25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Pembatasan Jam Operasional Usaha Tidak Efektif Turunkan Covid-19

MANADOPOST.ID–Pembatasan jam operasional usaha memukul pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado. Bahkan kebijakan tersebut dinilai tidak efektif menurunkan kasus Covid-19, mala berpotensi menambah pengangguran di Kota Manado, karena pelaku UKM mengalami kerugian.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Kadin Sulut Bidang UKM dan Koperasi Ivanry Matu mengatakan, dibeberapa Whatsapp grup lagi ramai soal video tentang salah satu pengusaha kafe yang terlibat adu mulut dan berkata dengan nada tinggi siap ditembak mati. “Adu mulut terjadi di depan para petugas tim gabungan operasi yustisi dari kepolisian, TNI dan Pol-PP,” katanya.

Dia juga mencoba menghitung biaya operasional pelaku UKM. Menurut dia, bagi UKM yang mempekerjakan 10 orang dengan kisaran gaji UMP Rp 3 jutaan sampai Rp 5 juta untuk beberapa pegawainya, artinya minimal biaya gaji untuk 10 orang sekitar Rp 40 jutaan setiap bulan, itu untuk 10 orang karyawan, bagaimana jika lebih. “Saya ambil contoh Rumah Makan (RM).

Jika usahanya beromzet rata-rata 4 juta per hari x 25 hari, total 100juta per bulan.

Tahukan anda bahwa total kisaran belanja bahan baku ikan, beras, sayur-mayur dan bumbu-bumbu masak, tissue, sedotan, sabun, minuman kemasan, gas LPG, tempurung bakar, air bersih untuk masak dan lain-lain (banyak items) untuk usaha RM rata-rata 70%, artinya 70 juta itu hanya untuk belanja bahan baku, belum fix cost,” ungkapnya.

Lanjutnya, kemudian 30% atau Rp 30 juta adalah profit kotor, dari sini dipotong untuk bayar gaji, listrik, air, bahan bakar transport, dan lain-lain.

Jadi, hitungan gampang saja, jika bayar gaji Rp 40 juta, berarti sudah minus Rp 10 juta (tombok). “Jika bayar listrik, air, BBM, dan lain-lain sekitar Rp 5 juta maka setiap bulan tekor Rp 15 juta.

Itu dengan asumsi omset Rp 4juta/hari, karena pada kenyataannya saat ini mencari omset Rp 3 juta per hari pun sangat sulit. Belum lagi biaya sewa lokasi sekitaran 100-150 juta/ tahun atau sekitaran 10 juta/bulan, belum biaya maintenance, biaya penggantian barang-barang yang rusak, pecah dan lain-lain.

Belum lagi biaya promosi, subsidi diskon, kegiatan sosial dan lain lain,” ungkapnya. Dia menyebutkan, belum lagi biaya hidup, pengeluaran pribadi dalam dan luar rumah.

Nah bagaimana jika 1 tahun Rp 180-200 juta tambah sewa Rp 100-150 juta, total Rp 300-350 juta yang harus UKM itu subsidi yang mungkin diambil dari simpanan tabungan hari tua atau masih untung kalau punya pendapatan di bisnis yang lain. Bagaimana jika 2 tahun ?.

Karena itu katanya, jika ada UKM atau pengusaha yang masih bertahan buka usahanya hingga saat ini itu bukanlah untuk cari untung lagi, tapi itu UKM yang punya hati.

Dia bertahan karena ada karyawan yang dia gaji, ada 10 karyawan yang dia gaji artinya ada 30 orang yang dia kasih makan ongkos hidupnya, kenapa? karena 1 orang karyawan biasanya minimal mengongkosi 3 orang di rumahnya ( suami, istri, anak) dan coba bayangkan dan renungkan seandainya mereka di-PHK oleh pengusaha.

Bagaimana dampak di keluarganya, bagaimana dampak daya beli, bagiamana dampak ekonomi, kemana mereka mencari kerja ketika banyak tempat usaha tutup. Ini efek domino multyplier effect di bidang ekonomi, dampak sosial yang berpotensi muncul, angka pengangguran tinggi dan kriminalitas

“Saya sering mendengar kesehatan itu dan nyawa itu lebih penting. Sangat setuju 1000% dan itu tidak terbantahkan, tapi apakah kebijakan yang dibuat betul-betul dievaluasi dan berdampak pada menurunnya kasus covid dan menyelamatkan nyawa. Toh saat ini orang sudah mulai terbiasa dengan new normal, gaya hidup baru dengan bepergian selalu dengan hand sanitizer, masker dan jaga jarak,” ungkapnya.

Karena itu, dia meminta, buatlah kebijakan yang berkeadilan sosial dengan penerapan protap yang ketat. Kita mendukung segala upaya yang dibuat pemerintah, idealisnya seperti itu memang, tapi kita juga jangan menutup mata dengan realita dan dampak yang terjadi di sekitar kita.

“Kelemahan kebijakan saat ini adalah menerapkan aturan setengah hati dan tidak memenuhi aspek keadilan sosial, tidak mengkaji dampak secara proporsional, pembatasan jam operasi juga tidak efektif menurunkan kasus Covid-19. Perlu evaluasi secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Sebuah paradoksial ketika program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digaungkan pemerintah dengan stimulus ratusan triliun tapi di sisi lain membuat kebijakan yang membatasi aktivitas usaha, bertindak represif dan tidak humanis oleh oknum aparat,” ungkapnya.

“Ada pertanyaan kenapa dibatasi jam 8 malam? Apakah covid hanya ada di atas jam 8 malam padahal jam 8-9 pm itu adalah prime time orang dinner. Seharusnya perketat protap dan yang melanggar protap diberikan hukuman sosial, jika masih melanggar berlanjut ke pidana, bukan bentak-bentak dan teriak-teriak dalam tempat usaha yang kadangkala sebagai manusia jika sudah ada pada situasi dan kondisi seperti itu maka sulit menghindar konfrontasi.

“Program stimulus bantuan UMKM pun tidak tepat sasaran, karena banyak yang bukan pelaku UMKM yang mendapat fasilitas itu, lebih baik itu sebut saja program BLT untuk masyarakat yang di data oleh Dinas koperasi UKM. Saya punya data itu ) ada yang bukan UKM,” ungkapnya.

Dan oleh karena itu, meskipun keluhan pelaku UKM tidak muncul di headline koran-koran dan media, meskipun yang benar-2 UKM tidak dapat bantuan pemerintah, bagi pihaknya tidak masalah, bahkan saat ini masih tidak masalah tak dapat untung di usaha, karena bertahan saja itu sudah OK, kita tidak menyalahkan pemerintah atas pandemi ini, bahkan sebagi pemilik usaha ini rela turun langsung kerja ambil alih kerja karyawan, seperti bersih dan bakar ikan, pagi-pagi ke pasar.

“Kami pun turut melayani dengan belepotan, itu semua kami lakukan agar karyawan kami tidak dipecat, kecuali usaha kami ditutup oleh pemerintah, mo bilang apa. Pasrah saja. Kebijaksanaan dan keadilan yang hakiki hanya milik Tuhan,” ungkapnya.

Lantas bagaimana dengan pengusaha besar? kata Matu, pemilik Mall dan ritel lainnya yang terkena aturan pembatasan jam operasional.

“Saya yakin mereka pun sangat kesulitan, apalagi bisnis di Mall, aturannya sangat ketat dengan tidak diizinkan anak-anak di bawah 12 tahun masuk mall padahal orangtua yang ke mall itu biasanya ikut kemauan anak, kemudian ada pembatasan jam juga, pasti lebih terasa dampaknya, subsidi silang pasti mereka lakoni dan saya yakin yang masih bertahannya semangat sama yaitu karena peduli terhadap karyawan,” pungkasnya seraya menambahkan, tetap semangat dan berdoa semoga pandemi covid-19 cepat berlalu. (ite)

Artikel Terbaru