman Rp 300 miliar, sesuai dengan hasil rapat dalam Bamus yang sudah disetujui TAPD.

“Kami tidak menolak pembahasan APBD Perubahan, tapi kami meminta pinjaman Rp 300 miliar dibahas terpisah. Jangan dimasukkan dalam pembahasan KUA-PPAS, tapi tiba-tiba diusulkan pembahasan  KUA-PPAS,” ujarnya.

Sambung anggota Banggar DPRD Kota Manado Jeane Laluyan. Dia mengatakan, Banggar sangat hati-hati membahas pinjaman Rp 300 miliar. Bukan berarti pihaknya tidak akan membahas APBD Perubahan, pinjaman Rp 300 miliar harus dipisahkan. “Ini tahun politik, jangan sampai uang ini disalahgunakan. Alangkah baiknya ini masukan dalam APBD Induk 2021,” ungkapnya.

Sementara  Anggota Banggar DPRD Kota Manado Mona Kloer juga mempertanyakan pembahasan APBD Perubahan lewat dari aturan yang ditentukan. “Karena dalam Permendagri ada sanksi administrasi bagi kepala daerah yang melakukan pembahasan di luar dari waktu yang ditentukan,” ujar Mona.

Ditambahkan Anggota Banggar DPRD Kota Manado Lily Walanda, pinjaman Rp 300 miliar dimintakan dipisahkan dari KUA-PPAS. Kemudian rinci penggunaanya untuk apa saja.

“Sehingga kita bisa tau digunakan untuk apa saja. Sebab kalau kita paksakan di masukkan dalam APBD Perubahan akan mempengaruhi kegiatan yang lain. Karena jika pinjaman cair Desember atau awal Januari 2021, maka akan terjadi devisit yang sangat besar. Itu yang menjadi pertimbangan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekkot Manado Micler Lakat SH MH mengatakan, keterlambatan pengiriman draf KUA-PPAS disebabkan karena menunggu asistensi  RKPD Perubahan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Kemudian soal sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembahasan APBD semua dikembalikan kedalam Tatib DPRD sesuai dengan aturan. “Apakah APBD Perubahan dibahas atau tidak. Kalau dalam Tatib DPRD tidak ada sanksi maka bisa dibahas. Karena hampir semua daerah di Provinsi Sulut mengalami keterlambatan soal pembahasan APBD Perubahan,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Asisten III Setda Kota Manado Bart Assa mengatakan, sesuai Permendagri 13, penerimaan dan pengeluaran semua harus masuk di APBD tidak bisa dipisahkan. Karena semua harus masuk dalam skenario anggaran.

“Rincian nanti diplot di SKPD dan pertanggungjawabannya tersendiri. Tapi anggaran harus masuk dalam pembahasan APBD. Memang pembahasan terpisah, tapi kegiatannya tetap harus didistribusikan ke SKPD,” pungkasnya. (ite)

spot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru